Siapa Tak Terima Bahasa Melayu Jangan duduk di Malaysia

Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-17, Sultan Ibrahim kecewa. Kekecewaan tersebut diluahkan dalam titah yang disampaikan pada pidatonya ketika membuka penggal (periode) kelima V masa persidangan XV Dewan Rakyat dan Dewan Negara (parlemen) Malaysia, Senin (19 Januari 2026).

Seperti biasanya, Agong menyampaikan pidato dengan nada kalem, retorika a la Aristoteles (ethos, pathos, dan logos) yang menghunjam sampai ke substansi berbagai masalah yang sedang dialami Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri kesepuluh (PMX), Anwar Ibrahim.

Suasana persidangan, seperti biasanya. Riuh. Menyambut titah Agong yang aspiratif, inspiratif, dan diucapkan secara aksentuatif.  Sejumlah anggota parlemen -- di pihak kerajaan dan pembangkang -- memukul-mukul meja di tempat duduknya masing-masing --, nyaris seperti tingkah polah 'anak-anak di ruang kelas tadika.' Agaknya, memukul-mukul meja telah menjadi kebiasaan dan dianggap lebih pas untuk merefleksikan sikap dan ekspresi diri diri, katimbang aplause - tepuk tangan.

Pada bagian awal pidatonya Agong memuji hasil kerja kenegaraan Malaysia sebagai Ketua Presidensi ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) yang berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2025 di Kuala Lumpur..

PMX Malaysia Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Negeri Mohammad Hasan (Tok Mat) dengan melibatkan hampir seluruh eksponen dan komponen pemerintah dan negara (tanpa kecuali Parlemen) - serta ribuan khalayak telah mengharumkan nama dan marwah Malaysia dalam percaturan global.

Kepemimpinan Malaysia sebagai ketua dalam presidensi ASEAN mampu dan berhasil mengangkat KTT ASEAN 2025 di berbagai level sebagai ajang pertemuan para pemimpin regional Asia Tenggara dan dunia.

Para pemimpin pemerintahan dan negara dari Barat - Timur, Utara - Selatan (Amerika Serikat - AS, China, Rusia, pemimpin regional dan khas: Negara-negara Teluk, Uni Eropa, BRIC, G20, PBB - Persyarikatan Bangsa Bangsa - berkumpul, dengan segak masing-masing, bertemu dan bermusyawarah di Kuala Lumpur.

Di ajang KTT ASEAN itu pula berbagai masalah laten dunia -- konflik kawasan dan perang  antara Rusia vs Ukraina, genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh zionis Israel di Palestina dengan dukungan AS dan para sekutunya (NATO). Bahkan, di ajang KTT ASEAN ke 47, itu juga konflik bersenjata Kamboja versus Thailand, berhasil diredakan. Ditandai dengan penanda-tanganan kesepakatan gencatan senjata. Termasuk mengesahkan Republik Demokratik Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN.

Koruptor... Kau Pengkhianat Negara

Wal hasil, Malaysia mampu dan berhasil memainkan peran utamanya sebagai fasilitator dan katalisator bagi berbagai pemimpin dunia mengambil peran-peran strategis merespon perubahan orientasi geo politik dan geo-ekonomi yang sedang bergerak ke Asia Pasifik. Dunia memberikan perhatian khas ke rantau Asia Tenggara dan peran strategis ASEAN kini dan di masa depan.

Agong juga memuji keberhasilan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi positif (4,7 persen) antara Januari sampai September 2025 dengan tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah, serta kemiskinan ekstrem di 0.09 persen. Agong juga menaruh perhatian, tahun 2026

Tahun 2026 merupakan awal pelaksanaan Rancangan Malaysia ke 13 (RMK 13) yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat. Khasnya di bidang pendidikan, perumahan, kesehatan dan transportasi khalayak. Nah, untuk menyukseskan RMK 13, itulah Agong secara aksentuatif mengungkapkan kekecewaanya, karena rasuwah (korupsi) belum sepenuhnya dapat diberantas.

"Saya pernah sebut dahulu, yang saya datang ke Kuala Lumpur untuk memburu perasuah dan nampaknya saya telah berjaya jumpa," kata Agong. Maksudnya, Agong berangkat dari Negeri Johor ke Kuala Lumpur untuk menerima amanah memimpin negara Malaysia. Prioritasnya adalah pembanterasan rasuah - korupsi,  para koruptor atau perasuah.

Agong kecewa berat murka, karena kejahatan korupsi sudah menjalar ke lingkungan petinggi  Angkatan Tentera Malaysia, Polisi, Bea Cukai, Imigrasi, dan parlemen. "Termasuk (para anggota parlemen) yang berada di ruangan ini (ruang sidang utama Parlemen)," seru Agong dengan tetapan mata serius ke seluruh anggota parlemen di ruang sidang utama.  Agong mengemukakan, yang ditemukan baru rasuah - korupsi di puncak gunung es (yang nampak) saja.

Bagti Agong, korupsi harus dikejar secara besar-besaran. Rakyat harus menjadi mata-mata dan melaporkan segala bentuk kejahatan korupsi. Semua pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan korupsi (misalnya, pemberi dan penerima suap) harus diperiksa, disidik, dan ditindak (dihukum).

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) - lembaga pemberantasan korupsi - kudu melakukan aksi (penyelidikan dan penyidikan) dengan cepat, tegas dan menyeluruh, tanpa melihat pangkat atau kedudukan.

Agar kasus-kasus korupsi dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan menyeluruh, perlu jalur khusus di lembaga peradilan. Karenanya, pemerintah kudu menyiapkan dan menyediakan hakim yang berpengalaman.

Agong berseru, "Koruptor.. kau pengkhianat negara... !!" cetus Agong.

Jangan Duduk di Malaysia

Pada kesempatan itu, dalam titahnya, Agong mengingatkan, Malaysia juga menghadapi ancaman modern terhadap keamanan digital, integritas informasi, dan teknologi deepfake yang membuka ruang bagi kasus-kasus penipuan dan merusak stabilitas sosial. Belum lagi, ancaman kejahatan serius terorisma dan tindakan yang menyentuh tabu 3R (Race, Religion, Royal).  Semuanya harus ditangani secara efektif.

Itulah sebabnya, kata Agong, undang-undang keamanan nasional dan ancaman asing harus segera dibahas rancangannya dan ditetapkan sebagai undang-undang. Dengan cara ini harmoni antar semua ras dan kedaulatan nasional akan selalu terjaga.

Agong juga menyambut baik upaya untuk memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum, lembaga demokrasi, dan pendanaan politik. Termasuk undang-undang pembatasan masa jabatan Perdana Menteri hanya dua periode (atau 10 tahun), saja. Juga undang-undang yang memisahkan peran Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut Umum, Undang-Undang Kebebasan Informasi, dan Undang-undang pembentukan lembaga ombudsman.

Agong kemudian bicara tentang sistem pendidikan nasional yang perlu terus diperkuat sebagai fondasi untuk membangun bangsa, identitas - jati diri dan masa depan negara. Tegas, Agong menyatakan sistem pendidikan baru yang dibentuk, harus selaras dengan Kebijakan Pendidikan Nasional, dan bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan. Karena itu, menurut Agong,  setiap usulan untuk mengakui sistem pendidikan lain harus menerima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia.

"Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia," tegas Agong. Maknanya, siapa saja yang tidak mau menerima bahasa Melayu, sepatutnya tidak tinggal di Malaysia.

Agong mengemukakan secara terang benderang, bahwa landasan pembentukan Malaysia adalah Perjanjian Malaysia 1963. Perjanjian tersebut telah menyatukan Malaya, Sabah, dan Sarawak sebagai satu negara. Malaysia perlu kembali ke garis menuju tujuan awal pembentukan Malaysia, yaitu persatuan dan rasa hormat serta kerja sama yang erat antara negara bagian dan Pemerintah Federal.

Agong memperingatkan seluru anggota parlemen untuk lebih berhati-hati, agar tidak memicu ketegangan antar negeri dan wilayah. Setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan secara dewasa dan bukan melalui kebencian atau kecurigaan. Hak-hak Negeri dan Wilayah harus selalu dihormati. Namun, kepentingan Malaysia secara keseluruhan harus selalu diprioritaskan.

Agong mengingatkan seluruh anggota parlemen, para wakil rakyat, bahwa setiap debat, keputusan, dan pemungutan suara yang dilakukan di Dewan (Rakyat) ini bukan hanya -- memanifestasikan sikap politik partai, tetapi juga -- mesti -- menentukan masa depan negara. Oleh karena itu, laksanakan tugas ini dengan penuh kepercayaan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab demi kepentingan seluruh rakyat. | sharia