
Syarikat Islam sebagai organisasi kemasyarakatan dan kebangsaan tertua di Indonesia mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian terhadap reforma agraria dan keadilan tanah untuk rakyat.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam komunike Syarikat Islam (SI) 2025 yang disampaikan Wakil Presiden SI, Agustanzil Sjahroezah (Ibong) yang juga dikenal sebagai salah seorang aktivis anti korupsi di hadapan khalayak yang menghadiri Milad SI ke 120 tahun di Plenary Hall - Jakarta Convention Centre, Kamis (6/11/25).
Secara artikulatif dan aksentuatif, salah seorang cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim, itu menyoroti berbagai hal yang terpumpun dalam Komunike SI 2025 hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II SI yang berlangsung di Jakarta (4-6/11/25).
"Syarikat Islam sebagai gerakan dakwah, sosial, dan ekonomi kerakyatan yang telah menapaki lebih dari satu abad perjuangan, meneguhkan kembali peran historisnya sebagai kekuatan moral bangsa," ungkap Ibong, tegas.
Selanjutnya, Ibong menegaskan, "Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional, Syarikat Islam memandang perlu menyampaikan sikap dan pandangan kebangsaannya terhadap arah pembangunan negara serta masa depan kesejahteraan rakyat."
Lima butir Komunike SI tahun 2025, yang dibacakan Ibong mengemukakan, kepemimpinan nasional Syarikat Islam menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selaras dengan semangat perjuangan kerakyatan dan keumatan yang sejak awal menjadi dasar gerakan Syarikat Islam.

Tanah Sumber Kehidupan
"Keberpihakan beliau pada pembangunan ekonomi rakyat, kesejahteraan sosial, dan pemerataan pendidikan mencerminkan cita-cita besar untuk memuliakan rakyat, oleh karena itu Syarikat Islam memberikan dukungan moral atas setiap kebijakan yang menumbuhkan kemandirian dan kemaslahatan rakyat, sembari tetap berdiri sebagai kekuatan moral yang menjaga arah negara agar berpijak pada nilai keadilan, kebangsaan, dan kemanusiaan."
Tentang Kedaulatan Sumber Daya Alam dan Keadilan Rakyat, SI menegaskan bahwa kekayaan bumi, sumber daya energi, dan potensi kelautan adalah amanah Ilahi yang sepenuhnya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam wajib berpihak pada kepentingan nasional, menjunjung asas keadilan," seru Ibong, lantang dan gamblang.
Ihwal Koperasi dan Arah Baru Gerakan Ekonomi Rakyat, SI menegaskan dukungan penuh terhadap gerakan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan koperasi sebagai badan usaha milik rakyat. "Koperasi adalah wujud nyata asas keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong yang menjadi ruh ajaran Islam serta dasar ekonomi kerakyatan Indonesia," tegas Ibong kemudian.
Tentang Reforma Agraria dan Keadilan Tanah untuk Rakyat, SI memandang reforma agraria sebagai wujud nyata dari amanat keadilan sosial dan perlindungan negara terhadap hak rakyat atas tanah.
"Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi sumber kehidupan, kemuliaan, dan kedaulatan bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan tanah harus menjamin kesejahteraan rakyat, bukan dikuasai segelintir pihak yang mengabaikan nilai keadilan dan kemaslahatan bersama," ujarnya.
Dalam komunike tersebut, SI menyatakan dukungan terhadap Pengesahan RUU PRT. SI mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja, khususnya mereka yang selama ini belum memiliki payung hukum yang memadai.
Dalam forum Mukernas II SI 2025 para pemimpin wilayah SI seluruh Indonesia secara lantang dan kritis menyoroti berbagai hal yang kemudian terangkum dalam komunike tersebut. Tanpa kecuali masalah penguasaan lahan darat dan pantai oleh segelintir kalangan untuk dan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak pada pemiskinan rakyat. Peserta Mukernas II SI juga ambil peduli atas isu kemerosotan moral dalam penyelenggaraan negara di berbagai daerah. | delanova
Artikel Terkait: Pesona Sulis Cinta Rasul dan Dul Jaelani di Panggung Milad Syatikat Islam