Orang Waras Memilih Jalur Negosiasi
JAKARTA | PM X Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, "Orang yang waras harus memilih jalur negosiasi. Dan itulah yang kami lakukan. Dalam proses negosiasi, tentu saja ada saling menguntungkan, saling memberi dan menerima, tentu saja, berdasarkan aturan hukum."
Pernyataan itu disampaikannya dalam bahasa Inggris, menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan masyarakat di perbatasan Indonesia - Malaysia, merujuk pada peristiwa konflik perbatasan Thailand vs Kamboja.
Pertanyaan tersebut diajukan seorang penanya dari Radio Republik Indonesia (RRI), pada pertemuan yang digelar Sekretariat Jendral ASEAN di Jakarta, Selasa (29/7/25).
Anwar lantas menyebut, "Lihat klausul 1982. Lihat perjanjian. Lihatlah antisipasi historis dan temukan solusinya."
Sebelumnya Anwar mengatakan, jika ada masalah dengan perbatasan, "Saya berdiskusi dengan Presiden Prabowo, apa yang harus kita lakukan?" Selalu ada dua jalur dalam menghadapi masalah itu. "Jalur Perang dan jalur negosiasi... tentu kita tak ingin perang dan berkonflik. Jadikita harus menemukan resolusi yang bersahabat untuk konflik ini. Itu adalah pilihan," ujarnya.
Anwar mengatakan, di parlemen ada anggota partai oposisi Islam mulai menyerangnya tentang (laut) Sulawesi, ambalat (ambang batas laut). "Mereka berkata, ... Anda bukan menyerah. Saya katakan, Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang waras memilih jalur negosiasi."
Di luar parlemen, melalui media dan berbagai pertemuan di tengah masyarakat, mengemuka aneka pendapat politisi di Sabah. Antara lain Daniel John Jambun - Gerakan Advokat Perubahan Sabah (CAMOS), Johnson Tee, mantan anggota Partai Bersatu Rakyat Sabah (PBRS), bahkan Jeffrey Kitingan - timbalan Ketua Menteri Sabah, ikut menyoal.
Boleh jadi karena itu, dalam kunjungannya ke Jakarta kali ini, Anwar Ibrahim mengajak serta Premier Sarawak Abang Johari Openg dan Ketua Menteri Sabah Hajiji bin Haji Noor.
Menghormati Perbedaan
Pada bagian lain jawabannya, Anwar mengatakan, dalam konteks Malaysia - Indonesia, "Kami memiliki masalah perbatasan. Hampir setiap negara punya masalah ini, tetapi kami tidak berperang. Kami memilih percepatan. Jadi, kerjakan sisi positifnya, khususnya wilayah yang bisa segera kita selesaikan, dan tunda yang tidak bisa kita selesaikan."
Kendati demikian, Anwar menyatakan, itu seharusnya bukan masalah yang bisa menciptakan perbedaan. "Harus ada, seperti yang saya katakan, kewarasan. "Dalam artian, menghormati perbedaan-perbedaan untuk sementara waktu dan tidak memprovokasi yang tidak perlu. Saya senang kita telah mencapainya," kata Anwar.
Dikemukakannya kemudian, "Jika ini masalah, bicarakan masalahnya. Tim sedang menanganinya. Saya sangat optimistis masalah ini bisa diselesaikan, meskipun belum bisa menyelesaikannya dalam 60 tahun terakhir. "
"Hal tersebut tidak berdampak buruk pada hubungan kita. Kita berada dalam kondisi terbaik. Ada tingkat kepercayaan. Semua masalah lain yang bisa diselesaikan harus kita selesaikan. Jadi, saya pikir itu seharusnya menjadi posisi yang diambil," jelasnya.
Anwar mengatakan, dia sangat beruntung bahwa ada posisi yang diambil oleh sebagian besar negara kita, tetangga kita di ASEAN. Semoga ini juga menjadi semangat di komunitas internasional.
Dino Pati Djalal -- mantan Dubes RI di Amerika Serikat yang juga Wakil Menteri Luar Negeri di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) -- atas nama Masyarakat Sipil di Asia Tenggara, berdiri. Ia menyinggung soal genjatan senjata Thailand versus Kamboja.
Lantas bertanya, "Bisakah Anda memberitahu kami mengapa ASEAN menghadapi masalah atau tantangan, mulai dari akar rumput hingga masyarakat sipil? Apakah Anda setuju bahwa komunitas ASEAN tidak akan solid jika tidak kuat di tingkat atas dan juga kuat dan solid di tingkat bawah?"
Anwar merespon. "Setidaknya terkait resolusi krisis atau konflik Kamboja - Thailand, saya pikir kita berhutang budi kepada para pemimpin kedua negara ini, dan ASEAN, atas kekompakan dan tekad ASEAN serta tekanan yang diberikan oleh mereka," jelas Anwar.
Kemudian, tentu saja, katanya, keberhasilan dua pemimpin negara ASEAN yang berkonflik bernegosiasi, karena memiliki kaitan dengan AS dan Tiongkok.
Masyarakat Sipil ASEAN bisa Didorong
Terkait isu masyarakat sipil, kata Anwar, "Kami berkomitmen. Maksud saya, dalam pertemuan ASEAN di sini, pemerintah kami mengadakan pertemuan dengan pemuda, perempuan, dan masyarakat sipil. Sekarang, perdebatannya belum sampai ke tingkat bawah.
"Oke, Insya Allah, kami harus melakukan lebih banyak lagi untuk mendorong keterlibatan berbagai tingkatan. Saya pikir ini bisa dilakukan, tetapi ini adalah awal yang penting," jawab Anwar.
"Maksud saya, awal yang baik. Seperti yang saya lihat di semua pertemuan kita, kita memiliki sesi khusus yang harus didengarkan oleh para pemimpin," lanjutnya.
Hal demikian akan terus berlanjut, bahkan di KTT berikutnya. Tentang konferensi masyarakat sipil ASEAN, Anwar menjawab, "Saya yakin kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk mendukung keterlibatan ini."
Lalu Anwar melanjutkan, "Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya yakin dia (Sekjend) tentu akan mencoba mengoordinasikannya untuk menanamkan komitmen dan dukungan semacam itu, khususnya dari pemerintah."
Anwar juga mengingatkan, tentu saja tidak semua pemerintah di ASEAN memiliki tingkat komitmen yang tinggi untuk mendukung praktik demokrasi, dan apa yang kita sebut peran masyarakat sipil.
"Namun, saya pikir ini dapat didorong, setidaknya sebagai sebuah kebijakan oleh semua pihak yang telah mendukungnya. Bagi saya, ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan sistem demokrasi, bukan hanya partai politik...." tegasnya.
Dia juga menyebutkan asosiasi-asosiasi perantara yang sekarang sedang memainkan peran masyarakat sipil. "Saya sungguh percaya, bahwa peran masyarakat sipil bagi kepentingan-kepentingan tertentu, guna memenuhi kebutuhan berbagai sektor masyarakat, harus lebih efektif. Karena hal tersebut mewujudkan demokrasi partisipatif, dalam arti kita benar-benar mendengarkan semua orang," ujar Anwar memungkas jawabannya. | delanova
