Ke Mana Jokowi - JK dan Pemerintah

N. Syamsuddin Ch. Haesy

KETIKA Khofifah Indar Parawansa di awal kerja kabinet pemerintahan Jokowi – JK mulai melangkah, sering mengatakan, “Pemerintah dan Negara Hadir Ketika Rakyat Memerlukan,” telah membuat saya tertawa. Khofifah rajin sekali mengucapkan hal itu dengan logat Jawa Timuran yang medok.

Sekarang, saya tak ingin tertawa. Saya sungguh bertanya: ke mana Jokowi – JK, ke mana Kabinet Kerja, ke mana pemerintah Republik Indonesia? Apa yang sedang dipikirkannya?  Terutama ketika nilai tukar rupiah kian merosot tajam, harga beras naik hingga Rp12.000,- dan dengan kebijakan bisu, menaikkan harga BBM sebesar Rp200,-

Apa nalar yang dipergunakan, ketika Jokowi mengatakan, merosotnya nilai tukar rupiah tidak berdampak terhadap perekonomian nasional? Apa pula nalar yang dipakai Jusuf Kalla, ketika mengatakan, kenaikan harga BBM tak perlu dipublikasikan.

Lantas bagaimana pula nalar sejumlah menteri, yang sibuk cari kambing hitam, menuding China sebagai penyebab rupiah merosot. Menuding adanya mafia di balik meningkatnya harga beras yang kian menambah beban rakyat?

Nalar bagaimanakah yang dipakai, ketika sejumlah fakta brutal menggebrak di depan mata: begal mengancam rakyat. Setarikan nafas, aksi pemberantasan korupsi sedang mengalami anti klimaks, selepas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan kasus Komjend Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan, dan para penggiat korupsi dihadang oleh sikap sampakan, legalila kekuasaan?

Ke mana Jokowi – JK dan Pemerintah, ketika perlahan dan pasti, Indonesia akan berhadapan dengan melemahnya fundamental ekonomi, beriringan dengan menganganya disparitas sosial dan menurunnya daya beli. Ke mana Jokowi – JK dan Pemerintah, ketika lebih dari ratusan warga negara Indonesia tengah dihadang oleh ancaman hukuman mati di sejumlah negara.

Masih bisakah dipercaya aneka ucapan dalam kemasan pencitraan yang jauh dari kenyataan, seolah-olah Jokowi – JK dan pemerintahannya masih kuat berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Ke mana Jokowi – JK dan Pemerintah, ketika terjadi silang saling kilah dan alasan pasal penyebab naiknya harga beras, dan omongan Jokowi yang memastikan penurunan harga itu, ternyata diabaikan begitu saja oleh para pemburu rente.

Boleh jadi benar, anggapan, bahwa kini Indonesia laksana pesawat besar yang sedang terbang entah ke mana, tanpa pilot dan co pilot, juga tanpa cabin crew. Meskipun terlihat orang berseragam pilot dan co pilot di cockpit dan berseragam cabin crew di dalam kabin. Tapi,  tak ada satu pun di antara mereka yang bisa menjelaskan dengan tepat dan benar saat pesawat terguncang, bahkan ketika terjadi bumping.

Rakyat masih diperlakukan hanya sebagai penumpang di pesawat besar bernama Indonesia, dan bukan sebagai pemilik sah pesawat itu. Rakyat tidak diperlakukan sebagai subyek, melainkan obyek yang boleh diperlakukan apa saja.

Tidak terbayangkan, pemerintahan Jokowi – JK yang baru berjalan beberapa bulan saja, sudah menyebabkan rakyat harus berdebar-debar karena was-was keselamatan dan kenyamanannya terganggu. Semua janji yang diucapkan kala kampanye, tinggal hanya rangkaian kata tak bermakna.

Rakyat, bagai kekasih yang dikecewakan, dan kini harus beramai-ramai mendendangkan lagu kecewa. Sebagai rakyat, saya bertanya: Jokowi – JK ke mana kalian? Mengapa pemerintah absen ketika rakyat sedang memerlukan aksi nyata turunnya harga, menguatnya nilai tukar rupiah, terus terjaminnya pemberantasan korupsi, dan adilnya penegakan hukum. |