TIM Harus Kembali Menjadi Mercu Suar

Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno menyampaikan pidato dan paparan yang menggugah para seniman dan budayawan peserta Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ) 2025, di Teater Luwes - Kampus Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Selasa (25/11/25).

Rano yang pada masa kecilnya kerap bermain dan berlatih drama di Taman Ismail Marzuki (TIM), menyatakan, "Saya dan Gubernur Pramono Anung percaya: TIM harus kembali menjadi mercusuar. Bukan sekadar kawasan, bukan sekadar gedung, tetapi pusat gravitasi intelektual dan kultural kota ini. Kami ingin mengembalikan iklim Taman Ismail Marzuki seperti masa ketika Gubernur Ali Sadikin memulai ikhtiar panjang merintis tempat ini."

Karena itu, katanya, "Kami mendorong single management —pengelolaan terpadu, yang bukan hanya menyederhanakan tata kelola, tetapi juga mengembalikan disiplin ekosistem, kejelasan peran, dan keberanian mengambil keputusan."

Pada bagian awal pidatonya yang berisi, Rano Karno memulai pidatonya dengan sebuah ingatan yang mungkin tidak pernah sepenuhnya padam dalam benak kita: suatu masa ketika Jakarta bukan hanya menjadi ibu kota negara, tetapi juga ibu kota imajinasi.

Setengah abad lebih yang lalu, ketika Jakarta masih mencari wujud modernitasnya, Gubernur Ali Sadikin mengambil keputusan yang mengubah lanskap batin kota ini. "Ia membangun Taman Ismail Marzuki. Bang Ali membangun tempat ini bukan karena kota butuh monumen, tetapi karena kota butuh ruang untuk bertanya. Kota butuh ruang percakapan panjang antara gagasan dan keberanian. Kota butuh tempat bagi warganya untuk berdebat, berkarya, membantah, dan merumuskan mimpi-mimpi," ungkapnya.

Dikemukakan oleh mantan Wagub dan Gubernur Banten, ini "Di Taman Ismail Marzuki, pada masa itu, para penyair menemukan rumahnya, para pelukis menemukan kanvasnya, para pemusik menemukan panggungnya."

Ia mengutip ucapan Ali Sadikin, “Kesenian adalah kebutuhan pokok.” Bang Ali memahaminya sebagai kebutuhan bagi bangsa yang ingin tumbuh secara utuh — bukan hanya dari infrastruktur, tetapi dari kemanusiaan. "Dan Jakarta — untuk pertama kalinya—menemukan nafas kulturalnya," tegasnya.

Kebudayaan tak Menunggu Rapat Anggaran

Secara artikulatif, Rano Karno mengemukakan, "Kita tahu, Ali Sadikin tidak sekadar membangun gedung. Ia membangun marwah. Ia tahu, bila kota ini ingin besar, ia harus belajar berjalan di antara dua dunia: dunia kebijakan dan dunia kebudayaan. Dan ia memilih untuk menjaga para seniman, bukan mengatur mereka."

Diungkapkannya, Ali Sadikin yang legendaris, itu membuka ruang, dan seketika ruang itulah yang melahirkan nama-nama besar, karya-karya besar, dan perdebatan-perdebatan besar yang menjaga kewarasan republik ini. "Hari ini, sejarah memanggil kita untuk kembali menegakkan marwah itu," serunya, yang disambut applause oleh peserta MKJ 2025.

Dikemukakannya, Jakarta sedang bersiap memasuki babak baru, yakni kota global yang tidak boleh kehilangan jiwa lokalnya, kota modern yang tidak boleh kehilangan akar etik dan estetisnya.

"Kita ingin TIM kembali melahirkan seniman-seniman besar, bukan tenggelam dalam administrasi yang tumpang tindih. Kebudayaan tidak menunggu rapat anggaran. Ia tumbuh dari pertemuan, dari keberanian bersuara, dari sudut kota yang dibiarkan bernapas. Tentu saja, sebuah kebijakan tidak lahir dari ruang kosong," urainya, mengusik kesadaran khalayak.

"Kami sangat tahu bahwa kebudayaan tidak akan bergerak bila hanya diseret oleh pemerintah. Karena itu, saya tegaskan di forum ini: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan para budayawan— bukan budayawan yang membutuhkan pemerintah," lanjut Rano.

Mengutip ucapan WS Rendra, “Seni adalah suara merdeka, yang tak dapat dibungkam oleh aturan, hanya bisa dirawat oleh kebebasan,” Rano mengemukakan, "Kami datang bukan untuk mengarahkan kreativitas Saudara. Forum (MKJ) ini adalah ruang di mana pemerintah tidak datang sebagai pengarah, melainkan sebagai penyimak yang baik."

Menimbang Ulang Pergub No. 4 Tahun 2020

Banyak peserta MKJ tertegun, ketika Rano menyatakan, "Kami datang untuk mendengar, untuk belajar, dan untuk memastikan bahwa regulasi tidak menghambat laju imajinasi. Bahwa peraturan tidak memenjarakan ekspresi. Bahwa pembangunan tidak mematikan yang sedang berdenyut di bawah permukaan."

Rano pun mengutip tulisan Ajip Rosidi, “Kebudayaan lahir bukan dari kekuasaan, tetapi dari kejujuran pikiran dan ketekunan masyarakat.” Lantas Rano menyatakan, "Jakarta ingin tumbuh tanpa kehilangan ruh. Dan ruh itu ada pada Anda: para seniman, para budayawan."

Musyawarah Kesenian Jakarta 2025 ini—sebagaimana diamanatkan dalam regulasi dan diperkuat agenda sidang— menurut Rano, bukanlah rapat rutin tiga tahunan. "Ini adalah ruang pertanggungjawaban moral bagi kita semua: apakah kita telah membiarkan kebudayaan berjalan sendirian, atau kita menjaganya sebagai tulang punggung peradaban kota?" ujarnya.

Ia melanjutkan, MKJ bukan sekadar daftar sidang yang harus diselesaikan, melainkan sebuah jeda : sebuah kesempatan untuk menarik garis panjang sejarah kita, dan menanyakan dengan jujur—apa yang ingin kita wariskan?

"Kita akan menimbang ulang Pergub No. 4 Tahun 2020, menelaah tata kelola PKJ TIM, membaca ulang peta jalan pemajuan kebudayaan kita, dan menyusun rekomendasi yang kelak menjadi pijakan strategis bagi puluhan tahun ke depan. Tugas itu besar. Tetapi Jakarta selalu memiliki tradisi intelektual yang kuat — dan forum inilah yang akan mempertemukannya," ungkapnya.

Rano percaya, keputusan yang lahir dari musyawarah tersebiut bukan sekadar dokumen administratif, tetapi arah moral yang bisa kita pertanggungjawabkan kelak kepada mereka yang akan mewarisi kota ini.

Nadi Kemanusiaan

Di penghujung pidatonya, Rano mengungkap sebuah renungan. "Sebuah kota tidak akan dikenang karena gedung tertingginya, atau jembatan terpanjangnya. Sebuah kota akan dikenang karena daya ciptanya, daya pikirnya, dan daya hidup warganya. Bila kita ingin Jakarta menjadi kota global berbudaya, maka kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki logika - pikiran, dan setiap pembangunan memiliki nadi kemanusiaan."

Ia mengajak seluruh peserta dan penyelenggara Musyawarah Kesenian Jakarta 2025 merumuskan masa depan Jakarta dengan kepala yang jernih, hati yang teduh, dan imajinasi yang berani.

Dalam paparannya tentang Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kota global berbudaya, Rano mengemukakan capaian kinerjanya melalui perubahan baik dalam indeks kota global. Ia juga bercerita kunjungannya ke festival dan pasar film Cannes - Perancis beberapa waktu berselang.

Ia juga memaparkan upaya yang sedang ditempuh dalam kaitannya dengan sesanti Jakarta sebagai Kota Sinema yang memercik dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang semula hanya melihat sosoknya sebagai aktor. Rano berdialog dengan stafnya dan berbagai kalangan pemikir dan pembuat film untuk memformulasi gagasan tersebut. Antara lain formula dan format Komite Sinema Jakarta.

Di penghujung pidato dan paparannya, Wagub Rano Karno menerima buku laporan kinerja dan hasil pemikiran Akademi Jakarta 2021 - 2025.

Sebelumnya, Ketua Akademi Jakarta Seno Gumira Ajidarma mengawali MKJ 2025 tersebut menyampaikan pandangan yang menggelitik. Dalam paparannya bertajuk "PKJ-TIM dan DKJ dalam Ketiadaan Pusat : Peralihan Peran," Seno mengutip pemikiran Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pertama, Trisno Soemardjo tentang pusat kesenian Jakarta.

Trisno Soemardjo dalam catatan Seno, memandang, "..... Inti dari kehadiran Pusat Kesenian adalah membina kehidupan berseni yang sehat, dengan meningkatkan pengertian tentang seni dan mengajak (calon) seniman supaya berani hidup dengan seni yang memuncak pada profesionalisme. Semua ini dipandang merupakan esensi bagi pembentukan kebudayaan dalam segi artistiknya yang diperlukan oleh bangsa yang maju."

Konsep Ki Hadjar Dewantara

Pada bagian lain paparannya, Seno mengemukakan, peran PKJ-TIM telah diambil alih bagi diri setiap komunitas dan setiap pribadi, yang telah menjadi ‘pusat’ bagi diri masing-masing. Dari saat ke saat terbukti, presentasi seni yang penting maknanya, kini dapat berlangsung tanpa harus tahu-menahu atas keberadaan PKJ-TIM.

Seno mempertanyakan, apakah ini berarti tugas DKJ sudah berakhir? Apabila pendekatan mendidik khalayaknya DKJ ini diperiksa dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, maka jika ketiga kategori pencapaian DKJ, sebagai sumber gagasan, jaminan kualitas, dan pengembangan kebudayaan, sedikit banyak telah memenuhi tuntutan pendidikan untuk (1) memimpin dan meneladani di depan (ing ngarsa sun tulada) dan (2) ikut membangun di tengah (ing madya mbangun karsa), maka peran yang dapat diambilnya kini adalah (3) mengikuti—perkembangan—dari belakang (tut wuri handayani), dan berdasarkan itulah DKJ dapat menentukan perannya yang baru.

Dengan kata lain, kata Seno, ketiga kategori tadi tidak berarti dilepaskannya, tuntutan (1) dan (2), sebaliknya hasil kerja tuntutan (3) menjadi dasar untuk tetap menjalankan tuntutan (1) dan (2) itu dengan isi yang baru, begitu baru, bagaikan tiada lagi yang lebih baru — sebagai lanjutan pendulum revitalisasi budaya tradisi ke dan dari eksperimentasi seni kontemporer.

Pada MKJ 2025 ini, para peserta berkonsentrasi pada komitmen pemajuan kebudayaan, khasnya kesenian di Jakarta. Mereka mendapatkan berbagai referensi dengan paparan Alex Sihar tentang Merancang Tata Kelola Kesenian Jakarta, Refleksi Ketua DKJ Bambang Prihadi, dan Refleksi AJ -- yang disampaikan -- Sem Haesy.

Pada hari kedua mereka merumuskan rekomendasi, pandangan tentang regulasi dan strategi pemajuan kebudayaan dan kesenian, menetapkan kandidat anggota DKJ dan AJ  untuk diseleksi oleh AJ dan dikukuhkan Gubernur Jakarta.

MKJ 2025 sesuai amanat regulasi diselenggarakan oleh DKJ bersama AJ dan Dinas Kebudayaan sebagai wakil Pemprov Jakarta, diselenggarakan oleh Panitia Pengarah yang dipimpin Hasan Asfahani (Ketua) dan Madin E. Sumadiningrat (Sekretaris) dengan melibatkan sejumlah seniman senior; dan, Panitia Pelaksana yang dipimpin oleh Aryani Lydia. | goes, delanova