Tengku Mahkota Pahang Kecewa Kepada Pemerintah Madani

PANTUN lama itu menjadi pernyataan pers Tengku Mahkota Pahang - Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Billah Shah (Jum'at, 8/05/26) dan 'menyengat' Perdana Menteri (PM) X Malaysia, Anwar Ibrahim.

Ketika beralih sebagai pernyataan media yang berdaya politis, pantun itu menjadi sengatan halus  yang menoreh adab. Begini, pantun itu berbunyi : Pisang emas dibawa belayar/ Masak sebiji di atas peti / Hutang emas boleh dibayar / Hutang budi dibawa mati.

Bukan tanpa sebab Tengku Mahkota Hassanal -- yang selalu tampil kalem--, itu menukil pantun tersebut. Ia kecewa kepada pemerintah (federal) Madani pimpinan Anwar Ibrahim.

Tengku Hassanal menganggap, pemerintah persekutuan (federal) mengabaikan hak-hak dan pengorbanan negara bagian Pahang yang sama sekali tidak dapat diukur dengan nilai kontribusi pajak federasi, tetapi sangat signifikan dalam hal keseimbangan lingkungan, terutama di Semenanjung Malaysia.

Menurutnya, pemerintah federal mesti memprioritaskan negara bagian Pahang sebagai negara bagian terbesar di Semenanjung Malaysia.

Kekecewaan tersebut dikemukakan Tengku Mahkota Pahang dalam pidato Pembukaan dan Menyuarat Pertama Penggal ke-5 Dewan Undangan Negeri (DUN) ke 15 di Wisma Sri Pahang.

Kecewa kepada Pemerintah Federal

Tak hanya kecewa, Tengku Mahkota telah meminta penasihat hukum di negara bagian tersebut mengkaji dengan seksama, "Tindakan apa yang dapat kita ambil terhadap pemerintah federal terkait masalah ini.”

Ia menegaskan, “Saya sangat kecewa ketika pemerintah federal tidak menyetujui upaya Negeri Pahang meningkatkan pendapatan."

Selain merupakan negara bagian (Negeri) terluas, Negeri Pahang juga mempunyai sungai terpanjang di Semenanjung Malayasia.  Untuk kepentingan ekologi dan lingkungan hidup Malaysia,  Negeri Pahang memberi nilai ganda ekologis dan ekonomis atas pasir sungai, guna mencegah banjir sekaligus meningkatkan pendapatan melalui ekspor pasir sungai.

Tengku Mahkota Hassanal mengingatkan supaya pemerintah federal memperhatikan pengorbanan besar Negeri Pahang menjaga hamparan hutan, flora dan fauna yang luas, serta pegunungan yang merupakan pilar stabilitas ekosistem, daerah tangkapan air hujan, dan keanekaragaman hayati di Semenanjung Malaysia.

“Sebelumnya kami mampu meningkatkan pendapatan Negeri hingga puluhan juta dengan mengekspor pasir ke negara lain, tetapi sekarang, pemerintah federal tidak lagi mengizinkan. Padahal pendapatan tanah dan pasir ini merupakan hak Negeri," ungkapnya.

Tengku Mahkota Pahang, itu juga mengemukakan, "Pemerintah federal harus memberikan lebih banyak kewenangan dan ruang kepada pemerintah Negeri dalam melaksanakan setiap proyek dan memprioritaskan perusahaan atau kontraktor dari Pahang."

Pengusaha Lokal dan Hak Negeri Pahang

Dalam konteks pemajuan dan peranan pengusaha lokal, Tengku Mahkota minta pengusaha lokal diprioritaskan dalam proyek-proyek pemerintah federal di Negeri Pahang.

"Meskipun penunjukan kontraktor kelas G7 dapat dilakukan kepada perusahaan mana pun dari seluruh Malaysia, prioritas harus diberikan kepada perusahaan dari Negeri Pahang yang sudah memenuhi syarat dan kompeten," ungkapnya.

Tengku Mahkota Pahang menyatakan tegas, “Sekali lagi, saya menekankan, pemerintah federal mesti meninjau kembali masalah ini dengan saksama. Hak-hak Negeri Pahang harus dikembalikan kepada Negeri Pahang.”

Ia mengingatkan, “Pahang termasuk di antara empat negara bagian pertama yang membentuk Negara-negara Federasi Melayu."

Pendapatan negara-negara federasi pada saat itu, menurutnya, dikonsolidasikan dan disalurkan kembali sesuai dengan kesesuaian keempat Negeri tersebut.

"Negara-negara federasi ini merupakan dasar pembentukan Negara Malaysia," cetusnya.

Respon PM X Anwar Ibrahim

Pernyataan Tengku Mahkota itu, direspon PMX Anwar Ibrahim, di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 48 di Cebu - Filipina.

"Saya hormat kepada Tengku Mahkota.. Peruntukan kepada Negeri Pahang itu besar. Saya akan minta Menteri Kewangan II menulis dan memberikan penjelasan keseluruhannya mengenai peruntukan Negeri Pahang serta keadaan ekonomi saat ini," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di Kota Lapu-Lapu - Cebu, sebelum kembali ke Malaysia.

Ia juga menyatakan, Tengku Mahkota Pahang akan diberikan penjelasan mengenai posisi makroekonomi negara, tekanan ekonomi saat ini, dan masalah pemborosan yang masih terjadi di berbagai sektor.

Ihwal pernyataan PM X Anwar Ibrahim tersebut, Tengku Mahkota menyatakan, Saya mencatat pernyataan Perdana Menteri. Saya ingin menegaskan kembali pendirian saya bahwa Negeri Pahang harus diberikan perlakuan dan pertimbangan yang adil."

Sebelumnya Tengku Mahkota sudah mengemukakan, di bawah Rencana Bergulir Pertama Rencana Malaysia ke (RMK) 13, Negeri Pahang telah menerima persetujuan untuk 133 proyek baru dan 434 proyek perluasan dengan total nilai alokasi sebesar RM3,386 miliar.

Berdasarkan Belanjawan (Anggaran) 2026, 224 proyek konstruksi fisik senilai RM9,55 miliar sedang dalam proses pelaksanaan di Negeri Pahang melalui alokasi belanja federal.

Proyek-proyek tersebut, antara lain, proyek teknologi hijau Carbon Capture & Storage (CCS) Southern Hub - Petronas senilai RM5 miliar yang berbasis di Negeri Pahang.

Selain itu, juga Proyek Infrastruktur Strategis (Mega) East Coast Rail Link (ECRL) yang telah mencapai lebih dari 86 persen dan diharapkan akhir tahun 2026 selesai sepenuhnya. Demikian pula halnya dengan Proyek Central Spine Road;  Hybrid Shipyard Complex;  Infrastruktur Air & Lingkungan; Mitigasi Banjir Berdampak Tinggi; dan, Taman Produksi Pangan Permanen Lanchang (TKPM) yang merupakan salah satu proyek pertanian terbesar di Malaysia untuk menjamin ketahanan pangan.| sharia, iasha, yohana