Muhammadiyah Berbeda dengan Pemerintah itu Biasa

Pemerintah Republik Indonesia via Kementerian Agama RI, berdasarkan Sidang Isbat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, menetapkan awal 1 Ramadan - awal ibadah puasa - pada Kamis, 19 Februari 2026.

Penetapan itu disampaikan Menteri Agama Nazaruddin Umar dalam konferensi pers Selasa (17/2/26) malam, didampingi Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, Ketua Komisi VIII DPR RI  Marwan Dasopang, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Anwar Iskandar, dan Direktur Jendral Bimas Islam H. Abu Rokhmad.

Sidang Isbat tersebut melibatkan ormas-ormas keagamaan Islam, sejumlah ahli ilmu falak dari UIN dan IAIN, sejumlah  astronom,  perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Inovasi Geospasial (BIG), Planetarium & Observatorium Jakarta (POJ), serta anggota Tim Hisab Rukyah Kementerian Agama."

"Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka -- melibatkan -- para pakar ilmu falak, astronom, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan rukyah yang telah dilakukan oleh tim hisab rukyah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia," ungkap Menteri Agama.

Sebelumnya dia menjelaskan, rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Direktorat Jendral  Bimas Islam.

Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab rukyah dan ilmu falak dari beragam perspektif.

Malaysia Terkesan Lebih Efisien

Menurut Nazaruddin, dalam menetapkan awal bulan qamariah, Indonesia menggunakan kriteria fisibilitas hilal standar MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura) , yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat.

Data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, lanjutnya, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik.  Hilal belum berwujud, masih di bawah ufuk hingga 0 derajat 58 menit 47 detik.

"Jadi, di seluruh wilayah kepulauan Indonesia bahkan Asia Tenggara... kalau kita melihat diskusinya tadi.. di seluruh negara-negara Islam pun juga belum ada satu negara muslim pun yang masuk kategori rukyah," katanya.

Bahkan, tambah Nazaruddin, kebanyakan mereka wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk... Kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, juga besok belum memulai Ramadannya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari. 2026. "Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama."

Dari Kuala Lumpur dikabarkan, 1 Ramadan 1447 H juga ditetapkam pada Kamis (19/2/26), sebagaimana diumumkan oleh Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad - Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu.

Dalam siaran langsung dari Kuala Lumpur, Syed Danial mengemukakan, penetapan awal Ramadan 1447 dilakukan atas titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim setelah mendapat persetujuan para raja di Malaysia.  Dalam menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah Malaysia terkesan lebih efisien.

Konfigurasi yang Indah

Di Indonesia tak semua organisasi kemasyarakat Islam dan 'umatnya.' mengikuti penetapan pemerintah tersebut. Sejak jauh hari, melalui Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Sawal, dan Zulhijjah 1447 H yang diterbitkan Majelis Tarjih dan Tajdid, 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Rabu (16/2/26).

Perbedaan antara Muhammadiyah dengan Pemerintah dan organisasi kemasyarakat Islam lainnya merupakan sesuatu yang biasa. Kendati demikian seringkali juga tidak terjadi perbedaan.

Nazaruddin menghimbau masyarakat, "Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam suatu persatuan yang sangat indah."

Akan halnya Ketua Umum MUI Muhammad Anwar Iskandar menyatakan, ketetapan sidang Isbat tersebut akan menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia untuk kapan harus memulai menjalankan rukun Islam,  puasa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala.

Ia mengemukakan. banga Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Hal tersebut merupakan keniscayaan sebagai bangsa yang berbineka tunggalika termasuk juga umat Islam.

Dijelaskannya,  di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas Islam dengan perbedaan-perbedaan yang memungkinkan adanya amaliah ubudiyah yang juga berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya ijtihadi, teknis. Oleh karena itu, katanya, penting untuk saling memahami dan saling menghormati.

"Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil saja," tukasnya.

Saling Menghormati

Ia mengimbau untu kalangan yang tidak diwajibkan berpuasa untuk bisa sama-sama menghormati dan menjaga teman-teman kita yang berpuasa.

Khas untuk umat Islam dia menyeru dan berharap,  agar suasana Ramadan ini dilakukan dengan khusyuk dan mampu melahirkan jiwa yang bersikap rahmah atau saling menyayangi, bersikap insaniah untuk saling menghormati.

Akan halnya Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan menyatakan, dia sudah sudah menyaksikan seminar -- sebelum sidang isbat -- melibatkan kaidah keagamaan, kaidah ilmiah juga yang didiskusikan dengan baik. Hasilnya adalah penetapan awal Ramadan yang bulat jatuh pada hari Kamis.

Marwan  juga mengemukakan, dalam  seminar, ada pandangan kedepan Menteri Agama yang berupaya untuk mempertemukan cara pandang dalam penetapan 1 Ramadan.  

Sebagai ketua Komisi VIII. ia  kelak mendukung untuk mempertemukan cara pandang. Menurutnya cara yang ditempuh Kementerian Agama  membanggakan.

Menutup konferensi pers tersebut, Nazaruddin sekali lagi mengajak umat Islam menerima perbedaan itu sebagai suatu kekayaan. "Jangan menganggapnya sebagai suatu malapetaka. ini adalah suatu cara pandang yang berbeda yang perlu kita hargai," ungkap Nazaruddin. | Haedar