Gajah Bertarung di Pelupuk Mata

Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Markas Besarnya, New York belum lagi tuntas membahas soal genosida di Gaza, Palestina, ketika tiba kabar menggusarkan dari rantau Asia Tenggara.  Konflik bersenjata perbatasan Thailand dengan Kamboja, yang diibaratkan laiknya 'gajah bertarung di pelupuk mata.'

Para anggota ASEAN (Association of SouthEast Nations) sejak Mei, sesungguhnya membawa kabar baik tentang rantau yang dipandang kian kokoh, stabil dan damai.

Malaysia yang sedang mengemban posisi sebagai Ketua Presidensi ASEAN, Mei 2025 lalu baru menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 46 di Kuala Lumpur, dan mencapai kesepakatan tentang Visi ASEAN 2045 : Masa Depan Bersama. KTT ASEAN juga dihadiri para wakil negara-negara teluk dan Tiongkok.

Para kepala Negara dan Kepala Pemerintahan ASEAN menanda-tangani Deklarasi Kuala Lumpur yang mengadopsi yojana (visi) Komunitas ASEAN 2045: Tangguh, Inovatif, Dinamis, dan Berpusat pada Rakyat, beserta beberapa Rencana Strategis:  Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, Sosial Budaya ASEAN, dan Konektivitas ASEAN. Orientasinya adalah integritas ASEAN dalam payung One Vision, One Identity, One Community.

Para pemimpin ASEAN sama menaruh asa pada imajinasi mutakhir : Komunitas yang damai, stabil, dan tangguh dengan peningkatan kapasitas untuk menanggapi tantangan secara efektif, dan ASEAN sebagai kawasan yang berwawasan ke luar dalam komunitas negara-negara global, sambil mempertahankan sentralitas ASEAN.

Pada KTT tersebut para kepala Negara / Pemerintahan sama melihat realitas tantangan terkait dengan persoalan dalaman di Myanmar. Pun potensi konflik terkait dengan masalah Laut Cina Selatan yang melibatkan Vietnam, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Tiongkok.  Tanpa kecuali potensi konflik perbatasan Thailand - Kamboja, Thailand - Malaysia, Malaysia - Indonesia, Malaysia - Singapura dan Indonesia.

Deklarasi Kuala Lumpur 2025

Awal sampai pertengahan Juli 2025, di tempat dan lokasi yang sama juga digelar pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN yang juga dihadiri berbagai wakil dari berbagai negara, termasuk Uni Eropa.

Pertemuan ini pun berhasil karena berhasil mempertemukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Tiongkok. Pertemuan tersebut menjanjikan harapan dan menaikkan pamor ASEAN sebagai fasilitator, katalisator dan mediator

Tetapi dunia masih berada di alun gelombang kegamangan, ketidakpastian, keribetan, dan kemenduaan. Sesuai dengan komitmen dalam Deklarasi Kuala Lumpur 2025

Pertemuan para menteri Luar Negeri ASEAN menyusul digelar pada juli 2025 dengan melibatkan berbagai negara. Antara lain membahas ihwal  implementasi Rencana Kerja Inisiatif untuk Integrasi ASEAN (IAI) IV (2021-2025), yang dipandang telah mencapai kemajuan signifikan dengan merumuskan berbagai langkah manifestasinya.

Antara lain  rencana aksi Gugus Tugas IAI, Koordinator Nasional IAI, Focal Point IAI, dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mempercepat penyelesaian semua tindakan yang belum terselesaikan paling lambat 5 Desember 2025.

Belum lagi kering dawat tanda-tangan para pemimpin dan petinggi ASEAN, sengketa perbatasan Kamboja - Thailand meletik. Komunikasi telepon Perdana Menteri Thailand Paethongtarn Shinawatra (Ung Ing) dengan Menteri Senior (mantan Perdana Menteri) Hun Sen yang membincang atmosfer di sekitar tewasnya seorang prajurit Kamboja di perbatasan, menjadi persoalan dalaman Thailand. Mahkamah Konstitusi Thailand lantas menskors Ung Ing dari jabatannya sebagai PM.

Lindungi Anak-anak

Bentrok bersenjata pun terjadi (sejak Kamis, 24/7/25) . Menewaskan 14 orang, termasuk anak-anak. Puluhan korban lain mengalami luka-luka. Bentrok dipicu oleh tewasnya seorang tentara Thailand menginjak ranjau darat di distrik Nam Yuen, Provinsi Ubon Ratchathani. Berbagai kesepakatan baik antar militer dua negara yang berlangsung 29 Mei 2025 -- selepas terjadinya baku tembak sehari sebelumnya -- pun terabaikan.

PM Kamboja Hun Manet dan Pejabat PM Thailand Phumtham Wechayachai tak menghendaki konflik berlanjut dan eskalatif. Hun Manet meminta Mahkamah Internasional di Den Haag segera mengambil putusan akhir sengketa perbatasan antar dua negara. Pangkal konflik adalah wilayah tempat berdirinya kuil Prasat Ta Muen Thom yang diklaim kedua negara.

Anwar Ibrahim sebagai Ketua presidensi ASEAN berusaha menengahi persoalan agar terjadi gencatan senjata segera.  Dia menelepon Hun Manet dan Phumtham. Tapi, pasukan kedua negara tak mudah ditarik. Apalagi wilayah konflik bersenjata sepanjang 817 kilometer tersebut belum didemarkasi.

Anwar Ibrahim mengemukakan, kedua negara telah sepakat tetapi meminta waktu, karena pasukan mereka sudah ditempatkan di perbatasan dan perlu waktu untuk mundur. Kepada Anwar, masing-masing PM tersebut bersepakat untuk segera memutuskan gencatan senjata. Keduanya menghormati komitmen dan komunike ASEAN yang mereka tanda-tangani pada KTT ASEAN ke 46 di Kuala Lumpur.

Anwar Ibrahim bersama Primer Sarawak dan Ketua Menteri Sabah, juga bakal merundingkan soal perbatasan AMBALAT (Ambang batas Laut) di Laut Sulawesi dengan Presiden Prabowo Subianto (direncanakan Selasa, 29/7/25).

Sebelumnya, ketika berkunjung ke Jakarta sebelum keduanya, masing-masing melakukan kunjungan diplomatik Arab Saudi, Eropa, dan Brazil, Anwar Ibrahim dan Prabowo sudah memberi isyarat penting. Yakni, selagi perundingan ihwal batas laut berproses, Indonesia dan Malaysia sama menjaga dan 'membangun' ambang batas laut tersebut sebagai kawasan ekonomi yang memberi manfaat bagi kedua negara.

Tentu, tak semua kalangan bersetuju dengan gagasan tersebut, sebagaimana mengemuka dalam perdebatan di Dewan Rakyat Malaysia. Juga di kalangan politisi dan petinggi di Sabah.

Isu bentrokan bersenjata di perbatasan Thailand - Kamboja itu meletik di markas besar PBB dan dibahas dalam sidang Dewan Keamanan PBB.  Lantas, PBB menyerukan pimpinan kedua negara mengambil tindakan mencegah meningkatnya eskalasi yang bisa menyebabkan ribuan orang mengungsi.

Kendalikan Diri

Sekretaris Jenderal PBB, Guterres mendesak PM Kamboja dan PM Thailand mengendalikan diri sepenuhnya. Pasalnya Pejabat PM Thailand Phumtham sempat bicara, bila tak cepat teratasi, kemungkinan perang bakal terjadi.

Pejabat kemanusiaan PBB mengonfirmasi ribuan orang di Thailand dan di Kamboja telah bergerak mengungsi, sedangkan tempat penampungan -- pengungsian sementara, termasuk sekolah dan kuil, sudah penuh sesa. Bantuan makanan dan medis sangat diperlukan.

Stephanie Tremblay, salah seorang juru bicara PBB dalam brifing reguler di New York menyatakan siap mendukung upaya kemanusiaan jika diminta, kata juru bicara dalam sebuah pengarahan rutin di New York.

Akan halnya June Kunugi, Direktur Regional untuk Asia Timur dan Pasifik – yang berbasis di Bangkok – mendesak kedua negara untuk melindungi anak-anak dan layanan penting yang mereka andalkan.  Kedua negara terikat kewajiban tersebut sesuai hukum internasional, termasuk Konvensi Hak-Hak Anak.

Konflik bersenjata Kamboja dan Thailand ibarat dua gajah yang bertarung dan bisa menimbulkan guncangan stabilitas bagi rantau Asia Tenggara dan dapat membalik berbagai gagasan dan kesepakatan ihwal perdamaian yang terjadi di KTT ASEAN. Dampaknya bisa ke mana-mana, termasuk menghambat proses investasi di rantauan ini.

Apalagi, lokasi konflik merupakan salah satu situs tujuan wisata yang banyak diminati wisatawan dunia yang melakukan wisata budaya. Kekuatiran konflik bakal merusak situs warisan budaya tak benda UNESCO di lokasi tersebut juga mengemuka di PBB.

Berbagai reaksi yang mengemuka di media sosial memberi gambaran, bagaimana rakyat dua negara saling tuding ihwal pengabaian kebenaran yang saling menyakitkan. Kerap mengemuka saling tuding saling menggunakan gaya 'klaim pencuri' atas wilayah yang dipandang suci oleh mereka.

Potensi Konflik Antar Gajah

Selaku Ketua presidensi ASEAN, PMX Anwar Ibrahim nampak akan ambil peduli penyelesaian konflik Thailand vers Kamboja ini sebagai prioritas. ia terikat pada omongannya di depan KTT ASEAN ke 46, yang memandang kekuatan ASEAN terletak pada kesefahaman dan sikap saling hiormat satu dengan lain dalam kebiasaan kerja sama.  

Anwar Ibrahim kerap menekankan, bahwa ASEAN adalah kawasan yang memetakan arahnya sendiri secara sengaja, koheren, dan terarah. Karenanya ia melontarkan gagasan ihwal prinsip Sentralitas sebagai prinsip panduan ASEAN, yang krusial untuk mempertahankan peran kawasan sebagai jangkar utama dialog dan memastikan mitra eksternal terus menemukan nilai dalam terlibat dengan ASEAN.

Potensi konflik antar 'gajah'  menjadi cabaran utama atas pernyataannya tentang bagaimana memprioritaskan dan memperkuat fondasi internal ASEAN. Karena hal ini berkaitan langsung dengan meningkatkan perdagangan dan investasi intra-ASEAN dan memajukan integrasi lintas sektor.

Konflik bersenjata di perbatasan Kamboja dengan Thailand merupakan ujian berat semua negara ASEAN dalam melakukan implementasi komitmen bersama untuk memelihara dan mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan.

Khasnya, komitmen penyelesaian sengketa secara damai, termasuk penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Dari PBB sendiri kuat harapan, Ketua presidensi dan seluruh Kepala Negara / Pemerintahan ASEAN segera menemukan solusi tepat, karena sengketa yang terjadi di perbatasan menyangkut banyak hal. Antara lain ihwal katergorisasi (negara kontinen, pesisir, kepulauan dan maritim).  Penyelesaian damai isu-isu perbatasan dapat menjadi model penyelesaian atas konflik yang berpotensi terjadi kapan saja.| jeanny, sharia, delanova