Akan Tamatkah KPK?

AKARPADINEWS.COM | IBARAT sebuah pertunjukan teater, panggung politik Indonesia dimainkan para aktor yang jago berperan. Para tokoh protagonis dan antagonis saling berseteru secara diametral. Mereka, terkesan memainkan ‘skenario’ sarat konflik dan adu siasat canggih dari para ‘scenario desaigner’ tanpa diketahui dengan pasti, siapa sutradaranya. Akankah tokoh protagonis yang mendapat dukungan rakyat ini akan tamat?

Sulit menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Sebagai penonton, rakyat hanya disajikan adegan demi adegan dengan plot yang tak selamanya parallel, tak juga selamanya mengikuti alur normal : ricing, suspense, klimaks, dan anti klimaks. Yang pasti, cerita yang sedang dimainkan di panggung politik yang semakin memanas dan runyam ini bertajuk “Cicak Vs Buaya Jilid II”. Pasca

Ketika Reformasi 1998 bergulir, kontrol rakyat terhadap sistem pemerintahan memang berubah. Rezim represif tumbang, dan demokrasi baru berbasis kebebasan berpendapat dan kemerdekaan berekspresi digelar. Keterbukaan masyarakat kian meluas, karena seluruh saluran informasi, semakin mudah diakses di banding masa sebelumnya. Bahkan Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diberlakukan. Bahkan, untuk itu suatu badan Negara dikukuhkan, yaitu Komisi Informasi Publik.

Berbagai informasi tentang kisruh pemerintahan, seperti friksi (yang kemudian berkembang menjadi konflik dan konfrontrasi) antara KPK dan Polri dapat dengan mudah diketahui dan dibicarakan lewat berbagai format, platform, dan channel. Dari keterbukaan itulah, alur cerita bersentuhan dengan nalar public.

Pergelaran bertajuk “Cicak dan Buaya Jilid II” bermula dari pengumuman Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang menyatakan: Komisaris Jendral Budi Gunawan (BG) merupakan tersangka dalam  kasus rekening gendut. Pengumuman itu disampaikan, sehari sebelum Presiden Jokowi melayangkan surat kepada DPR RI, untuk memperoleh persetujuan, pengangkatan BG sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri). Heboh pun terjadi. Sepanjang sejarah, balu kali ini seorang tersangka KPK tetap didorong sebagai calon tunggal Kapolri.

Di era kebebasan media cetak dan media sosial, peristiwa ini sontak melambung ke publik dan mendapat respon agresif, progresif, dan keras dari masyarakat. Apalagi, tak lama berselang dari penetapan BG sebagai tersangka, melalui email dan saluran media sosial, beredar foto yang diduga hoax, kemesraan Abraham Samad dengan Puteri Indonesia 2014, Elvira Devinamira. Abraham menepis ‘serangan’ itu, dan menyatakannya, sebagai foto hasil rekayasa yang ingin menjatuhkan dirinya dan KPK terkait kasus BG.

Tak dinyana, Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Mabes Polri beraksi, bak film action. Menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW), Selanjutnya pada Jumat, 23 Januari 2015.  BW ditangkap karena ada laporan dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kasus sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat, 2010. BW dituduh mendorong saksik di Mahkamah Konstitusi menyampaikan kesaksian palsu.

Rakyat lspontan berkumpul di depan gedung KPK dan membuat aksi dengan hastag #Save KPK dan #Save Indonesia. Para aktivis anti korupsi di seluruh Indonesia, termasuk komisioner Komite Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pasang badan. BW yang dinyatakan sebagai tersangka, mengajukan surat pengunduran diri sebagai wakil ketua KPK.  

Sehari kemudian, 24 Januari 2015 wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja diadukan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber. 26 Januari 2015 giliran Wakil Ketua KPK Zulkarnaen yang diadukan ke kepolisian dengan dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Belakangan Abraham Samad diadukan untuk berbagai kasus, termasuk kasus pembuatan paspor. “Maka sempurnalah sudah,” ungkap Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Johan Budi, menggambarkan bagaimana lembaga anti rasuah itu, didonder habis.

Saya Cicak Berani Melawan Buaya.

Panggung politik dengan pesan konfrontasi Cicak (KPK) vs Buaya (Polri) Jilid II, di momen seratus hari pemerintahan Jokowi – JK, kian bising. Tim 9 dibentuk Jokowi yang memberi beberapa saran, yang muaranya: BG tak perlu dilantik sebagai Kapolri. Jokowi mendengar tapi masih melihat sidang praperadilan BG di Pengadilan Jakarta Selatan. Kisruh pun tak usai sudah. Kini, Abraham Samad sedang menghitung waktu dinyatakan sebagai tersangka.

Berbeda dengan kasus “Cicak vs Buaya Jilid I” yang melibatkan dua pimpinan KPK waktu itu Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah (Bibit-Chandra) sebagai tersangka dan kemudian ditahan dengan tuduhan menerima suap dari Anggoro Widjojo, seolah sebagai reaksi balik atas kasus Susno Duadji, pentas “Cicak vs Buaya Jilid II” terkesan “menghabisi” semua pimpinan KPK. Apalagi, salah seorang pimpinan, Busyro Muqiddas yang berakhir masa jabatannya, belum pula ada penggantinya. Maka, kisruh tak dapat dihindari.

Kekisruhan ini memberikan efek domino: turunnya rasa percaya rakyat kepada pemerintahan yang baru seumur jagung. Tinggal lagi pertanyaan: siapa penulis skenario dan sutradara semua ini? Siapa pula yang sedang berkonspirasi ingin menjatuhkan KPK, sekaligus menyandera Polri?

Bila seluruh pimpinan KPK dinyatakan sebagai tersangka, habislah sudah: KPK sebagai institusi ibarat tubuh tanpa kepala. Di atas panggung, rakyat menyaksikan, petinggi pemerintahan, partai politik, da  Polisi sebagai aktor-aktor yang sedang berkuasa. Ilmuwan sosial Michel Focault, menyebut, kekuasaan itu mempesona, karenanya setiap orang tergila-gila dengan kekuasaan dan bahkan berusaha untuk memilikinya. Karena itukah KPK akan tamat? Yang pasti, ketika panggung tak lagi nyaman ditonton, “rakyat” akan menjadi penyelamat.  | Ratu Selvia Agnesia – Bang Sem