Tanah Negeri Pahang Dibalak Pekebun Durian

Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kemurkaan itu disampaikannya ketika berpidato saat membuka Sidang Paripurna Pertama Periode Keempat Dewan Undangan Negeri (DUN) atau Dewan Perwakilan Rakyat Negeri) ke 15 di Wisma Sri Pahang, Kuantan (Jum'at, 18/4/25).

Di hadapan para wakil rakyat Negeri Pahang, itu Al-Sultan Abdullah menyatakan kegusarannya atas pencerobohan (perambahan) lahan milik pemerintah seluas 14.494.908 hektar selama empat dekade terakhir.

Sebelumnya, kemurkaan itu nampak dan terasa  ketika Sultan menyampaikan sambutan di hadapan rakyat saat perayaan Idul Fitri di Kampung Bantal, Ulu Tembeling, Jerantut (Senin, 14/4/25).

"Saya sudah naik darah. Sudah tiba masa kita berkeras, dan mereka yang mencerobohi tanah-tanah Negeri Pahang ini kta akan bertindak sedemikian dan akan kita selesaikan secara baik," ujar Sultan ketika itu.

Al-Sultan Abdullah yang murah senyum, merakyat dan sangat karib dengan rakyat tersebut tak menyembunyikan kemurkaan atas pencerobohan tersebut, karena yng dirambah termasuk kawasan Hutan Lindung seluas 5.997,09 hektare.

Para perambah yang sebagian besar terdiri dari para pengusaha etnis China, itu beralasan melakukan alih fungsi atas lahan tersebut menjadi kawasan pertanian. Khasnya perkebunan mengatasnamakan pertanian dengan cara menanam sawit, karet, durian, dan berbagai hasil pertanian lainnya secara liar.

Sengaja Mengobarkan Api Sentimen

Al Sultan menilai, perompakan atas lahan milik pemerintah - tanah negara Negeri Pahang, itu  dilakukan secara terang-terangan terang-terangan.

"Persoalan ini bukan baru terjadi kemarin. Sudah lebih dari empat dekade, dan terjadi tanpa sepengetahuan saya. Saat itu, saya masih Putra Mahkota Pahang dan tidak punya kekuasaan dan peran, tetapi sekarang saya sudah menjadi Sultan. Sudah saatnya kita semua waspada, menyadari bahwa ini adalah persoalan yang cukup meresahkan dan merugikan pemerintah serta rakyat yang saya cintai," ungkap Sultan.

Dalam pidatonya, Al Sultan Abdullah mengatakan, apa yang dikemukakannya tanpa maksud mengungkit cerita lama atau menambah kegaduhan.

"Beta tidak ingin terus terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu. Sebaliknya, Beta bermaksud untuk mengakhiri masalah perambahan lahan ilegal ini." ungkapnya.

"Jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Jika ada unsur korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pengkhianatan kepercayaan, biarlah Allah Yang Maha Adil yang menentukan dan memberlakukan hukumnya," lanjjut Sultan.

Sebagaimana dipublikasi portal resmi Kesultanan Pahang, Sultan pada kesempatan itu juga menyampaikan, ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengobarkan api sentimen untuk meraih simpati, seolah-olah perlawanan atas penertiban itu merupakan bentuk perjuangan membela petani.

"Saya ingin mengingatkan Anda bahwa perjuangan yang didasarkan pada ketidakadilan terhadap tanah milik negara tidak akan pernah menerima restu saya."

Kepentingan Politik Sempit

Al Sultan juga mengemukakan, ada segelintir pihak, termasuk perorangan, yang seharusnya menjadi contoh dan pembela hukum, tetapi malah memilih mendukung tindakan tidak beradab ini. Sungguh memalukan," ungkap Sultan.

Tindakan demikian, menurut Sultan Abdullah, tidak hanya mencoreng citra lembaga, tetapi juga dapat memengaruhi kedaulatan administrasi negara. "Jangan sampai kepentingan politik yang sempit menyebabkan hukum dikesampingkan dan kejahatan diagungkan," tegasnya.

Sultan Abdullah juga menegaskan, "Sejalan dengan keputusan Pemerintah Negeri, saya ingin menekankan bahwa tidak akan ada persetujuan baru oleh Dewan Eksekutif Negeri untuk setiap permohonan tanah yang telah diserobot secara ilegal. Ini adalah prinsip yang tidak dapat dikompromikan untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan negara dan rakyat."

Dikemukakannya, pendekatan yang diambil tidak hanya menghukum tetapi juga konstruktif. Itu tidak hanya mengakhiri invasi, tetapi juga memulihkan martabat hukum dan menghasilkan pendapatan bagi tanah Negeri ini.

Selaras dengan itu, Sultan Abdullah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Negeri Pahang, atas upaya bersama dengan Unit Penegakan Hukum Negara Bagian Pahang (UPNP) yang telah mulai mengambil tindakan tegas di lapangan termasuk melakukan penangkapan, menebang pohon yang ditanam secara ilegal dan juga menutup tambang yang dibuka tanpa rasa malu atau takut.

Sultan Abdullah juga menyerukan, agar rakyat Pahang terus menjadi mata dan telinga bagi Sultan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sultan telah mengambil langkah melibatkan Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah Malaysia (SPRM), Polisi di Raja Malaysia (PDRM), badan-badan lingkungan hidup dan kehutanan, bahkan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) untuk  mengambil alih tanah milik Negeri Pahang dan Hutan Lindung untuk dipulihkan semula fungsi dan peruntukannya.

Polisi Tangkap Politisi DAP

Polisi telah menangkap politisi DAP (Partai Aksi Demokratik) anggota DUN Pahang daerah pemilihan distrik Raub, Chow Yu Hui yang menjadi tameng para pembalak dan berada di balik aksi unjuk rasa mereka menentang keputusan pemerintah Negeri Pahang mengambil alih lahan-lahan yang mereka balak.

Penertiban yang dilakukan pemerintah negeri Pahang atas kebun-kebun durian itu mendapat perlawanan dari para pekebun. Mereka melakukan aksi unjuk rasa menentang dan menghalangi penertiban itu.

Chow Yu Hui dan pimpinan SAMKA (Save Musing King Alliance) Wilson Chang yang dibebaskan PDRM Raub atas jaminan, banyak dituding telah melencongkan isu pembalakan itu menjadi isu perkauman.

Perambahan dan perompakan atas tanah negara milik Negeri Pahang tersebut, menjadi isu yang tular (viral) belakangan hari, khasnya di distrik Raub. Mereka berdalih, upaya mereka menjalankan bisnis berkebun durian telah mengharumkan produk dan nama distrik Raub.

Distrik Raub, Pahang selama ini dikenal sebagai sentra durian jenis Musang King, Duri Hitam, dan Udang Merah yang sangat terkenal di Asia Tenggara.

Dari Raub inilah produk durian yang sohor itu di ekspor ke berbagai negara, bahkan menguasai pasar durian, mengalahkan pamor durian dari Thailand yang sebelumnya menguasai pasar.

Para pengusaha yang tergabung dalam SAMKA menggerakkan para pagawai kebunnya, itu membentang spanduk dan meneriakkan yel-yel perlawanan dengan menggunakan bahasa China.

Kebun Durian Ilegal

Mereka memuat naik (memposting) aksi unjuk rasa itu ke berbagai media, saluran dan platform media sosial. Diduga, aksi dengan menggunakan aksara dan bahasa China itu untuk mengundang perhatian delegasi Presiden Xi Jin Ping yang sedang berkunjung ke Malaysia kala itu.

Wong Siew Mun - Ketua Pemuda MCA (Malaysia Chines Association) menuding sikap dan aksi Chow Yu Hui telah membelokkan isu pembalakan tanah di Negeri Pahang menjadi isu politik.

"Ini bukan isu perkauman. Ini Isu tanah haram (ilegal). Durian memang menguntungkan, tapi bila kebun durian dibina (dibangun) secara haram atas tanah hutan simpan (hutan lindung), itu bukan rezeki. Itu jenayah alam sekitar (kejahatan lingkungan)," ungkap Wong melalui akun tiktoknya. Ia menuding Chow seolah-olah menjadi pahlawan bagi para pekebun durian ilegal di Raub.

Seorang pengacara, Tai Zee How melalui akun youtube-nya membongkar berbagai aspek hukum perkebunan durian di atas tanah Negeri Pahang yang diserobot. "Ini tanah Negeri dan rakyat Pahang," serunya. Ia menantang para pekebun dan pengusaha durian untuk mengumumkan keuntungan mereka selama ini.

Ia juga mempertanyakan pula apakah ketika mereka meneroka (merintis) kebun durian dan menebangi pohon-pohon hutan berdasarkan izin yang sah dari pemerintah Negeri Pahang?

Ia juga mempertanyakan, berapa besar pajak yang sudah mereka bayarkan kepada Negeri Pahang dan apa pula kontribusi mereka untuk kesejahteraan rakyat Pahang.

Setarikan nafas, ia juga mempertanyakan, mengapa mereka menggunakan aksara dan bahasa China ketika melakukan unjuk rasa, bahasa yang hanya dipahami di lingkungan kaum sendiri. Padahal, bahasa nasional sesuai konstitusi adalah bahasa Melayu yang bisa dimengerti semua orang.| sharia, masybitoch