Berharap Tanjungpinang Terang Benderang
AKARPADINEWS.COM| Welly, warga Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) kesal. Pasalnya, usaha salonnya sering merugi lantaran listrik yang selalu mati.
Setiap hari, dia harus mengeluarkan uang Rp80 ribu untuk beli bensin agar dapat menghidupkan genset demi menggerakan usahanya melayani pelanggan. “PLN kelewatan, orang sampai tak bisa makan nasi karena listrik mati,” sesalnya saat ditemui Akarpadinews.com di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.
Welly hanya satu dari sekian banyak warga Tanjungpinang yang mengumpat PT PLN Cabang Tanjungpinang. Warga umumnya kesal lantaran sejak pertengahan tahun lalu, pemandaman listrik secara bergilir, tak kunjung berakhir.
Ketidakmampuan PLN setempat memenuhi kebutuhan listrik, menyebabkan pemadaman sering terjadi. Pemadam terjadi hampir 3 kali dalam sehari selama sekitar 3-5 jam. Menurut pengakuan warga, pemadaman tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
Lantaran sudah lama bersabar, emosi warga pun memuncak. Senin (16/3) lalu, ribuan warga menyambangi kantor PT PLN Cabang Tanjungpinang. Demo awalnya berlangsung tertib. Namun, emosi warga meletup lantaran pihak PLN lambat merespon tuntutan mereka.
Warga pun melempari kantor dengan telur busuk. Mereka juga bertindak anarkis. Beberapa peralatan kantor hancur. Kaca pintu kantor pun dipecahkan. Massa lalu membakar ban di depan halaman kantor PLN. Bahkan, ada yang membawa cat semprot dan menuliskan kalimat bernada cacian di dinding dan fasilitas kantor PLN.
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan (OKP) juga turut mendesak pertanggungjawaban PLN untuk menyudahi perkara tersebut. Akhirnya, General Manajer PLN Tanjungpinang Majuddin bersama Gubernur Kepulauan Riau HM Sani, beserta Walikota Tanjungpinang Lis Darmayansyah merespon tuntutan warga.
PLN berjanji akan memastikan ketersediaan pasokan listrik di Tanjungpinang dan sekitarnya pada tahun 2015 sehingga tidak ada pemadaman listrik lagi. Komitmen itu ditandatangani di atas materai oleh HM Sani, Lis Darmansyah, dan Ahmad Dani mewakili DPRD Tanjungpinang, Majuddin, beserta tokoh masyarakat antara lain: Mansur Razak, Rona Andaka, Rio Onasis, Andi Cori, dan lainnya.
Namun, warga tak sekadar menuntut komitmen PLN. Mereka juga mendesak agar ada sanksi hukum jika PLN melanggar. Jika tak terpenuhi, PLN akan dipidanakan masyarakat. Kesepakatan ini ditandatangani di atas materai sehingga memiliki legalitas hukum. Jika PLN masih melakukan pemadaman, masyarakat dapat melaporkan ke pemerintah provinsi atau pihak kepolisian.
Krisis listrik di Tanjungpinang ditengarai akibat ketergantungan yang amat besar pasokan listrik dari PLN Pusat di Pekanbaru, Riau. Sementara kebutuhan listrik untuk Tanjungpinang sebagai Ibukota Kepri, tidak terpenuhi. Tanjungpinang hanya memiliki institusi PLN sekelas kantor cabang. Akibatnya, jika terjadi gangguan listrik di pusat, maka pasokan listrik ke Tanjungpinang tersendat.
Sebenarnya, PLN sudah dibantu tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Galang Batang. PLTU ini berfungsi sebagai pemasok listrik ke Tanjungpinang. Namun, pasokan listrik dari PLTU terhenti lantaran mesin turbin.
Sementara pihak PT Capital Turbine Indonesia, selaku pengelola PLTU Galang Batang punya 2 mesin turbin yang rusak. Satu mesin menyuplai daya 13 mega watt dan satu mesin lagi menyuplai daya 7 mega watt. Kerusakan mesin tersebut terletak pada bearing, bagian dari mesin yang berfungsi sebagai penahan.
Dengan kondisi seperti ini, PLN dikhawatirkan tidak akan mampu menyuplai kebutuhan listrik masyarakat Tanjungpinang sebesar 57 mega watt. Daya yang tersedia setelah kerusakan mesin PLTU Galang Batang saat ini hanya sekitar 50 mega watt.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah seperti dilaporkan Antara (18/3) pesimistis perbaikan mesin pembangkit listrik di PLTU Galang Batang, Kabupaten Bintan, yang dijanjikan PT PLN Riau dan Kepri selesai tepat waktu, 6 April 2015. "Saya kurang yakin perbaikan mesin pembangkit listrik yang disepakati pihak PLN dengan Pemerintah Kepri dan Pemkot Tanjungpinang bisa rampung 6 April 2015," kata Lis di Tanjungpinang.
Menurut dia, tanggal 6 April 2015 hanya menjadi batas waktu perbaikan krisis listrik, termasuk penambahan daya tiga megawatt. Selebihnya, PLN membutuhkan tambahan waktu hingga permasalahan listrik di Kota Tanjungpinang selesai.
Lagi pula permasalahan listrik di Pulau Bintan, khususnya di Tanjungpinang saat ini merupakan tumpukan permasalahan PLN yang telah ada sebelumnya. "Kami miinta juga agar PLN Batam bisa membantu, termasuk daya dari Tokojo. Karena kalau berharap PLTU yang dikelola Capital Turbin Indonesia di Galang Batang Bintan, kondisinya sama dengan krisis listrik saat ini," katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, Lis menambahkan, Pemkot Tanjungpinang memiliki genset yang dapat digunakan mulai 17 Maret-6 April. "Pemkot Tanjungpinang siap menggunakan genset sampai perbaikan krisis listrik di Tanjungpinang ini selesai," ujar Lis.
Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri Raja Heri Mukhrizal mengatakan, pihaknya membatasi penggunaan genset. "Genset dioperasikan hanya mulai pagi hingga pukul 16.00 WIB. Biasanya genset dihidupkan sampai malam hari," ujarnya di Tanjungpinang, Rabu (18/3).
Menurut dia, penggunaan genset akan dihentikan pada 6 April 2015 setelah PLN mampu memasok kebutuhan listrik. Beban puncak listrik di kantor pemerintahan setempat lebih dari 4,5 megawatt.
Sejak pusat pemerintahan pindah ke Pulau Dompak, PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik di perkantoran tersebut. Karena itu, sebagian energi listrik bersumber dari genset. | Adhimas Faisal
