Jebakan Fantasi bagi Rakyat Gaza

Akankah rakyat Gaza - Palestina menikmati kembali kotanya seperti sediakala. Kota yang tumbuh berperadaban dan berkeadaban, tempat kemanusiaan tersemai dan bertumbuh?

Kota itu sudah dihancurkan dengan serangan udara yang ganas dengan menghalalkan segala cara dan bertubi-tubi, memenuhi nafsu penjahat perang - Perdana Menteri zionis Israel, Benyamin Netanjahu dengan dukungan Amerika Serikat dan sekutunya.

Merujuk pada presentasi 'Dewan Perdamaian Trump' yang bertemu di Washington DC (19 - 20.02.26), seraya menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi, jawabannya, 'jauh panggang dari api.'

Dalam fantasi 'Dewan Perdamaian Trump' pembangunan kembali Gaza tak hirau dengan peradaban dan budaya yang tumbuh berabad-abad.

Menantu Trump, Jared Kushner menawarkan fantasia Gaza 'baru'  yang bertema 'Gaza Riviera' laksana 'Riviera Nediterania' macam Cote d'Azur (Niece dan Cannes) di Perancis Selatan atau Singapura yang gemerlap. Fantasia Gaza sebagai bagian dari kota-kota futuristik disertai hotel-hotel dan permukiman pesisir mewah dengan.

Tentu dengan taste dan rasa budaya Amerika - Eropa. Gaza yang kehilangan akar budaya dan historisnya sebagai bagian penting dari Palestina. Gaza baru yang mudah diklaim zionis Israel sebagai Israel Raya.

Rencana membangun kembali Gaza dan mengamankan stabilitas setelah perang sengaja menghancurkannya, dengan janji dana AS sebesar USD10 miliar dan para anggota "Dewan Perdamaian Trump' sebesar USD 7 miliar yang tak melibatkan Palestina, sudah dapat diprediksi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi.

Inisiatif pembangunan kembali Gaza tersebut dirancang untuk memproyeksikan kekuatan dan optimisme, proyek yang memajukan tujuan strategis AS dan Israel sambil mengesampingkan hak-hak Palestina, termasuk dalam realitas politik.

72000 Rakyat Palestina Tewas

Pembersihan etnis bakal terjadi, bahkan selama proses rekonstruksi berlangsung. Rakyat Gaza tak kan beroleh hak-hak propertinya kembali. Gaza telah lantak selama perang zionis Israel di Gaza sejak meletus pada 7 Oktober 2023.

Lebih dari 72.000 rakyat Palestina telah tewas. Seluruh zona dan distrik kota telah rata dengan tanah. Sebagian infrastruktur sipil Gaza dan sekitarnya telah hancur lebur.

Organisasi hak asasi manusia dan beberapa pakar PBB menuduh zionis Israel telah melakukan genosida selama serangannya di Gaza, dengan skala kematian rakyat sipil, pengungsian, dan penghancuran sistematis.

Isu tersebut telah menjadi percakapan internasional dan kemarahan global, termasuk memantik dan menggerakkan unjuk rasa di seluruh belahan dunia, kendati zionis Israel terus menyangkalnya.

Tragisnya, 'Dewan Perdamaian Trump' nyaris mengabaikan pembahasan tentang tanggung jawab hukum. Jauh dari pembahasan ihwal akuntabilitas. Keputusan Mahkamah Internasional di Den Haag yang menetapkan Benjamin Netanjahu sebagai penjahat perang, tak digubris.

Tak ada mekanisme untuk menyelidiki kejahatan perang dan kerangka kerja untuk memastikan hak-hak politik Palestina. 'Dewan Perdamaian Trump' lebih memusatkan perhatian pada  pengaturan keamanan, pasukan stabilisasi asing, dan pembangunan kembali ekonomi yang dikelola di bawah pengawasan eksternal yang ketat.

Yang paling merisaukan adalah wawasan Trump yang lebih luas untuk Gaza, mencakup gagasan yang fokus mengarah kepada kebijakan relokasi besar-besaran rakyat Palestina ke luar wilayah tersebut. Untuk dan atas nama rekonstruksi Gaza sesuai dengan maket fantasia yang bakal terjadi adalah memindahkan rakyat Gaza dari tanah mereka.

Iming-iming Insentif

Sudah terbayangkan, proses pemindahan tak kan peduli dengan persoalan kemanusiaan. Rakyat akan mengalami tekanan atau rakyat yang bersedia meninggalkan tanah airnya, dihadapkan pada iming-iming pemberian insentif. Selebihnya adalah 'paksaan ekonomi, kondisi keamanan, atau restrukturisasi politik' atau pemindahan paksa.

Tak ada jaminan 'Dewan Perdamaian Trump' akan merrujuk pada dasar hukum internasional, yang melarang pemindahan paksa atau deportasi penduduk sipil dari wilayah yang diduduki.

Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina, Francesca Albanese, lugas menyatakan, Israel harus membayar biaya rekonstruksi Gaza bersama dengan para pendukung utamanya (London, 12.12.26).

Menurut Francesca Albanese, "Jika tidak ingin dituduh melakukan praktik kolonial, Israel dan AS dan negara-negara penyedia senjata utama bagi zionis Israel seharusnya tidak bertindak sebagai kekuatan kolonial, sebagai entitas kolonial, mengambil tanah, menggusur penduduk."

Francesca Albanese menyatakan, harus ada penilaian penuh atas aksi zionis Israel dalam genosida di Gaza, serta keterlibatan semua negara yang membantu genosida harus menghadapi sanksi.

Negara-negara, itu kata Albanese, harus memutuskan hubungan dengan zionis Israel, harus berhenti membantu dan mendukung zionis Israel yang mempertahankan pendudukan yang melanggar hukum. Khasnya, Jerman, dan Italia, yang merupakan penyedia senjata utama.

Kedaulatan Palestina Kabur

"Harus ada penyelidikan menyeluruh terhadap keterlibatan Inggris dalam genosida ini melalui layanan yang telah diberikan dari pangkalan-pangkalan di Siprus," tegas Albanese.

Genosida selama dua tahun di Gaza, menurut Albanese merupakan "gabungan dari 60 tahun impunitas." Ia mencatat bahwa hal itu tidak akan berhenti, "kecuali jika ada perubahan di London, di Roma, di Berlin, atau di Paris."

Jika rekonstruksi dikaitkan dengan rekayasa demografis — menggantikan populasi yang hancur dengan zona investasi, pariwisata kelas atas, dan pemerintahan yang dikendalikan dari luar — maka 'Dewan Perdamaian Trump' berisiko menjadi kendaraan untuk merekonstruksi Gaza tanpa menempatkan rakyatnya sebagai subyek.

Pembangunan tidak dapat digunakan sebagai pengganti hak, dan pembangunan kembali tidak dapat dikondisikan pada penyerahan tanah atau identitas.

Trump 'membingkai' dewan tersebut sebagai alternatif potensial bagi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang telah ia lemahkan dengan menahan pendanaan AS. Hal ini bukan hanya persaingan kelembagaan.

Inisiatif pembentukan 'Dewan Perdamaian Trump'  mencerminkan pergeseran dari pengawasan multilateral menuju kerangka kerja yang didominasi AS di mana Washington — dan Trump secara pribadi — mempertahankan kendali yang menentukan.

Dalam struktur tersebut, prioritas keamanan Israel jelas diutamakan, sedangkan kedaulatan Palestina tetap kabur dan tidak terdefinisi.| jeanny