Tetiba Melintas Sosok Mohammad Hoesni Thamrin

catatan Bang Sèm

Beberapa hari lalu, usai ziarah ke makam seorang sahabat di Taman Pemakaman Tokoh Bangsa, Karet Bivak, Jakarta Pusat, saya singgah sejenak di Makam Mohammad Hoesni Thamrin. Sekaligus ziarah dan membaca do'a di situ.

Sesaat saya tercenung. Sekelebat terbayang patung sosok Pejuang dan Pahlawan Nasional dari Sawah Besar yang menjadi panutan kaum Betawi itu. Terbayang juga berbagai peristiwa mutakhir yang terjadi di Jakarta. Khasnya, dicopotnya Marullah Matali - anak Betawi (yang juga Ketua Persatuan Masyarakat Jakarta - Mohammad Hoesni Thamrin) dari posisinya sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Santoso. Marullah dan Heru, sebelumnya sama-sama sebagai calon Pj Gubernur Jakarta.

Tak berapa lama dari penggantian Sekda Pemprov DKI Jakarta tersebut, dua tokoh Betawi mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) DKI Jakarta sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan DKI Jakarta pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. Masing-masing: Prof. Dr. Dailamy Firdaus dan Prof. Dr. Sylviana Murni.

Kini Marullah menjabat Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Budaya dan Pariwisata. Posisi tersebut sebelum ini pernah dijabat oleh dua anak Betawi - akademisi berpangkat guru besar: Sylviana Murni dan Agus Suradika.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata adalah : Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang budaya serta pariwisata; Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang budaya serta pariwisata; Pelaksanaan komunikasi publik sesuai bidang tugas; Pelaksanaan komunikasi antar lembaga sesuai bidang tugas; Pelaksanaan tugas untuk mewakili Gubernur sesuai bidang tugas dan Penyampaian laporan atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.  

Menurut Heru (7/12/22) -- yang sejak dilantik wajahnya terpampang dalam spanduk mini di seluruh kantor kelurahan di Jakarta -- ada tugas-tugas khas Deputi Gubernur sepanjang 2023, menyukseskan sejumlah agenda Jakarta sepanjang tahun 2023, antara lain mendampingi dia terkait dengan hal ihwal teknis penyelenggaraan ASEAN SUMMIT 2023 dan Pekan Olah Raga Nasional 2023. Sepanjang mengikuti kegiatan ASEAN SUMMIT di berbagai negara, hal-hal teknis, seperti akomodasi dan konsumsi memang tidak sederhana. Karena bertalian khas dengan materi konferensi tingkat tinggi yang disiapkan Sekretariat Jendral ASEAN, seperti pembahasan khas terkait Myanmar dan para pengungsi Rohingya.

Peristiwa Jabatan Wakil Walikota Batavia

Tentu saja tupoksi Deputi Gubernur dengan Sekretaris Daerah (Sekda) berbeda. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Tingkat Daerah, menegaskan, Sekda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Seluruh perangkat Daerah Propinsi (Bab III, Bagian Pertama, Pasal 3, (2)).

Fungsinya sebagaimana diatur dalam ayat (3) adalah: a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi; b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan; c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Propinsi. Maknanya, controle uitgeven-nya lebih luas, katimbang fungsi Deputi Gubernur. Jadi, kalau ada yang mengatakan Deputi Gubernur setara dengan Wakil Gubernur, tentu keliru.

Apa koneksi dan relevansinya dengan kelebat Mohammad Hoesni Thamrin di benak saya? Tentu, ihwal manifestasi sikap simpati, empati, apresiasi, dan respek terhadap tokoh kaum Betawi -- yang secara secara soio budaya dalam pemahaman yang luas merupakan masyarakat inti Jakarta. Proses pemilihan dan penetapan seseorang sebagai Sekda merupakan proses politik yang bersifat dimensional.

Seseorang bisa saja diganti dari posisinya sebagai Sekda definitif, selain karena ketentuan peraturan perundang-undangan, juga bisa karena alasan lain, termasuk alasan politis. Dari sisi pandang luar pagar, saya melihat tak ada alasan mendesak untuk mencopot atau mengganti Sekda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, wajar bila kebanyakan kalangan, termasuk saya, lebih melihat penggantian Sekda lebih cenderung bersifat politis, tak terkecuali political appointee dengan 'penghiburan' bersifat political assignment.

Dalam hal pertimbangan berbasis simpati, empati, apresiasi, dan respek terhadap Kaum Betawi untuk jabatan strategis semacam itu, pernah terjadi di Batavia tahun 1929, ketika terjadi insiden penting di dalam Gemeenteraad (Dewan Kota), ihwal pengisian lowongan jabatan Wakil Walikota Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu melakukan tindakan yang sangat tidak bijaksana, lantaran lowongan tersebut hendak diberikan kepada orang Belanda. Padahal untuk jabatan tersebut ada anak Betawi yang lebih pantas dan berpengalaman.

Kala itu, Fraksi Nasional di Gemeenteraad melakukan reaksi keras, bahkan menurut sejarawan Anhar Gonggong (Muhammad Husni Thamrin, 1985) anggota Fraksi Nasional tersebut mengambil langkah aksi mogok. Aksi tersebut akhirnya menempatkan Mohammad Hoesni Thamrin sebagai Wakil Walikota Batavia. Maknanya adalah di masa kolonial saja, pertimbangan sosio budaya sangat penting dalam proses pengambilan keputusan menyangkut jabatan yang diambil melalui proses politik.

Memperjuangkan Kaum Betawi

Terkait dengan keterwakilan Kaum Betawi di lembaga perwakilan rakyat (termasuk DPD RI) melalui proses pemilihan umum, sosok Mohammad Hoesni Thamrin melintas di benak sebagai sungguh representasi rakyat. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Gemeenteraad, Mohammad Hoesni Thamrin giat memperjuangkan gagasan-gagasan dan pemikiran segarnya untuk memperbaiki keadaan Kaum Betawi.

Komitmen kerakyatannya kian terlihat dan terasakan, sebagai anggota Volksraad (parlemen zaman kolonial yang penuh tekanan), dua tahun sebelumnya. Ia terpilih sebagai anggota Volksraad, karena sepak terjang perjuangannya memancarkan muru'ah Kaum Betawi berjiwa nasionalis dan berwawasan luas, meyakinkan Dr. Sarjito - Ketua Panitia pemilihan calon anggota Volksraad. Tak hanya karena dia pernah menjadi anggota Gemeenteraad.

Sebagai politisi, Mohammad Hoesni Thamrin, selain mencerminkan watak modern dan mondial Kaum Betawi yang egaliter dan kosmopolit (karenanya selalu ingin direndahkan, dikecilkan, dan dipinggirkan), mampu menunjukkan ketokohan dan peran dirinya sebagai pemimpin yang tak pernah lelah berkhidmat dan berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsanya. Dia mampu mmebuktikan perjuangan politik melakukan advokasi atas petani yang ditindas di kawasan perkebunan afdeling Sumatera Utara.

Mohammad Hoesni Thamrin dengan sikap politik yang fokus dan jernih mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi dan ekspresi derita rakyat dari aksi kolonial pemerintah Hindia Belanda yang menggunakan tangan besi. Dia berhasil mengaktualisasi dan memanifestasikan fungsi asasi Volksraad sebagai parlemen, tempat menyuarakan aspirasi rakyat.

Dalam konteks Budaya, Mohammad Hoesni Thamrin juga gigih memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu yang kemudian menjadi Bahasa Indonesia (sebagai bahasa persatuan rakyat), tak hanya di parlemen, tetapi juga di perkumpulan-perkumpulan politik, masyarakat luas, surat kabar dan radio, masa itu. Dia mengecam keras pemimpin redaksi (Hoofredaktuur) Deli Courant, SB Klooster, dan menyebutnya sebagai orang Belanda yang angkuh. Mohammad Hoesni Thamrin adalah orang pertama yang menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya di Volksraad, sebagaimana sebelumnya dia lakukan di sidang Gemeenteraad.

Perjuangan Politik

Adalah Mohammad Hoesni Thamrin juga yang lantang mendukung aksi mosi Kusumo Utoyo tentang sikap serampangan pemerintah Hindia Belanda melakukan penggeledahan ke berbagai rumah penduduk di hampir seluruh wilayah Hindia Belanda atas anggota PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Muhammadiyah yang dicurigai. Tegas dia menyatakan, tindakan pemerintah Hindia Belanda itu salah !

Wakil Pemerintah Hindia Belanda yang hadir dalam perdebatan di Volksraad (27/1/30) merah muka merah kuping dan bereaksi emosional, lantas menyampaikan protes, ketika Mohammad Hoesni Thamrin menyatakan, tindakan penggeledahan yang dilakukan atas para pemimpin dan anggota PNI dan Muhammadiyah tersebut sebagai tindakan provokasi. Aksi pemerintah kolonial Hindia Belanda dilakukan, ketika kondisi perekonomian sedang sempoyongan dan melakukan pengketatan anggaran yang tidak proporsional.

Membaca dan memaknai ulang lintas dan aksi perjuangan Mohammad Hoesni Thamrin hampir seabad lalu itu dan menghadapkannya dengan praktik pragmatisme politik, termasuk di Amerika Serikat era Donald Trump hingga kini, para anggota parlemen di tingkat lokal dan nasional perlu melakukan upaya pemikiran ulang. Termasuk dalam mempertimbangkan secara seksama hak-hak politik rakyat. Khasnya masyarakat inti suatu wilayah negara.

Dalam konteks Jakarta yang akan mengalami perubahan status dan mesti melakukan perombakan total undang-undang yang mendasarinya, perjuangan politik Kaum Betawi sebagaimana dicontohkan Mohammad Hoesni Thamrin di masanya, perlu menjadi inspirasi. Kendati substansinya berbeda.

Kaum Betawi, khasnya generasi muda, perlu mengambil langkah seperti yang dilakukan Mohammad Hoesni Thamrin yang setelah memenuhi harapan orang tuanya (menjadi ambtenaar), kemudian alih profesi untuk lantas terjun ke lapangan politik. Perlu proses simultan dan seksama mengubah minda dari posisi sebagai host dalam suatu wilayah yang sering disebut-sebut sebagai melting pot interaksi politik dan budaya, menjadi souvereign master yang sungguh mencerminkan sebagai masyarakat inti yang bijak tanpa kehilangan muru'ah.

Sebagai masyarakat pituin yang solid dalam mengembangkan sikap egaliter, kosmopolit, inklusif, toleran, dan demokratis, setiap anasir kaum Betawi harus menunjukkan eksistensi kontemporernya. Yakni,  kaum yang ekuit dan ekual dengan masyarakat pituin di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Layak dan patut memimpin kampung halamannya sendiri. Sikap semacam ini bukan sikap primordial. |