Freeport Memang Pongah

Bang Sem

AKARPADINEWS.COM. SUDAH terlalu lama ‘tanah air’ kita diekspor begitu saja oleh penambang multi nasional. Persisnya sejak Presiden Soeharto menorehkan tanda-tangan di lembaran Kontrak Karya pertambangan. Kontrak Karya (KK) yang dikeluarkan 1967, diperpanjang 1987, dan akan berakhir pada dekade 2030-an dan 2040-an itu selanjutnya menjadi senjata ampuh mereka untuk menekan pemerintah Republik Indonesia (siapapun Presidennya dan bagaimanapun perubahan yang terjadi di negeri ini).

Kontrak Karya itu semacam ‘penyerahan kedaulatan’ atas pengelolaan kekayaan sumberdaya alam, yang menurut konstitusi sepenuhnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu, bangsa ini sudah terlalu kasip: dieksplorasi sumberdaya alamnya dan nyaris tak berkutik, ketika hendak merevisi atau melakukan renegosiasi.

Apalagi, ketika para pemegang KK itu  selalu menunjukkan kepongahan dengan ancaman: membawa persoalan ke badan arbitrase internasional ketika terjadi sengketa. Belakangan, seperti yang dilakukan Freeport, tekanan mereka lakukan dengan menghentikan produksi yang akan berakibat berkurangnya pendapatan negara sampai Rp7 triliun lebih, dan menambah jumlah pengangguran massif.

Musim pemilu, ketika tensi politik sangat tinggi, mereka manfaatkan untuk melakukan manuver. Tentu manuver berdampak ganda: menekan pemerintah yang sedang berkuasa, dan menyiapkan calon pengganti yang bisa diatur sebagai ‘interest robotic.’ Untuk sampai pada situasi itu, mereka lakukan ‘time buying’ dengan melarat-larat negosiasi.

Pada kasus Freeport McMoran, manuver yang dilakukan sangat nampak jelas dan nyaris ‘telanjang.’ Sejak tahun 2012, CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard Adkerson berulang kali terbang dari New York ke Jakarta, ketika orang-orang Indonesia yang ditanam di Freeport Indonesia dianggap tak berkutik menghadapi perubahan kebijakan pemerintah Republik Indonesia.

Tak hanya itu. Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, juga menyeburkan diri dan ikut memberikan ‘tekanan’ dengan gayanya sebagai adikuasa, meski sedang megap-megap dilanda krisis ekonomi. Coba segarkan kembali ingatan, ketika Juni 2012, Duta Besar Amerika di Jakarta, Scott Alan Marciel bertandang ke kantor Menteri ESDM (Energi Sumberdaya Mineral) Jero Wacik untuk membahas kepentingan bisnis Amerika Serikat di sektor energi dan pertambangan, dengan fokus pembicaraan soal PT Freeport Indonesia.

Kala itu, Scott secara spesifik bicara tentang upah pekerja di pertambangan yang sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan dari perut bumi Papua, itu. Para pekerja tambang di situ, pada saat itu menuntut kenaikan upah. Bayangkan, persoalan industrial yang sebenarnya cukup diselesaikan di level internal PT Freeport Indonesia, kudu dibicarakan secara G to G (antar pemerintah).

Proses produksi PT Freeport saat itu memang terganggu karena manajemen dan pekerja tak sampai pada kesepakatan yang sama. Anehnya, menjelang pemberlakuaan penuh UU No. 4/2009 tentang Minerba, pekerja justru digerakkan agar pemerintah menunda pelaksanaan undang-undang itu. Dan, ketika pemerintah bertegas-tegas mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1/2014 tentang pelaksanaan UU No.4/2009 itu, mereka angkat isu lain.

Bos besar Freeport di Amerika, Richard Adkerson, pun datang lagi di penghujung Januari 2014. Ia mengunjungi Menteri Perindustrian Ms Hidayat, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Dua topik yang mengemuka. Pertama, kewajiban membangun smelter di Indonesia, sesuai dengan amanah UU No.4/2009 yang bertujuan memberi nilai tambah terhadap hasil tambang Indonesia. Kedua, bea keluar barang tambang non olahan, bila penambang tak mau membangun smelter. Adkerson, keberatan terhadap kedua hal itu, dan ngotot berpegang pada semua yang tersurat dan tersirat dalam KK yang berada di genggaman mereka.

Semua itu menunjukkan, Freeport memang pongah !