Publik Tak Puas Kepada Jokowi - JK
JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | ADA fenomena menarik sejak beberapa bulan terakhir. Ke manapun pergi, bahkan ke resepsi pernikahan, acap jumpa pengusaha, yang keluar pertama dari mulut mereka adalah ungkapan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi – JK.
“Bisnis kita tidak berjalan seperti rencana semula. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, membuat kita harus merevisi rencana bisnis,” ungkap Ali Hadad – seorang pedagang interinsuler, Ahad (19/4) malam.
Hasil survey Poltracking yang dirilis di Jakarta, Ahad siang juga menegaskan, mayoritas publik tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam enan bulan pertama. Direktur Eksekutif Poltracking, hanta Yudha menyebut 55 persen publik tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pemberantasan korupsi.
Hal ini terkait dengan kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang terjadi beberapa waktu lalu, dan berujung pada tertunda-tundanya pelantikan Kapolri dan Wakapolri, melalui proses politik yang ribet.
Ketidakpuasan di bidang ekonomi jangan dibilang. Salah kebijakan di awal pemerintahan tentang kenaikan Badan Bakar Minyak (BBM) telah membuat tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat. Dari lingkungan dalam pemerintahan sendiri terbetik kabar, sejak dilantik sebagai Presiden RI, Jokowi memang belum banyak melakukan aksi yang sungguh berpihak kepada rakyat. Masih berkutat dengan pencitraan dan tawar menawar politik dengan para pendukungnya.
Sikap Jokowi yang selalu cari aman dan ‘rindu popularitas,’ membuat para menteri, sebagian besar tak bekerja dengan kapasitas penuh. Belum lagi, gangguan internal partai, dengan ‘nongkrong’-nya sejumlah ‘satgas partai’ dengan kemasan ‘staf khusus,’ memengaruhi kebijakan pemerintahan. Hal itu terjadi di lingkungan kementerian yang diberikan kepada para menteri dari partai politik.
Hasil survey Poltracking mengisyaratkan, perombakan kabinet menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Sebanyak 5,8 persen responden lainnya menyatakan sangat setuju. 36 persen responden menyatakan setuju, 24,1 persen responden kurang setuju, dan 3,9 persen sangat tidak setuju. Sisanya, sebanyak 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Hanta, jumlah yang setuju dengan reshuffle kabinet 41,8 persen. Lebih besar dari yang tidak setuju. Reshuffle kabinet diisyaratkan, mesti dilakukan terhadap kementerian yang kinerja tak baik. Terutama di lingkungan koordinasi bidang perekonomian dan hukum. Apalagi kini, ketika performance appraisal atas kinerja menteri belum jelas.
Publik melihat, kinerja buruk kementerian, terutama karena Jokowi tidak sepenuhnya dapat menggunakan hak prerogatif sebagai Presiden, terutama karena Jokowi sangat bergantung kepada partai pendukung. Terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.
Akan halnya menteri-menteri dari kalangan profesional, dalam banyak hal mendapatkan tak sedikit kendala dalam melakukan aksi gorvenance, karena terlalu kuatnya pertimbangan politis dan bisnis yang melekat masuk melalui jalur politik.
Sektor Migas dan Minerba, misalnya terbilang sektor yang tak bisa banyak berkutik menghadapi kuatnya kepentingan politik dan bisnis. Terutama karena mereka yang memiliki power politik di balik pemerintahan Jokowi adalah bagian dari pelaku bisnis migas dan minerba.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, santai saja menanggapi hasil survey dengan metode multistage random sampling dengan cara tatap muka, itu. JK mengemukakan, pemerintak bekerja untuk lima tahun, bukan hitungan bulan. “Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, yang penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik,”ungkapnya hari Senin (20/4/15).
Lebih jauh JK mengatakan, kalau ada rakyat yang tidak puas atas kinerja pemerintah, wajar-wajar saja. Terutama, karena pemerintah tidak hanya mengambil kebijakan populer atau populis saja. Kendati demikian, Jokowi sampai ketika bertemu dengan para pengamat politik pekan lalu di Istana Kepresidenan, masih bertanya ihwal popularitas dirinya.
Kalla mengatakan, tidak semua tindakan pemerintah menyenangkan semua pihak. Meskipun realitas di lapangan menunjukkan, yang tidak puas justru rakyat kebanyakan. “Hidup lebih susah, Pak,”ungkap Pandi, pedagang asongan di Indaramyu. | bang sem
