Perdebatan Para Siluman
AKAPARDINEWS.COM | KEMAMPUAN mengelola diri dan memelihara keseimbangan nalar, naluri, rasa, dan indria dalam melakukan musyawarah untuk mufakat, ternyata menjadi sesuatu hal yang sangat mahal di negeri ini. Mediasi yang dilakukan Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri atas kisruh RAPBD 2015, antara Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI di Kemendagri berakhir, Kamis (5/3/15) berakhir kisruh.
Ahok berteriak-teriak sambil menudingkan telunjuknya ke arah audience, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lunggana (Lulung) melakukan interruption of personal previledge, begitu juga halnya dengan anggota DPRD lain yang merasa ternistakan dengan pernyataan Ahok. Ahok, ngotot mengklaim kebenaran dengan menyebut item-item tak masuk akal pada RAPBD 2015.
Bila menyimak rekaman video yang diunggah BlackChannel di Youtube pada hari Kamis, itu jelas dan gamblang, sumber persoalan kisruh dan keruhnya hubungan Ahok dengan DPRD adalah karena masing-masing pihak berpikir presumtif. Ketika terjadi perseteruan yang disebabkan oleh logika presumtif, tak ada yang bisa diverifikasi dan dikonfirmasi.
Logika presumtif mengemuka, biasanya, karena masing-masing pihak berpijak pada klaim kebenaran yang kabur. Hal itu tercermin dari dari apa yang terucap secara lisan, dan terungkap secara tersirat dalam pertemuan di ujung media itu. Bila tak segera dihentikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung, boleh jadi rapat itu akan berakhir brutal.
Ini adalah tontonan kebebalan yang mempertontonkan tak mampunya para petinggi pengelola pemerintahan di DKI Jakarta belum cukup layak dan patut sebagai pemimpin.
Kenaifan yang dipertontonkan masing-masing pihak, sebagaimana halnya kenaifan yang terlebih dulu dicontohkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Oktobert 2014 menunjukkan ada persoalan laten negeri ini: budaya! Yaitu, menyusut dan perlahan sirnanya etika, sehingga membuat mereka terjebak pada dikotomi: “Aku benar, kalian salah.”
Situasi degradasi kultural semacam itu, membuat semua orang menjadi siluman yang sedang mempersoalkan anggaran siluman. Situasi ini, tentu mudah dipolitisasi. Dan partai politik yang yang menyeleksi proses rekrutmen kepemimpinan, baik di eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta, terkesan sangat enjoy membiarkan situasi ini berlangsung.
Terkesan, para petinggi partai politik, justru mencari celah politic profiticking dalam kisruh demikian. Karena, ketika Ahok dan petinggi DPRD DKI berhadap-hadapan dalam konflik, yang kelak menyeret keduanya ke ranah hukum, satu-satunya yang bisa diharap, hanyalah Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Dalam konteks psikologi budaya, tolok ukur leadership adalah jelas. Siapa bisa mengedepankan etika sebagai sumbu dari estetika dan artistika kehidupan manusia, dialah yang paling layak dan patut menjadi pemimpin. Siapa yang tak mampu kendalikan dimensi etik, maka dia bukan bagian dari idealistic frame kepemimpinan rakyat. Kecuali, ketika bangsa ini sudah tak memandang penting adab dan keadaban.
Sepanjang sejarah pemerintahan Republik Indonesia dan terus berprosesnya perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kisruh RAPBN 2015 merupakan point penting untuk menyatakan, Jakarta kini sedang menghadapi lack of leadership.
Collin Powel menyebut, tugas utama pemimpin adalah memecahkan masalah. Bukan bagian dari masalah itu sendiri. Leadership is solving problems. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help or concluded you do not care. Either case is a failure of leadership.
Karena itu, kata John Quincy Adams, seorang pemimpin kudu menginspirasi orang lain bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan sesuatu lebih baik dan membuat keadaan menjadi lebih baik. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.
Bukan mempertontonkan kebebalan dan kenaifan di hadapan rakyat. | Bang Sem - bekas pengurus LKB (Lembaga Kebudayaan Betawi).
