Menanti Aktualisasi Dasasila Bandung
AKARPADINEWS.COM | KONFERENSI Asia-Afrika (KAA) yang digelar di Bandung, Jawa Barat, 19-25 April 1955 menjadi sejarah kebangkitan bangsa-bangsa di kawasan Asia-Afrika. Kebangkitan negara-negara dunia ketiga yang dianggap sebelah mata (underdog) oleh negara-negara Barat itu, bukan untuk menghadang dominasi dua poros kekuatan dunia: Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet.
Namun, di tengah situasi perang dingin yang berkecamuk, para pemimpin Asia-Afrika justru menyatukan kekuatan demi perdamaian dunia. Semangat para pemimpin Asia-Afrika yang ingin hidup berdampingan (peaceful-coexistance) itu dikukuhkan dalam "Dasasila Bandung" yang antara lain: menghormati hak-hak dasar manusia, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, mengakui persamaan ras semua bangsa, tidak melakukan intervensi dalam memecahkan persoalan sebuah negara, serta menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Lantas, setelah 60 tahun berlalu, sejauhmana aktualisasi spirit konferensi akbar yang diprakarsai Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Langka serta dihadiri 24 negara Asia-Afrika itu? Pertanyaan itu patut dijawab para pemimpin Asia Afrika. Realitas menunjukan, kompleksitas masalah masih dihadapi negara-negara Asia-Afrika. Bahkan, persoalan saat ini jauh lebih kompleks.
Dulu, para pemimpin Asia-Afrika menentang kolonialisme. Mereka sepakat melawan karena merasakan betapa jahatnya rezim kolonialisme yang memasung kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Kini, kolonialisme dengan arogansi dan kebuasan imprealismenya, sudah berubah bentuk menjadi kapitalisme yang rakus. Karenanya, seperti kata Presiden Soekarno, perjuangan melepas belengu penjajahan, bukan akhir perjuangan sebuah bangsa. Namun, perjuangan harus terus dilanjutkan untuk menghadapi pejajahan gaya baru: kapitalisme barat yang menghisap dan menindas rakyat.
Soekarno mengingatkan motif jahat kapitalisme asing yang mulai merambah ke sejumlah negara, khususnya negara miskin dan baru merdeka, yang tak lain penjelmaan imperialisme. Bukan dengan senjata. Namun, imperialisme yang menggunakan kekuatan kapital—yang mampu membuat negara lain selalu tunduk kepada mereka. Soekarno menyebutnya, penghisapan oleh manusia atas manusia dan oleh satu bangsa atas bangsa yang lain (Exploitation de l ‘homme par l ‘homme dan exploitation de nation par nation).
Sebenarnya, hingga sekarang imperialisme dalam bentuk kekuatan bersenjata masih berlangsung. Penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina buktinya. Dan, dunia, khususnya negara-negara Asia-Afrika seakan tak mampu menaklukan penjajahan Israel terhadap Palestina.
Dulu, begitu nyata perseteruan dua blok kekuatan dunia: Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat berhaluan kapitalisme dan dan Blok Timur yang dikendalikan ke Uni Soviet berhaluan komunisme. Kini, konflik laten itu masih dirasakan. Dulu konflik mengemuka antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Saat ini, konflik laten menguat antara Amerika Serikat dengan Cina. Kedua negara adikuasa itu sering kali perang pernyataan dan berupaya merebut pengaruhnya guna kepentingannya sendiri. Kadangkala, manuver bersenjata pun dilakoni.
Tak hanya itu, perang terbuka juga terjadi. Ironinya, peperangan itu justru banyak meletup di kawasan Asia-Afrika. Dalam kondisi peperangan itu, para pemimpin Asia-Afrika, belum terlihat benar-benar merealisasikan spirit Bandung 1955 yang menyerukan agar negara-negara Asia Afrika memainkan perannya dalam mewujudkan perdamaian. Para pemimpin negara-negara Asia Timur cenderung menguatamakan kepentingan nasionalnya daripada mengurusi masalah yang dihadapi negara lain. Para pemimpin Asia-Afrika belum menjadi aktor utama di pentas global yang terkoordinir dan komprehensif dalam menuntaskan persoalan global, khususnya di kawasan Asia-Afrika yang menjadi perhatian dunia
Di kala negara-negara miskin di Afrika tak mampu bersuara memecahkan masalahnya, negara-negara di Asia Afrika tidak terlihat perannya. Karena itu, para pemimpin beserta delegasinya, memanfaatkan konferensi Asia-Afrika sebagai momentum untuk melakukan revitalisasi spirit Dasasila Bandung. Mereka harus menunjukan posisi tawar dihadapan negara-negara besar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini. Hal itu penting karena realitas menunjukan, bencana sosial dan ekonomi tidak terlepas akibat ketidakadilan sistem global yang berdampak bagi negara-negara di kawasan Asia-Afrika.
Di kawasan Asia, sengketa wilayah kerap memicu ketegangan diplomatik antarnegara. Beberapa negara Asia Tengara seperti Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei Darusalam dan Filipina, hingga kini hubungannya masih renggang dengan Cina lantaran sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Di Pulau Spratly, Laut Cina Selatan, Militer Cina kerap bermanuver sehingga memicu ketegangan negara-negara lain yang berbatasan dengan wilayah yang dipersengketakan.
Manuver militer China di perairan itu kemudian memancing intervensi Amerika Serikat yang mengirimkan armada tempurnya. Paman Sam menjadikan Jepang dan Korea Selatan sebagai pangkalan militernya guna menanggapi kebangkitan militer Cina yang juga berkonflik dengan Jepang dan Korea Selatan.
Kawasan Laut China Selatan menjadi rebutan karena diduga kaya akan minyak dan gas. Cina, Jepang dan Korea Selatan, yang tumbuh menjadi negara industri yang maju memang haus akan bahan bakar. Cina juga menganggap kawasan Semenanjung Korea adalah jalur daratan strategis dan ingin menguasainya.
Di beberapa negara di kawasan Afrika, sering mengalir darah dan air mata akibat konflik politik dan berbau rasialis. Di Afrika Selatan, kini tumbuh xenofobia. Warga pendatang menjadi korban amuk massa. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan mematik emosi sosial. Kelompok mayoritas yang mengklaim sebagai pribumi menuding para pendatang telah merampas hak-haknya.
Afrika Selatan yang di tahun 2010 lalu menjadi tuan rumah pesta sepak bola sejagat (world cup), rupanya bergerak mundur. Negara itu kembali ke era kelabu lantaran pemerintah gagal menekan angka pengangguran yang mencapai lebih dari 25 persen. Ketimpangan sosial pun makin melebar di sana. Amuk massa yang sulit terkendali itu yang menyebabkan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma membatalkan kunjungannya ke Indonesia untuk menghadiri KAA.
Afrika Selatan seperti kehilangan sosok pemimpin sekaliber Madiba, sapaan Nelson Mandela--yang berjuang mati-matian melawan diskriminasi, menentang sistem apartheid yang menindas. Afrika Selatan nampaknya belum bisa melepas sejarah kelabu berupa disharmonisasi sosial akibat sistem aparthied yang diwarisi Daniel Francois Malan, penguasa Partai Nasionalis Afrikaner di tahun 1948.
Perdana Menteri Afrika Selatan itu, menempatkan warga kulit putih lebih tinggi status sosialnya daripada warga kulit hitam yang dianggap bodoh dan miskin. Warga kulit putih di Afrika Selatan yang mengklaim sebagai Afrikaner, itu berasal dari Inggris, Italia, dan Belanda. Kebijakan rasialis itu menjadi warisan pemerintah kolonial di tahun 1910 ketika Inggris berhasil menguasai Afrika Selatan.
Di Suriah, kelompok radikal Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) makin brutal. Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melaporkan ISIS akan terus melancarkan serangan setelah menguasai sebagian wilayah Suriah bagian Timur dan Irak bagian utara dan barat. ISIS telah melakukan pembunuhan massal, penculikan terhadap anggota kelompok atau agama minoritas serta pemenggalan kepala seseorang yang dianggap kafir. Kebiadaban itu mereka siarkan lewat dunia maya untuk menunjukan eksistensinya, sekaligus menebar teror kepada masyarakat global.
Di Negeria, pemberontakan yang dilakukan kelompok garis keras Boko Haram makin merajalela. Laku barbar Boko Haram yang berambisi membentuk negara Islam itu mengakibatkan bencana kemanusiaan. Sekitar 13 ribu orang dilaporkan terbunuh dan sekitar 1,5 juta orang mengungsi dari Nigeria lantaran takut dengan Boko Haram. Demikian pula di Somalia, kekerasan bersenjata kerap meletup. Kelompok gerilyawan fanatik Somalia, Ash-Shabaab, kerap melancarkan serangan.
Di Liberia, wabah virus Ebola memakan banyak korban. Virus ganas itu menyerang 7.900 orang. Di Yaman, warganya dihantui bencana kelaparan. Badan Pangan PBB (FAO) mencatat, sekitar 11 juta dari 26 juta warga Yaman dinyatakan rawan pangan, sementara 16 juta orang lainnya memerlukan bantuan kemanusiaan dan tidak bisa mendapatkan air bersih.
Pertanyaan, sejauhmana para pemimpin Asia-Afrika menyikapi beragam masalah tersebut? Pertemuan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung 19-25 April 2015 di Bandung harusnya menyadarkan mereka, Momentum itu jangan sekadar menjadi ajang mengingatkan kegemilang tempo dulu atau sekadar berkutat di tataran konseptual. Warga dunia membutuhkan aksi nyata dari para pemimpin Asia-Afrika. Jangan pula konferensi itu sekadar mengurusi kepentingan dagang yang jauh dari spirit Dasasila Bandung.
Spirit Bandung 1955 menuntut kebersamaan dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara, dalam menghadapi persoalan yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia-Afrika. Persoalan yang dihadapi sebuah negara, khususnya yang melanda di kawasan Asia-Afrika, bukan sekadar persoalan domestik yang dapat dituntaskan oleh negara yang bersangkutan. Namun, butuh pertolongan dari negara-negara lain. Konferensi Asia-Afrika harus merumuskan dan menindaklanjuti kesepakatan guna merealisasikan langkah nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sejumlah negara.
Di tengah kompleksitas masalah global saat ini, para pemimpin Asia-Afrika juga harus terus meningkatkan perannya menghadapi masalah kekinian. Persoalan krisis energi dan pangan, dampak perubahan iklim, ancaman terorisme serta penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah masalah yang tengah melilit masyarakat dunia saat ini. Jika dibiarkan, bukan mustahil akan menciptakan bencana sosial yang makin mengerikan.
Konferensi Asia-Afrika harus menjadi forum utama untuk pembahasan isu-isu strategis, mendorong kerjasama memperbaiki sistem perekonomian dunia agar lebih adil, berimbang, dan berkelanjutan. Negara-negara Asia-Afrika tidak boleh tutup mata terhadap permasalahan-permasalahan global yang dampaknya menjalar ke sejumlah negara. Karenanya, forum tersebut harus memperkuat asosiasi, yang mampu menciptakan stabilitas ekonomi global tatkala terguncang krisis global.
Dampak krisis global tak bisa dihindari. Di satu sisi, globalisasi mengandung unsur integrasi, interdependensi, keterbukaan multileralisme, dan interpenetrasi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga mengandung disintegrasi, autarki, unilateralisme, dan isolasi. Tatanan ekonomi global yang didasarkan pada liberalisasi ekonomi telah memicu ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara negara kaya dan negara miskin. Masalah tersebut harus menjadi perhatian utama para pemimpin Asia-Afrika.
Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya juga dihadapi persoalan yang pelik. Namun, dalam konteks diplomatik, Indonesia harus menunjukan sebagai negara yang turut memberikan andil besar bagi kemaslahatan masyarakat dunia. Indonesia perlu menjadi contoh bagi negara-negara yang tengah dililit konflik. Indonesia merupakan negara majemuk yang sering dihadapi konflik. Namun, Indonesia mampu mencegah konflik meluas sehingga tidak mengancam disintegrasi bangsa.
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia juga dapat menjadi contoh negara-negara Islam lainnya dalam mengukuhkan demokrasi, penghormatan terhadap kelompok minoritas, dan menjamin kebebasan beragama. Pengalaman Indonesia itu dapat menjadi pelajaran bagi negara-negara lain yang dihadapi konflik agama dan sekte.
Dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia juga dapat memainkan peran strategis. Indonesia adalah negara yang tidak terlibat secara langsung dalam sengketa kawasan. Namun, Indonesia berkepentingan untuk mencegah terjadinya konflik karena akan berdampak luas bagi kawasan ASEAN yang tentu berdampak bagi Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia dapat melakoni peran mediasi untuk mengajak negara-negara yang bersengketa mencari dan melakukan langkah-langkah konstruktif. Di sinilah, kemampuan pemerintahan Presiden Joko Widodo diuji. Mampukah pemerintah melakoni diplomasi soft power, dengan mengutamakan penyelesaian masalah lewat jalur damai.
M. Yamin Panca Setia
