Media Jangan Terseret Konflik Politik

JAKARTA, AKARPADINEWS | Mencermati perkembangan politik dalam Pemilu 2014, PWI Pusat sebagai siaran pers yang disampaikan kepada media, memandang semua pihak harus menjaga suasana yang kondusif dan aman menjelang pelaksanaan pemilu.

“Semua kandidat politik sangat berkepentingan dengan pemberitaan media. Beberapa di antara mereka mungkin akan berusaha menggunakan ruang pemberitaan media untuk menyudutkan pihak-pihak lain,” ungkap catatan akhir tahun PWI. Karenanya, perlu kedewasaan dan kehati-hatian dalam hal ini, agar media tidak terseret ke dalam konflik atau persaingan politik antar kontestan pemilu.  

“Media harus menghindari peranan “intensivier of conflict”, peranan mengintensifkan dan memperbesar skala konflik melalui pemberitaan yang bersifat bombastis dan provokatif.”

Selanjutnya PWI Pusat berharap,  seluruhmedia harus dapat menahan diri dan tahu batas dalam mengampanyekan para pemiliknya yang terjun ke politik praktis.  PWI mengingatkan, semakin lama publik semakin memahami status media sebagai institusi sosial yang harus mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

“Pemaksaan penggunaan media sebagai instrumen politik bagi para pemiliknya akan berdampak negatif bagi nama media tersebut di mata masyarakat dan pengiklan. Dalam jangka panjang, hal itu akan berdampak negatif terhadap martabat pers nasional secara keseluruhan.”

Pers Indonesia, menurut PWI, harus mengawal proses penyelenggaraan suksesi kepemimpinan nasional 2014 berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

Masyarakat menaruh harapan besar, agar pers Indonesia dapat menjadi “wasit” yang adil dan proporsional, dan tidak justru menjadi “pemain” dalam proses pemilu yang berlangsung. Menaati Kode Etik Jurnalistik dan berperan sebagai pihak yang netral juga dapat menghindarkan pers, terutama wartawan, dari kemungkinan-kemungkinan kekerasan yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Tentang persoalan Korupsi, PWI Pusat menegaskan,     masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya pers Indonesia terus-menerus menguatkan komitmen dalam membantu upaya memerangi korupsi.

“Hal ini dilakukan dengan terus-menerus memberitakan kasus-kasus korupsi, melakukan indepth reporting atau jurnalisme investigatif, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, prinsip akurasi dan keberimbangan berita.” | din