Disharmoni Komunikasi Antara Indonesia Gelap dan Benderang
catatan Haedar Muhammad
Massa mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi bertajuk sentral "Indonesia Gelap," berlangsung hari Senin (17/02/25) dan Selasa (18/02/25).
Mereka seolah mendahului pelantikan serempak 481 pasangan Kepala Daerah hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2025 yang direncanakan akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/02/25). Mereka adalah pasangan yang tidak mengalami gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Para Kepala Daerah, itu (Gubernur - Wakil Gubernur, Bupati - Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota) selama dua hari telah hadir di kawasan Monas (Monumen Nasional) untuk melakukan gladi kotor yang diisi dengan latihan baris berbaris, cara memberi hormat a la tentara dan polisi. Pada tanggal dan hari pelantikan, mereka akan berbaris dari lapangan Monas ke Istana Merdeka.
Presiden Prabowo Subianto dijadualkan memimpin langsung pelantikan, sekaligus pengambilan sumpah dan janji mereka. Melihat jumlahnya, bila pelantikan berlangsung serempak, kemungkinan pelantikan dan pengambilan sumpah itu akan berlangsung di ruang terbuka.
Peristiwa demonstrasi Mahasiswa, itu tentu tak berkait dengan pelantikan para Kepala Daerah. Wajah-wajah para demonstran mahasiswa dengan segala aksinya (unjuk poster, banner, dan orasi) nampak mengekspresikan 'Indonesia Gelap.'
Akan halnya wajah-wajah para Kepala Daerah yang akan dilantik, justru menampakkan ekspresi yang berbeda. Wajah ceria berulas senyuman. Mereka, seolah menghadirkan ekspresi lain : "Indonesia Benderang."
Di antara mereka, nampak sejumlah mantan aktivis demonstran, mantan petinggi negeri, alan-alan (komedian), artis, dan ibu rumah tangga yang terpilih sebagai Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
13 Tuntutan Mahasiswa
Para mahasiswa mengajukan tuntutan hingga 13 perkara. Yakni: Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan; Cabut Proyek Strategis Nasional yang tidak berpihak dan merampas hak rakyat, serta mendorong pelaksanaan reforma agraria; Tolak revisi Undang Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dinilai hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus dan lingkungan akademik.
Lantas, demonstran menuntut hapuskan multifungsi TNI/Polri yang berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis; Sahkan Undang Undang Masyarakat Adat karena mereka butuh perlindungan jelas atas tanah dan kebudayaan; Cabut Inpres No.1 Tahun 2025 yang dinilai mengancam karena memotong anggaran dari kepentingan rakyat, seperti penbdidikan dan kesehatan.
Tuntutan lainnya: Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus; Mendesak Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Perampasan aset sebagai hal yang mendesak dan harus segera diatasi.
Para demonstran mahasiswa juga menyatakan: Menolak Revisi Undang Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas par aparat dan militer serta memperlemah penguasaan terhadap aparat; Efisiensi dan rombak pejabat Kabinet Merah Putih yang bermasalah; Menolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR; dan, Reformasi Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
13 tuntutan mahasiswa itu sejalan dan relevan dengan suara khalayak yang selama ini mengemuka dalam pemberitaan media, topik aneka podcast, tiktok, serta berbagai media, saluran, dan platform media sosial. Juga mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat DPR RI - Pemerintah.
Tuntutan tersebut secara serta-merta juga merupakan ekspresi realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari ( seperti penguasaan sertifikat tanah, perusakan kawasan hutan mangrove, cucuk laut, kelangkaan gas LPG 3 Kg) yang mengemuka di Rempang, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Sidoarjo, dan berbagai wilayah Indonesia.
Disharmoni Komunikasi
Berbagai isu dengan tune negatif yang tular (viral), sejak sebulan terakhir, memang mengemuka dari berbagai peristiwa yang menegaskan tak senadanya kata dalam retorika pidato dan pernyataan para petinggi dengan aksi nyata governansi di lapangan. Khasnya sejak Presiden Prabowo memerintahkan TNI AL membongkar rangkai cucuk laut di Tangerang.
Tuntutan yang juga merupakan refleksi kegusaran dan kecemasan khalayak, itu dipicu pula oleh serangkaian aksentuasi dan diksi dalam pidato Presiden Prabowo di berbagai kesempatan, yang dipandang tak semestinya. Juga berbagai isu negatif yang memercik dari perilaku sejumlah petinggi.
Dari berbagai pemberitaan, gunemcatur (talkshow) televisi, dan aneka percakapan podcast di berbagai saluran media sosial ( seperti youtube dan diskusi publik secara luring), mengemuka salingsing (disharmoni) komunikasi politik antara petinggi pemerintah dengan para aktivis dan kalangan kritis.
Terkesan kuat kalangan pemerintah atau para buzzer dan influencer mendukung kebijakannya kurang piawai, miskin data dan informasi, mengalami commnunication stutter dalam meluruskan dan mengklarifikasi informasi negatif yang 'naik' ke permukaan kehidupan sosial nyata khalayak.
Di sisi lain, tanggapan dan sanggahan atas isu tular seperti tagar #kaburajadulu pun ditanggapi secara kurang cerdas. Lebih banyak terkesan sebagai sanggahan berdasar intuitive reason. Tak paham, bahwa khalayak sedang memerlukan the way of solution atas masalah yang sedang tular.
Pemerintah melalui para petingginya, terasa tak tak fokus dan tak jernih mengenali khalayak. Pun tak pak cakap dalam memahami hakikat aspirasi dan pandangan kritis yang sedang mengemuka.
Tak salah bila mengemuka pandangan, pemerintah - khasnya Istana Kepresidenan mesti segera membenahi strategi dan taktik komunikasi publik - politik yang secara pas mampu mempertemukan aspirasi kritis khalayak dan informasi jernih esensi aksi governansi yang sedang dilakukan. |
