Di Balik Gaduh Pro Kontra Ibu Kota Negara

Banua Etam

| dilihat 280

Bang Sém

Lagu kelompok musik Koes Plus itu kumandang, ketika kami melintasi jalan lintas Samarinda - Balikpapan, di antara hutan di atas hamparan tanah dan batubara, Bukit Soeharto.

Saya yang tak pandai bernyanyi, ikut menyanyikan lagu yang bertajuk Kalimantan, yang dipopulerkan allahyarham Chrisye Chrismansyah.

Sungai Mahakam terbentang, / bagai membelah dunia... / berhutan bagai beludru.. / Kudengari kicau burung, di pohon bercanda riang, / menghilang rasa murung. / Hatikupun merasa senang.. / Wahai kau burung enggang, bolehkah daku bertanya...

Saya tak tahu, apa yang hendak ditanyakan kepada Burung Enggang, ketika sepanjang jalan dari Tenggarong - Samarinda, di tepian Mahakam, saya menyaksikan batubara sedang dicurahkan ke tongkang-tongkang besar. Lalu menjadi 'bukit hitam' berjalan mengambang di atas sungai Mahakam.

Sejenak kami berhenti di tepi jalan, menikmati buah Lai berwarna jingga dari jenis buah (yang saya yakini endemik) durian. Kami memilih jalur jalan lama penuh kenangan dan tak melewati tol Balikpapan - Samarinda, sehingga perjalanan dari Tenggarong - Samarinda - Balikpapan terasa lebih bermakna.

Ketika perjalanan ini kami lakukan, isu pemindahan Ibukota Negara baru terdengar samar-samar, dan baru menyebut kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah. Kota ini pernah disebut-sebut mendiang Presiden Soekarno sebagai tempat ideal untuk ibukota Republik Indonesia. Baru belakangan disebut-sebut Samboja dan Sepaku di Penajam, Kalimantan Timur, sebagai bakal calon ibukota negara.

8 Januari 2022, ketika RUU Ibukota Negara disahkan oleh Rapat Paripurna, wacana pemindahan ibukota negara, itu menjadi aksi nyata. Walaupun biaya pembangunannya masih jadi wacana yang memercikkan efek buruk ke mana-mana. Bahkan ke arah friksi sosial yang menjauhkan 'kebhinneka'-an dengan ke-'tunggal ika'-an.

Pro - kontra pemindahan ibu kota pun memantik gaduh, tak semua kalangan di Kalimantan dan berbagai daerah negara kesatuan Republik Indonesia setuju. Masyarakat Kalimantan, khasnya di Banua Etam sendiri, tak pernah meminta ibukota negara dipindahkan ke sana. Bahkan ada yang risau juga, bila ibukota negara kelak, final secara hukum, dipindahkan, harus ada jaminan, masyarakat tempatan, termasuk masyarakat adat, tak terpinggirkan atau tersingkirkan.

Sejak 2003, saya beberapa kali ke Penajam dan Tanah Grogot, termasuk kala menilik kisah heroik AM Sangaji di awal kemerdekaan, menelurusi (termasuk dengan berjalan kaki) jalan dari Samarinda, melintasi Penajam hingga ke wilayah Kalimantan Selatan, mengabarkan kemerdekaan Indonesia.

Setelah, itu ketika melakukan riset, menghimpun data dan informasi untuk penulisan buku Lompatan Kalimantan bersama Allahyarham Hadi M. Djureid dan Asro Kamal Rokan, terkait peresmian pembangunan terminal baru Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan, Balikpapan, kami kerap mondar-mandir Jakarta, Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Kutai, Kutai Barat, Bontang, Berau, dan lain-lain. Kota-kota dalam kawasan yang disebut Banua Etam.

Kalimantan bukan 'tempat jin buang anak,' untuk memberi gambaran sebagai wilayah yang jauh dan senyap. Kalimantan Timur adalah bagian dari wilayah kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, kesultanan kaya yang menguasai sumberdaya alam melimpah ruah.

Kekayaan alam itu, berkontribusi bagi pembangunan Indonesia, secara keseluruhan, bahkan mungkin sejak Indonesia belum dikenal sebagai negara.

Beberapa catatan etnografi tentang Banua Etam, menunjukkan, wilayah yang kini bernama Kalimantan Timur, itu merupakan destinasi investasi sekaligus migrasi, termasuk para pekerja dari China dan Jawa. Bahkan, menjelang Indonesia merdeka, bandara Sepinggan dan pelabuhan Semayang, tercatat sebagai pintu keluar masuk migrasi ke wilayah ini.

Itu sebabnya, ketika meresmikan terminal baru bandara internasional Sultan Aji Muhammad Silaiman (Senin, 15 September 2014), Presiden SBY menyatakan Kalimantan Timur sebagai salah satu hub penting dalam konteks MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang memang terhubung dengan alur lintas kepulauan Indonesia. Meski sayang, politik Indonesia, tidak menganut prinsip pembangunan berkesinambungan.

Akibatnya, master plan yang sudah dirumuskan pada pemerintahan masa sebelumnya, cenderung diabaikan oleh pemerintahan kemudian. Kalaupun ada yang diambil dan direvisi, tak pernah dinyatakan. Spirit politik monumentasi, memang selalu cenderung mengabaikan (bahkan menimpakan kesalahan pada pemerintahan sebelumnya, bila ada masalah yang tak mampu diselesaikan).

Selama proses perjuangan dan awal kemerdekaan Indonesia, hubungan Kesultanan Kutai Kartanegara dengan pemerintah Republik Indonesia -- kala ibukota di Jakarta dan Yogyakarta -- juga terjalin baik.

Perkhidmatan Banua Etam alias Kalimantan Timur kepada Republik Indonesia, nyata, dan kemudian dipertegas, ketika Sultan Aji Muhammad Parikesit memerintah, status Daerah Istimewa Kutai Kartanegara kepada pemerintah Republik Indonesia.

Realitas ini dipertegas oleh Gubernur Kalimantan Timur (2008 - 2013 dan 2013-2018) Awang Faroek Ishak dalam percakapan dengan saya (2014), bahwa tak perlu ada lagi pemikiran tentang otonomi khusus. Meskipun setahun kemudian, ia sempat 'menyalak' akan menuntut Kalimantan Timur sebagai daerah otonomi khusus, karena berbagai kebijakan pemerintah pusat, dirasakan tidak adil. Termasuk dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tak terkecuali, desakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengelolaan ladang minyak dan gas bumi di delta Mahakam.

Saya sangat bisa memaklumi dan merasakan sikap penduduk di Banua Etam, yang mengalami nasib kurang menyenangkan, terjangkiti Dutch desease - penyakit sosial yang pertama kali dialami Belanda, kala negara itu menemukan minyak bumi dan gas alam tahun 60-an -- dan resource curse.  Miskin persisten di atas sumberdaya alam yang kaya raya.

Fauzi, guru besar ekonomi sumberdaya IPB-Bogor menyebut, secara umum patologi dutsch desease dan resource curse terjadi karena mismanagement dari sumberdaya alam dan diversi rente sumber daya yang tidak dikembalikan untuk kepentingan pemulihan sumber daya alam itu sendiri (2007).  Gylfason (2001) menyebut pemicunya, antara lain, overvalue nilai mata uang akibat fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada ekspor dan investasi asing.

Penyebab lain paradoks kemiskinan persisten, itu adalah karena kuatnya pemburu rente dan lemahnya modal sosial, yang ditandai dengan lemahnya hak kepemilikan, legal structure, dan imperfeksi pasar - ketidaksempurnaan pasar.

Fenomena pemburu rente, juga terjadi dalam bentuk lain, dimana kekayaan yang diperoleh dari sumber daya alam (windfall gain) memungkinkan para petinggi kekuasaan 'mengebiri' pasar dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan keistimewaan kepada perusahaan dan individu tertentu untuk memberikan akses kepada ekstrak sumberdaya alam. Hal ini yang menyemai dan lalu, menyuburkan oligarki.

Fauzi, dalam Reorientasi Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam dan Implikasinya bagi Indonesia (2007),  mengingatkan dalam beberapa hal, akan menghadirkan situasi washout effect, kekayaan yang diperoleh dari sumber daya alam bisa mengurangi insentif untuk berinvestasi terhadap modal insan (human capital), yang menimbulkan  godaan untuk bersikap undervalued terhadap pendidikan. Gylfason menunjukan, dalam situasi demikian terjadi korelasi negatif antrara kekayaan sumber daya alam dengan pendidikan.

Hal lain yang dikuatirkan adalah terjadinya spending effect, dimana perolehan yang tinggi dari sumberdaya tak terbarukan (migas dan hasil tambang, misalnya) cenderung dibelanjakan untuk konsumsi dan investasi jangka 'amat' panjang.

Dalam satu tarikan nafas, terjadilah ekspansi perambahan lahan-lahan yang sebelumnya tak terjamah (frontier land) , termasuk hutan dan tanah adat, di tengah kegagalan kebijakan dan pasar, menguatnya perilaku tamak pemburu rente, terjadinya korupsi dan eksploitasi dengan akses terbuka, yang memicu dan memacu konversi lahan. Konsekuensinya adalah ketidak-cukupan reinvestasi pada sektor produktif di bidang sumber daya alam, berujung pada pertumbuhan yang macet, tidak berkelanjutan.

Kalimantan Timur atau Banua Etam dirancang semula menjadi Provinsi Hijau dengan memberlakukan aturan ketat terkait konversi lahan untuk perkebunan Sawit. Itu sebabnya, pembangunan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan, Balikpapan didesain dan dibangun berbasis bandara hijau (green airport), selain boutique mall and airport secara teknik dan sistem, maupun dalam konteks budaya.

Bandara ini memang dirancang sesuai dengan harapan sebagai etalase pertama Heart of Borneo yang memadukan secara harmonis realitas alam dan lingkungan dengan modernitas masyarakatnya. Artinya, bandar udara ini tidak hanya mempertemukan jarak fisik antar manusia, jauh dari itu, secara harmonis mendekatkan jarak budaya antar masyarakat aneka etnis dan bangsa yang mencerminkan pesona Indonesia masa depan. Termasuk sebagai model bagi bandara internasional lain, seperti Syamsuddin Noor di Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

Melihat pertumbuhan kota-kota di Banua Etam dan seluruh Borneo, termasuk Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam, Kalimantan adalah wilayah Nusantara yang adanya mencerminkan peradaban masyarakat maju yang egaliter dan kosmopolit.

Dari lintas sejarah masa lampau, Banua Etam memang tak pernah usai menjadi daerah tujuan kegemilangan, karena kekayaan sumberdaya alamnya.

Ketika berkunjung ke rumah Pangeran Achmad di tepian Mahakam - kota Tenggarong, kami mengulang ingat peristiwa yang terjadi di tahun 1844, saat dua kapal dagang pimpinan James Erskine Murray dari Inggris memasuki perairan Tenggarong.

Murray, lelaki pongah, tak hanya datang untuk berdagang. Ia bertelingkah, ingin menguasai tanah untuk mendirikan pos dagang, serta hak eksklusif bagi menjalankan kapal uap di perairan Mahakam. Permintaan itu ditolak Sultan Aji Muhammad Salehuddin, yang hanya mengizinkannya berdagang di wilayah Samarinda saja. Murray tak senang tawaran Sultan ini. 

Beberapa hari kemudian, salah satu kapal armadanya melontarkan meriam ke arah kedaton, yang kontan dibalas pasukan kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Pertempuran pun terjadi.

Armada dagang Murray nyaris lantak. Beberapa kapalnya dan melarikan diri melintasi Mahakam, menuju laut lepas Selat Makassar. Murray pun tewas.

Kabar insiden di Tenggarong, itu sampai di London. Inggris lantas bersiap mengirim pasukan laut guna melakukan serangan balasan terhadap Kesultanan Kutai. Belanda  mencegah niat Inggris, itu dan menyampaikan klaimnya, bahwa Kutai merupakan salah satu bagian dari wilayah Hindia Belanda. Belanda berjanji akan menyelesaikan masalah itu dengan caranya. 

Belanda menunjuk de Hooft memimpin armada dengan beberapa kapal dilengkapi persenjataan lengkap, dan beberapa waktu kemudian, sekonyong-konyong menyerang Kedaton. Pangeran Senopati Awang Long, panglima perang Kutai balas menerjang, sambil memerintahkan pasukannya membawa Sultan Aji Muhammad Salehuddin mengungsi ke Kota Bangun.

Nahas. Pangeran Senapati Awang Long gugur dalam pertempuran tak seimbang itu. Belanda lantas membuat maklumat, berisi pernyataan: "Kutai Kartanegara ing Martadipura kalah dan menjadi wilayah taklukan Belanda."  Dengan taktik licik, Belanda memaksa Sultan Aji Muhammad Salehuddin menandatangani perjanjian, pada 11 Oktober 1844.

Isinya: mengakui dan patuh pada pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan, yang berkedudukan di Banjarmasin. Dua tahun kemudian, Von Dewall diangkat sebagai administratur sipil Pemerintah Hindia Belanda di Timur Kalimantan berkedudukan di Samarinda. Dewall terus menekan Sultan Kutai, dan tak henti menebar klaim atas Kutai ke seantero dunia.

Melalui Nederlandisch Staatsblad van Indië tahun 1849, Belanda mengumumkan Kesultanan Kutai termasuk dalam Zuid No. 8 - Ooster Afdeeling Besluit Menteri van den van Staat, Gouverneur Generaal van Nederlandsch - Indie, yang diterbitkan tanggal 27 Agustus 1849.

Setahun setelah peristiwa itu, Sultan Aji Muhammad Salehuddin wafat. Semangat dan perjuangan membangkitkan muruah terpendam, tak pernah surut, sampai hari ini. Termasuk menghadapi situasi yang mengharuskan siapa saja pemimpinnya dan pemimpin bangsa ini, membalik kemiskinan, menegakkan harkat kemanusiaan, dalam kesejahteraan berkeadilan.

Akankah pemindahan ibu kota negara ke Banua Etam mampu mempercepat mewujudkan kondisi sebagaimana semula jadi? Sejarah akan menjawabnya.. |

Editor : eCatri | Sumber : berbagai sumber
 
Seni & Hiburan
31 Jul 21, 04:03 WIB | Dilihat : 452
Mata Maut
Selanjutnya
Sporta
02 Okt 22, 12:46 WIB | Dilihat : 269
Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan
12 Jul 21, 10:12 WIB | Dilihat : 465
Italia Boyong Piala Eropa via Penalti
Selanjutnya