800 Juta Orang Hidup dalam Kemiskinan di Tengah Konflik

Di seluruh dunia, 800 juta orang hidup dalam kemiskinan, 2,2 miliar orang tanpa air minum yang aman. 2,3 miliar orang menderita kerawanan pangan dan 3,4 miliar orang tanpa sanitasi yang dikelola dengan aman.

Data tersebut mengemuka dalam pidato utama Amina J Mohammed, Deputi Sekretaris Jendral PBB pada pembukaan Forum Politik Tingkat Tinggi (HPLF) 2025 di ruang sidang utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kawan UN - Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (14/7/25).

"Kita memerlukan solusi berkelanjutan yang mengatasi tantangan berkelanjutan, yang dapat diadaptasi dan diterapkan di berbagai konteks, serta meningkatkan taraf hidup miliaran orang yang tertinggal," katanya.

Dikemukakannya, dari jumlah yang dikemukakannya, banyak sekali perempuan, masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok terpinggirkan lainnya yang tidak dapat mengakses sistem kesehatan dan perlindungan formal.

Amina mengingatkan, pada tahun 2015, dunia membuat komitmen penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Agenda 2030, ungkapnya, dibangun berdasarkan upaya pembangunan selama beberapa dekade sebelumnya dan meneruskan visi serta pelajaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's).

"Agenda ini membingkai tujuan pembangunan berkelanjutan di sekitar pergeseran paradigma yang mengintegrasikan tiga dimensi inti pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi inklusif, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan," ujarnya kemudian.

Menurut Amina, agenda ini juga menggarisbawahi peran penting tata kelola yang efektif dan lembaga yang kuat. "Agenda ini membawa janji kepada semua orang di mana pun untuk hidup bermartabat di planet yang aman dan sehat," tegasnya.

Multilateralisme Sedang Terkoyak

Kini, satu dekade kemudian, ungkapnya,  kita bertemu kembali di tengah dunia yang bergulat dengan konflik dan ketegangan geopolitik yang semakin dalam. Secara aksentuatif, Amina menyatakan, "Jalinan multilateralisme sedang terkoyak dan SDG's (tujuan pembangunan berkelanjutan) tampaknya tak terjangkau. Kemajuan pembangunan yang sulit merupakan risiko serius, karena banyaknya tantangan yang diperburuk oleh kekurangan kronis dalam pembiayaan yang memadai."

Terasa getir, ketika kemudian Amina mengemukakan, "Yang mengkhawatirkan, separuh negara termiskin di dunia belum kembali ke tingkat pendapatan pra-pandemi mereka. Ketimpangan semakin meningkat. Ketegangan perdagangan meningkat. Krisis iklim semakin parah. Demokrasi terancam. Dan krisis utang terus memperketat cengkeramannya pada negara-negara termiskin di dunia. Situasi ini, sungguh menyadarkan."

Namun, lanjutnya, data terbaru menunjukkan bahwa meskipun kemajuan SDG's tidak merata dan terbatas, ada alasan untuk berharap. "Sistem perlindungan sosial dan kesehatan sedang berkembang, terutama di negara-negara berpenghasilan menengah di mana sistem tersebut menjangkau lebih banyak orang," tuturnya.

Dikemukakannya, lebih banyak ibu yang selamat setelah melahirkan dan lebih banyak anak yang hidup lebih dari lima tahun. Akses pendidikan semakin luas, menciptakan jalur baru bagi generasi muda kita. Jumlah anak perempuan yang bersekolah dan mempelajari mata pelajaran STEM (sciense, technology, engineering, mathematic) lebih tinggi dari sebelumnya.

"Berbagai negara berinvestasi dalam data dan teknologi yang lebih baik agar kebijakan dapat menjangkau mereka yang paling tertinggal. Ada janji investasi dalam konektivitas digital dan energi bersih untuk melayani wilayah-wilayah kita yang paling terpencil," tambahnya.

Di sisi lain, menurutnya, dunia telah bersatu di balik perjanjian global yang ambisius untuk menghadapi tantangan struktural yang mendalam dan membuka kemajuan yang lebih cepat dan lebih inklusif.

"Paket masa depan yang diadopsi September lalu dibangun di atas reformasi dan komitmen yang ada serta memetakan jalan yang berani ke depan untuk menghidupkan kembali multilateralisme dan aksi kolektif yang berlandaskan perdamaian, solidaritas, dan kerja sama," tegas Amina.

Banyak Peluang

Amina menyinggung konferensi internasional keempat tentang pembiayaan pembangunan di Sevilla (Spanyol) yang  memperbarui komitmen PBB untuk mewujudkan agenda aksi Addis Ababa (Ethiopia), memajukan solusi utang, dan menangani arsitektur keuangan internasional.

Amina juga menyebut, konferensi kelautan di Nice (Prancis) menghasilkan konsensus penting tentang isu-isu kritis mulai dari kawasan lindung laut hingga polusi plastik, penangkapan ikan ilegal, dan keamanan maritim.

Pada bagian lain pidatonya, Amina mengemukakan, Peringatan 30 tahun 'Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan' dan adopsi 'Deklarasi Beijing serta Platform Aksi Beijing Plus 30' dan peringatan '25 tahun Agenda Perdamaian dan Keamanan Perempuan,' telah menghidupkan kembali dorongan politik untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Amina pun mengemukakan, ada begitu banyak peluang tahun ini untuk mendorong agenda kita ke depan. Pertemuan puncak kedua KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Sistem Pangan PBB, KTT Dunia Kedua tentang Pembangunan Sosial, KTT dwiwaktu tentang Keuangan, COP 30, dan sebelum itu, kontribusi penentu nasional yang diperbarui dan berskala ekonomi untuk mengembalikan tujuan iklim kita ke jalurnya.

"Kita harus membangun pencapaian ini, memanfaatkan momentum sebaik-baiknya, dan mendorong tindakan, terutama melalui forum politik tingkat tinggi ini," seru Amina.

Dikemukakannya lagi, "Kita berada di bawah tekanan karena kenyataannya, ekspektasi sangat tinggi. Kepercayaan terkikis dan krisis semakin dalam di mana-mana. Selagi kita berupaya memenuhi janji Agenda 2030 kita, forum ini merupakan kesempatan penting untuk berefleksi, bertukar pikiran, dan memperbaiki arah.

"Ini adalah ruang kita untuk memperkuat momentum, berbagi pembelajaran dan praktik baik, memperdalam kemitraan kita, dan mengobarkan kembali ambisi kolektif kita untuk memenuhi janji tujuan pembangunan berkelanjutan," serunya.

Dalam beberapa hari mendatang, kata Amina, kita harus merenungkan kemajuan secara jujur dan konstruktif, khususnya SDG3 tentang Kesehatan dan kesejahteraan, SDG5 tentang Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, SDG8 tentang Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG14 tentang kehidupan bawah laut, dan SDG17 tentang kemitraan dan cara implementasinya.

Siap Menghadapi Ketidakpastian

Semua ini, menurutnya, menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat dari segala yang kita lakukan dan dalam upaya kita. "Kita harus fokus pada tema pertemuan tahun ini, yaitu solusi inklusif berdasarkan sains dan bukti, serta memperhatikan temuan-temuan utama laporan Sekretaris Jenderal tentang SDGS," serunya lagi.

Forum ini, menurut Amina, juga akan menyambut rangkaian ke-10 tinjauan nasional sukarela (voluntary national review) VNR. Tinjauan ini merupakan tolok ukur perjalanan setiap negara.

Dikemukakannya, sejak 2016, total 190 negara telah melaksanakan hampir 400 VNR. Kegiatan nasional sukarela ini telah diadopsi hampir secara universal. "Ini merupakan tanda yang menggembirakan dari komitmen terhadap Agenda 2030 dan SDGs, serta bukti bahwa SDGs kini telah dijalin ke dalam rencana, kebijakan, dan kerangka kerja pemantauan nasional," tukasnya.

Amina menganganggap, tinjauan ini merupakan peta jalan yang ampuh untuk mencapai SDGs dan memobilisasi semua pemangku kepentingan di seluruh wilayah. "Kita telah menyaksikan keterlibatan masyarakat sipil yang semakin mendalam, mendorong kemajuan secara nasional dan lokal. Namun, kita harus membangun pencapaian ini dan kita harus meningkatkan serta memperluas ruang bagi masyarakat sipil, terutama di tingkat lokal," urainya.

VNR diakuinya telah membantu membangun pengetahuan dan data serta menawarkan cara-cara praktis untuk meruntuhkan hambatan struktural yang menghambat dan meninggalkan banyak orang, terutama para lansia dan penyandang disabilitas.

Selama dekade terakhir, menurutnya, PBB telah menginspirasi tindakan melalui pendekatan inklusif dan terukur yang didasarkan pada realitas lokal. "Saya menantikan 37 VNR yang akan dipresentasikan dalam forum ini dan saya mendorong negara-negara lain untuk terlibat dan mendorong pertukaran pengalaman yang bermakna."

Mengakhiri pidatonya, Amina mengemukakan, "Kita semua harus membangun kesuksesan dan menjadikan forum ini bermakna. Kita telah melangkah jauh dan masih banyak lagi yang harus ditempuh. Jika kita ingin menghormati janji-janji SDGs, jalan menuju 2030 semakin sempit. Keputusan yang kita ambil sekarang, dimana kita berinvestasi, apa yang kita prioritaskan, dan dimana kita melakukan reformasi akan membentuk lintasan pembangunan untuk beberapa dekade mendatang."

Amina mengingatkan, dengan lima tahun tersisa, inisiatif  Sekretaris Jenderal PBB menandai langkah bersejarah untuk melanjutkan reformasi terkini dan memastikan PBB tetap menjadi mitra tepercaya dan tangkas. "Siap menghadapi tantangan saat ini dan ketidakpastian di masa mendatang, sekaligus mendorong upaya kolektif kita untuk Agenda 2030 secara nasional, regional, dan global." | Jeanny