Tenggelamkan Separuh Jakarta untuk Masa Depan

Bang Sem

JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | BELUM sampai dua tahun lalu, ketika dating berkunjung ke kantor saya, Menteri Pekerjaan Umum (kala itu) Ir. Koko Kirmanto dan beberapa Direktur Jendral-nya, termasuk Mas Basuki, yang kini Menteri Pekerjaan Umum, saya ajukan pertanyaan sederhana: Kapan merencanakan untuk menenggelamkan Jakarta?

Mungkin karena dianggap pertanyaan nyeleneh, pertanyaan itu tak dijawab. Jawaban yang mengemuka ketika itu adalah : membuat giant wall untuk menahan hempasan gelombang laut untuk mengurangi rob, membangun waduk, membuat kanal, termasuk sodetan kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, yang lebih populer disebut Banjir Kanal Timur (BKT).  Tapi, kanal banjir barat,  waduk Melati dan waduk Setiabudi nyaris tak berfungsi optimal.

Akan tetap selamatkah Jakarta dengan cara itu? Saya meyakini, tidak ! Dari begitu banyak pemikiran yang berkembang, termasuk dari kalangan geolog, posisi Jakarta memang berada pada dataran sangat rendah. Dari tahun ke tahun, permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan luar biasa. Dan, separuh Jakarta pasti akan mengalami persoalan banjir, banjir, dan banjir.

Ketika sempat menjabat Gubernur DKI jakarta ‘sekelebatan mata’ Jokowi pernah berfikir tentang smart tunnel, seperti di Kuala Lumpur dan beberapa negeri lain seperti di Jepang. Konsep pembangunan giant wall yang akan mengepung Jakarta, juga diharapkan akan dapat ‘menyelamatkan’Jakarta dari genangan air. Kalaupun tanggul penahan air laut itu dibangun, pertanyaannya: dari mana tanahnya? Mau menggali di Jawa Barat dan Banten? Tentu akan sangat mengganggu -- tak hanya -- lingkungan buffer zone, tetapi juga akan menimbulkan banjir.

Secara sederhana, bila merujuk ke masa lampau, mengapa raja-raja Padjadjaran membangun Talaga Warna dan Talaga Renamahawijaya yang kini sudah menjadi perumahan – lapangan golf dan pesawahan di Rancamaya, adalah untuk melindungi Jayakarta, yang kini menjadi Jakarta. Spirit membangun waduk Ciawi, yang pernah mengemuka dalam kordinasi antara Jokowi – Ahmad Heryawan, mungkin salah satu solusi. Tapi, Jakarta tak hanya dilalui oleh Ciliwung dan Cisadane. Jakarta juga dialiri oleh 13 anak sungai. Upaya Belanda membangun Kanal Banjir Barat dan Mookevart, sudah diprediksi hanya akan sanggup mengatasi sebagian Jakarta, hanya 100 tahun. Itupun kalau konsep tata ruang yang mereka disain dipatuhi dengan benar. Terutama untuk  melindungi sentra kekuasaan dan pusat perekonomian yang kini menjadi kawasan Kota Tua.

Tapi, para beruang (mereka yang lapar tanah karena banyak uang) melabrak tata ruang Jakarta. Sebagian fungsi lindung Jakarta dan kawasan Bogor – Puncak – Cianjur dan Bogor – Lebak juga dirusak. Kawasan dengan fungsi lindung untuk serapan, lahan berawa-rawa, dan sejenisnya, diubah menjadi sentra-sentra permukiman dan ekonomi. Antara lain Pluit, Kelapa Gading, dan lainnya. Kawasan Sampur yang dulu nyaman dan permai, diubah menjadi permukiman amat sangat padat. Begitu seterusnya, termasuk Marunda.

Merencanakan secara terukur penenggelaman Jakarta untuk kurun masa tertentu, misalnya separuh abad ke depan adalah cara yang bisa ditempuh. Terutama, bila kita merujuk pada focal concern perkembangan hidup manusia, minimal sampai 2045. Tak mustahil, misalnya, kawasan Kota Tua didesain di masa depan sebagai laiknya Venesia.

Dengan begitu, maka sejak kini, seluruh ahli: mulai dari geolog, planolog, sosiolog, dan ahli lainnya secara multidisipliner bisa melakukan aksi dialog scenario planning. Tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek asasi meliputi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Setarikan nafas, dilakukan upaya perencanaan pembangunan pusat pemerintahan Republik Indonesia di masa depan. Duduk bersama, buat berbagai skenario, termasuk menenggelamkan Jakarta.

Dalam konteks itu, Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasional) harus mulai berfikir visioner untuk melakukan transformasi menyeluruh tentang dimensi Jakarta.  Hal ini, jauh lebih baik, daripada bersibuk-sibuk diri menuding banjir dalam konteks sabotase atau pandangan cekak lainnya.

Jokowi, Basuki, Ahok, Ahmad Heryawan, Rano Karno, Menko Maritim, dan Menko Pembangunan Manusia & Kebudayaan perlu duduk bareng, merencanakan sejarah untuk seabad mendatang. Tentu dengan terlebih dahulu memahami hakekat, bahwa sekarang mereka diberi peluang untuk membuat sejarah gemilang berkelanjutan.. |