Manuver di Balik Isu Reshuffle
AKARPADINEWS.COM | ISU perombakan kabinet (reshuffle) berhembus kencang. Sejumlah politisi makin gencar mendesak Presiden Jokowi segera merombak kabinet. Alasannya, setelah enam bulan berlalu, kinerja Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, belum menunjukan performa yang diharapkan.
Hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4) menunjukan, apresiasi publik terhadap kinerja para menteri anjlok. Sebanyak 41,8 persen, dari 1.200 total responden yang diwawancarai, menilai setuju Jokowi mereshuffle kabinet. Hanya 28 persen responden yang tidak setuju. Responden menyoroti buruknya kinerja para menteri di bidang ekonomi.
Mayoritas responden (52,2 persen) merasa kurang puas dan sebanyak 14,4 persen merasa sangat tidak puas atas kinerja tim menteri ekonomi. Hanya 27,2 persen responden yang menyatakan cukup puas. Tingginya ketidakpuasan responden itu lantaran kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat implementasi kebijakan "naik turun" bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pemerintah. Responden juga menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikan harga gas, dan listrik, yang memicu liarnya harga bahan pokok.
Mayoritas responden juga menyoroti buruknya kinerja pemerintah dalam bidang keamanan. Sebanyak 42,4 persen menilai kurang puas dan 8,3 persen menganggap sangat tidak puas. Hanya 38,5 persen yang merasa cukup puas. Ketidakpuasan itu lantaran ramainya aksi begal dan main hakim sendiri.
Kinerja menteri di bidang hukum dan pemberantasan korupsi juga mendapat sorotan negatif dari responden. Sebanyak 42,7 persen merasa kurang puas dan 12,9 menyatakan sangat tidak puas. Hanya sebanyak 32,1 persen yang merasa cukup puas. Ketidakpuasan responden itu lantaran masih maraknya korupsi dan ketidakharmonisan antara KPK dan Polri terkait polemik dugaan kasus rekening mencurigkan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan.
Tak hanya itu, hasil survei Poltracking Indonesia juga menyoroti kepemimpinan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selama enam bulan memimpin pemerintahan, 46,4 persen respoden merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Jokowi dan 45,3 persen untuk kepemimpinan Jusuf Kalla. Hasil survei Poltracking itu merupakan peringatan bagi Jokowi agar menggenjot kinerjanya. Jika tidak, kepercayaan masyarakat makin anjlok. Reshuffle diyakini menjadi opsi bagi Jokowi dalam mendongkrak kinerja para pembantunya.
Bagi politisi, isu reshuffle menjadi momentum untuk bermanuver. Mereka mulai lantang menyuarakan reshuffle. Dan, tuntutan itu paling nyaring disuarakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pendukung utama Jokowi. Menurut Pramono Anung, politisi senior PDIP, Jokowi harus melihat kinerja kabinet selama enam bulan. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu menilai, ada kendala di kabinet, baik dalam menangani bidang sosial, politik, dan ekonomi. Namun, Pram menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menilai, perombakan kabinet sulit dihindari karena tidak maksimalnya kinerja pemerintahan. Basarah mengingatkan Jokowi agar mendengarkan keluhan masyarakat. Dan, sebagai partai pendukung pemerintah, Basarah menambahkan, PDIP akan memberikan masukan nama-nama menteri yang layak diganti. Namun, Basarah menegaskan, keputusan akhir diserahkan pada presiden.
Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, presiden belum akan melakukan reshuffle. Menurut JK, reshuffle tidak tergantung pada survei, tapi tergantung pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Kalla menyakini, presiden memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja para pembantunya. "Presiden akan menilai bagaimana jalannya pemerintahan," katanya.
Politisi PDIP bisa saja berdalih reshuffle perlu dilakukan untuk mendongrak kinerja pemerintahan. Namun, sulit dihindari jika desakan reshuffle itu menyelip motif untuk mendapatkan jatah kekuasaan. PDIP memang seakan diduakan Jokowi. Pasalnya, partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dengan perolehan 23.681.471 suara atau 18,95 persen itu, hanya diberikan empat jatah kursi di pemerintahan untuk kadernya. Mereka antara lain Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan AAGN Puspayoga (Menteri Koperasi dan UMKM).
Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 11.298.950 suara atau 9,04 persen, juga mendapatkan empat kursi menteri. Antara lain Hanif Dhakiri (Menteri Tenaga Kerja), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi). Lalu, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mendapatkan 8.402.812 suara atau 6,72 persen, mendapatkan tiga jatah menteri yakni Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Ferry Mursyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang), dan Tedjo Edy Purdjiatno (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan).
Kekecewaan PDIP juga sulit dibantah tatkala Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik orang-orang di lingkaran kekuasaan di hadapan Jokowi saat berpidato di Kongres PDI Perjuangan, di Bali, 9 April lalu. Megawati menuding, ada penumpang gelap di pemerintahan, meski tak menyebut identitas penumpang gelap itu. Namun, dia mencermati gerakan antipartai, yang ditopang kekuataan modal, yang menyusup di lingkaran kekuasaan demi kepentingan tertentu. Megawati menyembutnya sebagai kelompok oportunis. "Mereka tidak berkerja keras membangun partai, tidak mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan,” tegasnya.
Megawati memang tidak menyebut orang-orang antipartai. Namun, publik menangkap identitas para pihak yang disebut Megawati itu. Orang-orang nonpartai itu berhasil menyusup ke Ring 1 Istana lantaran turut berjuang memenangkan Jokowi. Rini Soemarno misalnya. Dia bukan kader PDI Perjuangan. Namun, sempat dekat dengan Megawati. Karenanya, dia dipercaya memimpin tim transisi guna mempersiapkan kabinet kerja yang dipimpin Presiden Jokowi. Manuvernya merapat ke Jokowi, mengantarkan Rini ke kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Belakang, Megawati dan Rini pecah kongsi.
Lalu, Andi Widjanjo. Dia dikenal sebagai tim sukses Jokowi. Dia pernah ditunjuk sebagai Deputi Tim Transisi oleh Jokowi. Kini, dia menjabat Sekretaris Kabinet. Di ajang Pilpres 2014 lalu, Andi selalu menempel di dekat Jokowi. Loyalis Megawati, Effendi Simbolon menuding Rini dan Andi sebagai penghianat.
Kemudian, ada pula Luhut Binsar Panjaitan, politisi Golkar yang bermanuver mendukung Jokowi, berseberangan dengan perintah Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Luhut dikenal lincah merapat ke Jokowi. Karenanya, dia mendapatkan jabatan strategis. Dia kini Kepala Staf Kepresidenan. Sebelumnya, dia sempat disebut-sebut sebagai calon kuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Lalu, Andrinof Chaniago, yang kini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Andrinof dikenal sebagai pakar kebijakan publik dan anggaran yang mengajar di Universitas Indonesia (UI). Jelang Pilpres 2014, Andrinof yang merupakan pendiri lembaga survei Cyrus Surveyors Groups itu gencar menggalang dukungan publik lewat survei. Dia juga dikenal sebagai konsultan politik Jokowi.
Pertengahan Desember 2014 lalu, Cyrus merilis hasil survei yang menempatkan Jokowi sebagai pemimpin muda yang layak mengeser posisi Megawati sebagai orang nomor satu di PDI Perjuangan. Hasil survei Cyrus terkait kepemimpinan PDI Perjuangan menempatkan Jokowi meraih dukungan 28 persen, sementara Megawati hanya 16 persen.
Kemudian, Sofyan Wanandi. Dia adalah mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang kini berada dalam tim ahli ekonomi wakil presiden. Dia menggerakan dukungan para pengusaha lewat organisasi Relawan Harmoni.
Di ajang Pilpres 2014 lalu, peran relawan dalam memenangkan Jokowi-JK cukup besar. Jauh sebelum pemilihan presiden, gerakan massa yang dimobilisasi para relawan yang membentuk sejumlah organisasi massa begitu agresif mendukung Jokowi. Simpul-simpul relawan itu melibatkan politisi, pengusaha, aktivis, organisasi kemasyarakatan, dan elemen massa lainnya. Selain mengorganisir gerakan massa, mereka juga gencar menekan PDIP agar mencapreskan Jokowi.
Cara tersebut ditempuh karena mustahil Jokowi melaju ke ajang suksesi jika tidak direstui PDI Perjuangan. Menurut UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, syarat pengajuan capres dan cawapres (presidential threshold) oleh parpol maupun gabungan parpol, harus mencapai 25 persen suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif.
Konstelasi politik di internal PDIP jelang suksesi pun terbelah. Politisi yang menduduki jabatan struktural di DPP PDI Perjuangan, berupaya menghadang laju gerakan relawan Jokowi. Namun, para relawan terus melakukan penetrasi ke basis massa. Sebagian besar seluruh pengurus cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) pun lebih mendukung Jokowi sebagai capres, dibandingkan Megawati.
Namun, suara arus bawah sulit melabrak keputusan Kongres PDI Perjuangan yang digelar di Bali tahun 2010 lalu. Kongres mengamanatkan Megawati yang paling berwenang menentukan siapa Capres.
Di internal PDI Perjuangan, Megawati menjadi figur sentral dalam menggerakan mesin partai. Namun, desakan kepada Megawati agar merestui Jokowi, lantaran kala itu popularitas Jokowi sedang melambung. Megawati tentu tak bisa mengabaikan suara-suara akar rumput sebagai kekuatan politik utama.
Desakan reshuffle menempatkan Jokowi dalam posisi dilematis. Apalagi, desakan itu disampaikan rekannya, sesama kader PDIP. Sementara saat kampanye di Pilpres, Jokowi berjanji menempatkan orang-orang professional untuk menduduki kursi menteri. Saat ini saja, sudah sekitar 14 menteri dari partai politik di Kabinet Kerja.
Reshuffle memang perlu dilakukan untuk memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Namun, tanpa perhitungan politik yang matang, bisa-bisa reshuffle menuai serangan. Mereka yang tadinya kawan, bisa berubah menjadi lawan. Karenanya, Jokowi dihadapi dilema. Di satu sisi Jokowi harus mencermati respon elit PDIP demi menjaga dukungan politiknya sehingga tidak makin menyulitkannya menjalankan roda pemerintahan.
Sementara di sisi lain, jika reshuffle dilakukan atas desakan elit partai, maka makin menguatkan persepsi rakyat jika Jokowi tersandera elit partai. Tak salah jika mengangap Jokowi sebagai petugas partai, bukan petugas rakyat. Idealnya, tatkala menjadi presiden, loyalitas Jokowi kepada partai berhenti. Saatnya loyalitas dicurahkan kepada negara. Seperti dinyatakan Presiden ke-35 Amerika Serikat John F Kennedy, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins."
M. Yamin Panca Setia
