MALAYSIA mengusulkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendepak dan mengusir keluar Israel dari keanggotaannya di PBB. Perdana Menteri (PM) X Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, Malaysia telah menyiapkan rancangan resolusi Majelis Umum PBB.
Bicara di Dewan Rakyat (Selasa, 5/11/24) Anwar mengatakan, jika terjadi pelanggaran hukum, peraturan, dan keputusan dalam masalah yang melibatkan Palestina, PBB harus mengusir negara zionis tersebut dari keanggotaannya di PBB.
Dikemukakannya, rancangan resolusi tersebut sedang dalam proses negosiasi dan diharapkan akan segera diajukan ke Majelis Umum PBB untuk disetujui.
Ia juga menjelaskan, pada 31 Oktober 2024, Malaysia bergabung dengan Kelompok Inti untuk menyiapkan rancangan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta Pendapat Penasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan kegiatan dan kehadiran PBB.
Seperti diketahui, Kementerian Luar Negerizionis Israel atas perintah Menteri Luar Negeri Israel Katz, telah memberitahu PBB, bahwa penjajah tersebut telah melarang UNRWA (United Nations Relief and Working Agency) beroperasi di wilayah pendudukan mereka.
Rezim pendudukan Israel secara resmi mengumumkan pada hari Senin (4/11/24), mereka telah memutuskan hubungan dengan UNRWA yang menyediakan bantuan bagi pengungsi Palestina. Pemutusan hubungan tersebut diputuskan oleh parlemen zionis Israel.
Katz berdalih, pemutusan tersebut dilakukan, karena petugas UNRWA diduga berpartisipasi dalam serangan Hamas 7 Oktober. Katz menuduh, banyak petugas UNRWA adalah anggota Hamas, yang ditudingnya menjadi bagian dari masalah di Jalur Gaza. Rezim zionis Israel sebelumnya telah sering menuntut agar UNRWA dibubarkan.
Menurut PMX Anwar Ibrahim, persetujuan PBB atas resolusi yang disiapkan tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi UNRWA untuk terus menyediakan layanan-layanan dasar. Antara lain: pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, yang telah memberi manfaat bagi lebih dari enam juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah.
Peran Penting UNRWA
Anwar mengatakan, selama 75 tahun UNRWA menjadi jalur utama penyaluran bantuan internasional kepada rakyat Palestina. Malaysia, tegasnya, mendukung peran penting UNRWA di Palestina, sepenuhnya. Malaysia selama ini melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan UNRWA untuk terus meningkatkan bantuan kepada rakyat Palestina.
Jelas, Anwar mengemukakan, bahwa dukungan berkelanjutan Malaysia untuk UNRWA penting, ".. dan kami menerima apresiasi dari Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, yang menyampaikan hal ini kepada Menteri Luar Negeri (Datuk Seri Mohamad Hasan) pada sidang PBB sebelumnya dan meminta agar kerja sama ini ditingkatkan."
Dalam paparannya di Dewan Rakyat tersebut, Anwar Ibrahim mengemukakan, sudah setahun sejak Israel melakukan genosida di Gaza dan, hingga 1 November, konflik di wilayah tersebut telah memakan korban tewasnya 43.204 warga Palestina, termasuk 16.500 anak-anak.
"Sebanyak 101.641 warga Palestina dilaporkan terluka, sedangkan 11.000 lainnya dilaporkan hilang. Rata-rata, 118 warga Palestina tewas dan 277 terluka setiap hari sejak Oktober tahun lalu," tambah Anwar.
Situasi di Gaza, lanjut Anwar, terus kritis karena kekerasan terus berlanjut tanpa henti dengan impunitas, dan dukungan langsung atau tidak langsung dari negara-negara yang bersekutu dengan Israel.
Menjawab pertanyaan dari Syed Ibrahim Syed Noh (anggota parlemen Pakatan Harapan - Ledang) dan Ahmad Tarmizi Sulaiman (Perikatan Nasional - Sik) mengenai dukungan untuk UNRWA, Anwar mengatakan Malaysia akan terus mendukung badan tersebut, termasuk dalam bentuk bantuan tunai.
"Dukungan kemanusiaan dalam bentuk bantuan tunai lebih dari RM100 juta telah diumumkan sebelumnya atau upaya oleh Menteri Pertahanan (Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin) dan Menteri Luar Negeri (Datuk Seri Mohamad Hasan)… kami telah membawa pasien dan anak-anak dalam kondisi kritis, terutama dari Gaza, untuk perawatan di rumah sakit militer dan ini akan terus berlanjut," jelasnya.
Khusus untuk UNRWA, ungkapnya lagi, dana yang telah dialokasikan dan diserahkan kepada UNRWA selama ini adalah RM25 juta dan kami sedang berdiskusi dengan Kementerian Luar Negeri dan UNRWA untuk melihat kebutuhan mendesak mereka.
Terus Menegakkan Keadilan
Anwar juga menjelaskan, ia akan melakukan komunikasi lagi Presiden Mesir, Abdel-Fattah al-Sisi yang diagendakan pada Ahad, 10 November 2024. Sekaligus untuk menyampaikan rasa terima kasih karena Mesir telah menyediakan rute khusus bagi upaya bantuan kemanusiaan Malaysia ke Rafah tetapi sekarang diblokir oleh Israel.
Menurut Anwar, terkait misi kemanusiaan yang terus berlanjut bagi rakyat Palestina, Malaysia bergantung pada pemerintah Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk memastikan bantuan dapat dikirimkan kepada rakyat di daerah tersebut.
"Malaysia, sebagai negara yang bebas dan merdeka, berdaulat, dan memiliki prinsip serta pendirian, akan terus menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina di mana pun mereka berada," ujarnya.
Terkait masalah yang sama, Indonesia mengecam keras keputusan Israel untuk melarang kegiatan UNRWA di wilayah penduduk zionis Israel, yang mengakibatkan terganggunya operasi badan bantuan PBB tersebut di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza.
Pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI (Selasa, 5/11/24), tindakan Israel melarang kegiatan UNRWA "tidak dapat diterima" karena badan PBB tersebut memainkan peran kunci dalam penyediaan pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan kepada jutaan pengungsi Palestina.
"Keputusan tersebut jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan badan-badan PBB," ungkap pernyataan tersebut.
Meskipun PBB dan masyarakat internasional telah memperingatkan bahwa membatasi kegiatan UNRWA merupakan pelanggaran hukum internasional, tapi Knesset, parlemen Israel, mengesahkan RUU yang melarang kegiatan UNRWA di Israel pada 28 Oktober 2024.| sharia