Luruskan Logika Megapolitan

N. Syamsuddin Ch. Haesy

Wacana tentang ‘Megapolitan Jabodetabekpunjur’ pernah dilontarkan dan diperjuangkan dengan gigih oleh Sutiyoso (ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta). Bahkan, ketika disampaikan ke hadapan Pansus RUU Ibukota Negara – DPR RI (2006), telah melenceng ke berbagai aspek. Belakangan, wacana itu mencuat kembali dalam pertemuan Wagub DKI Basuki TP, Wagub Jabar Deddy Mizwar, dan Wagub Banten Rano Karno.

Ibarat kata, perbincangan tentang DKI Jakarta kembali ke dalam pusaran wacana: “menggaruk telapak sepatu, ketika telapak kaki gatal.” Mirip dengan mengadopsi moda transportasi Busway dari Bogota (yang ruas jalannya lebar) ke Jakarta, bukan mengatur kualitas dan kapasitas angkutan dalam kota dan pembatasan kendaraan pribadi, disertai pembangunan transportasi multi moda.

Nomenklatur megapolitan (yang sesungguhnya adalah megalopolitan) merupakan terminologi untuk rangkaian kawasan metropolitan secara interkonektif dan korelatif. Misalnya: Megapolitan Jawa (meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya) dan Megapolitan Sumatera (Palembang, Padang, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh) karena arus deras migrasi ke Jakarta, bersumber dari  daerah-daerah ini, disamping dari Sulawesi, Kalimantan dan lainnya. Akan halnya metropolitan itu sendiri, merupakan kumpulan polis yang berintegrasi satu dengan lainnya dalam satu kesatuan sistem perencanaan.

Oleh karena itu, sampai kapanpun, Jakarta tetap merupakan metropolitan berbasis ‘Big Village” dan hanya merupakan salah satu simpul saja dari suatu kawasan megapolitan yang sesungguhnya.

Jabodetabekpunjur bukanlah kawasan megapolitan. Karena Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, (termasuk Serang, Cilegon, Lebak, Karawang, Cianjur, Sukabumi) – meski beberapa bagian wilayahnya dipergunakan sebagai kawasan industri -- masih merupakan agropolis alias agropolitan. Masih didominasi kawasan lahan pertanian intensif.

Kawasan interkoneksi megapolitan Jawa yang – langsung tak langsung -- memiliki pengaruh terhadap kompleksitas permasalahan Jakarta, harus dikelola dengan akselerasi yang dinamis, supaya tingkat kelayakan hidupnya setara dengan Jakarta. Untuk itulah, focal concern Jakarta sebagai ibukota negara, yang kini masih merupakan pusat beragam aktivitas nasional, semestinya berorientasi pada refungsionalisasi dan reposisi. Umpamanya sebagau pusat bisnis, ekonomi, dan entertainment. Fungsi lainnya, serahkan ke Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Mulai dari fungsi pendidikan, fungsi pusat pemerintahan dan politik, dan fungsi produksi (pertanian dan industri). Dengan logika seperti ini, maka pola interaksi dan korelasi Jakarta dengan daerah sekitarnya (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur) mengacu kepada nilai manfaat yang saling menguntungkan. Karena itu, perencanaan tata ruang dan kegiatan ruang wilayah Jakarta dan sekitarnya harus dilakukan secara terpadu.

Program aksinya adalah Megapolitan Integrated Managerial System (MIMS), meliputi seluruh Jawa dan Sumatera.  Antara lain dengan pengendalian penduduk, perencanaan tata ruang dan wilayah, pengelolaan infrastruktur, distribusi perluang kerja dan kesempatan berusaha, pemerataan pengelolaan pendapatan (Jakarta tak perlu serakah). Selebihnya adalah pengelolaan dan pengendalian tata kelola air dan banjir terpadu. Penanganan masalah kerawanan sosial, politik, agama, dan budaya serahkan saja kepada Pemerintah Pusat.

Kepada sejumlah kalangan sering saya kemukakan, sukses dan gagalnya MP3EI mudah dilihat indikatornya. Lihat saja Jakarta. Bila masih semrawut, MP3EI pasti belum berhasil. Meskipun pusat-pusat pertumbuhan mulai menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi? Bersegeralah memanifestasikan rencana tata ruang wilayah dan pemindahan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia ke luar Jakarta.. Soal satu ini, Jokowi kudu gencar menjual gagasan tepat tentang Megapolitan. Basuki cukup andal membenahi internal pemerintahan.. |