Gubernur Pimpin Perjuangan Otonomi Khusus Kaltim

SAMARINDA, AKARPADINEWS.COM | EMOSI Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Dr. H. Awang Faroek Ishak, sering tak terkendali, acapkali bicara tentang pembangunan di daerahnya. Dalam suatu kesempatan, kepada saya dia mengatakan, proses pembangunan Kaltim memakan waktu yang sangat lama. Ia bersyukur, sejak sepuluh tahun terakhir memperoleh perhatian dari pemerintah pusat, meski belum semua hak rakyat Kaltim terpenuhi. Padahal, kontribusi provinsi itu terhadap pembangunan nasional, tidak lagi kecil.

Kalimantan Timur, merupakan salah satu provinsi yang memberi kontribusi melalui sumberdaya alam, terutama minyak, gas bumi, batubara, dan hasil  olahan sumberdaya alam lainnya. Kamis (8/1/15) lalu, di hadapan puluhan anggota DPRD Kaltim pada Sidang Paripurna HUT ke 58 Provinsi Kaltim di Samarinda, tak kuasa menahan pilu. Dia terisak di atas mimbar.

Isak tangisnya tak lagi terkendali, ketika dia mengungkap realitas, masih banyak masyarakat Kaltim yang masih hidup dalam keterbatasan dan menderita. Kaltim yang kaya batubara, itu masih kekurangan pembangkit listrik, sehingga masyarakatnya harus mengalami distribusi listrik yang selalu byar pett dari PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Hati Awang dan masyarakat Kaltim sempat gembira, ketika MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia), menempatkan provinsi itu sebagai sentra pembangunan Indonesia Tengah dan Timur di Kalimantan.

Awang memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur, termasuk membangun Pelabuhan Laut dan sentra industri Kariangau, selain pembangunan baru bandar udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan. Saat berbincang saya, Awang mengemukakan rencana besarnya membangun jalur kereta api yang akan menghubungkan sentra-sentra industri dan sentra-sentra pertumbuhan di sana.

Terutama, karena pertumbuhan ekonomi Kaltim memang pesat, bahkan dalam beberapa hal melebihi laju pertumbuhan di DKI Jakarta dan daerah lain. Beberapa waktu lalu, ketika melakukan teleconference dengan Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas, Andrinov Chaniago, emosi Awang juga terpicu.

Menteri berkumis, itu sekonyong-konyong bertanya: “Memangnya Presiden Anda siapa?” Spontan Awang menjawab, “Masih Jokowi.” Ia mendesak agar dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2014-2019, Pemerintah Indonesia memperhatikan kelanjutan pembangunan di Kaltim secara lebih serius.

Karena sekonyong-konyong mendapat pertanyaan seperti itu dari Andrinov, spontan Awang bersuara tinggi. Dia, katanya, akan memimpin langsung rakyat Kaltim menuntut Otonomi Khusus. Awang tak main-main dan membuktikan apa yang dia omongkan.

Pada Kamis lalu, itulah ia suarakan tuntutan Kaltim menjadi Daerah Otonomi Khusus, yang dulu pernah dikembalikan oleh Sultan Parikesit kepada Bung Karno, karena komitmen kuatnya sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia.

“Kaltim terus berjuang. Masyarakat Kaltim sendiri yang memperjuangkan otsus untuk kesejahteraan,” ungkap Awang dengan nada tinggi, sambil menegaskan perjuangan itu semata-mata untuk membebaskan Kaltim dari segala keterbatasan.

 “Kaltim masih dihadang keterbatasan. Listrik, pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang sempurna, belum semua terpenuhi. Seharusnya tidak ada pengangguran dan kemiskinan di Kaltim,” ungkapnya terbata-bata.

Dikatakannya, pembangunan Kaltim untuk bisa setara dengan daerah lain di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, memakan waktu yang sangat lama. “Memang Kaltim sudah berubah melalui akumulasi pembangunan selama 58 tahun. Seharusnya, di usia 58 tahun saat ini, Provinsi Kaltim sudah menjadi rumah yang nyaman bagi kita,” ungkapnya.

“Coba lihat Papua dan Aceh, keduanya menikmati bagi hasil migas sebesar 70 persen. Padahal, Kaltim hanya menuntut bagi hasil 20 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan. Cuma itu,” sebutnya.

Awang mengungkapkan, PDRB Kaltim 2014 mencapai Rp 401,7 triliun. Angka tersebut lebih sedikit dari tahun sebelumnya, karena Kalimantan Utara sudah memisahkan diri. Sedangkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 yang diterima Kaltim hanya sebesar Rp 27 triliun. “Apakah ini adil untuk Kaltim?,” tanya Awang.

Sambil memohon maaf karena terbawa emosi, Awang berseru, “Kita harus lanjutkan otsus !!!”

Suasana Sidang Paripurna pun hening. Wakil Gubernur Mukmin Faisjal, memberinya tissue. Dokter Rachim Dinata yang menjadi Ketua Tim Dokter Awang, berusaha menenangkan Gubernur yang sebelumnya berkarir sebagai Bupati dan Kepala Bappeda itu.  Masyarakat Kaltim tergugah untuk menuntut Otsus, ketika Awang menyentak. “Sekarang kita tinggal menunggu bencana saja. Lingkungan kita rusak, tanpa kita dapat apa-apa. Sekarang ini banjir dan longsor sudah menghantui,” ungkapnya.

Para pemegang izin dari Jakarta, terus melakukan eksploitasi SDA (sumber daya alam) tanpa peduli dengan aturan setempat. Padahal, Kaltim berada di peringkat empat Indonesia, sebagai penghasil emisi gas rumah kaca.

Awang menegaskan, otsus merupakan pilihan, karena sebagai penghasil produk SDA yang besar, Kaltim mampu memberi pemasukan besar bagi pemerintah pusat. | Bang Sem