Presiden SBY Bentuk Tim untuk Arbitrase Internasional

Pemerintah Bersikap Keras dan Tegas Hadapi Newmont

| dilihat 1840

JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | TAK ada jalan mundur. Pemerintah Republik Indonesia melayani gugatan Newmont Nusa Tenggara ke badan arbitrase internasional. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT), selepas rapat tertutup membahas gugatan Newmont di Jakarta (Senin, 7/7) menyatakan hal itu.

Newmont menggugat pemerintah terkait larangan ekspor mineral mentah sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Hari itu, CT mengatakan, pemerintah mengambil sikap tegas.

“Segala persiapan sudah dilakukan, termasuk koordinasi antar kementerian terkait dengan langkah-langkah hukum yang akan diambil. Tindakan itu, mungkin akan merugikan Newmont sendiri apabila mereka tidak segera mencabut  gugatan arbitrase tersebut," kata CT.

Belakangan hari, bahkan CT menyatakan, dia sudah melayangkan surat ke badan arbitrase yang dipakai Newmont, Center for The Settlement of Investment Disputers (ICSID). Pemerintah juga menggugat balik perusahaan Amerika Serikat yang sudah diberikan konsesi tambang di Nusa Tenggara Barat, itu lewat badan arbitrase internasional lain.

Newmont sudah membangkang. Selain menolak membangun smelter seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.1/2014 dan Permen Energi Sumberdaya Mineral No. 7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, perusahaan itu juga merumahkan ratusan karyawannya. Dengan cara itu, Newmont ingin menekan pemerintah.

Belakangan mereka menggugat pemerintah ke badan arbitrase internasional. CT menegaskan, Pemerintah Indonesia membuka kesempatan kepada mitra yang baik, karena pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia selalu ingin melindungi kepentingan investor, termasuk investor domestik dan investor asing. Tapi, untuk kepentingan lebih luas, “Kalau nakal ya kita harus pukul,” tegasnya.

Menteri Energi Sumberdaya Mineral (SDM), Jero Wacik mengemukakan, sebenarnya pemerintah memberi peluang untuk meneruskan proses renegosiasi. Tahu-tahu, 1 Juli  2014, Newmont mengumumkan gugatan  arbitrase terhadap pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bahan mineral mentah.

Manajemen Newmont dalam keterangan tertulis menegaskan, alasan gugatan tersebut untuk memperoleh putusan sela, agar Newmont diizinkan mengekspor konsentrat tembaga. Tujuannya, menurut mereka, agar operasional Newmont tetap berjalan karena saat ini puluhan ribu ton konsentrat  mengandung tembaga menumpuk di gudang Newmont.

Perusahaan tambang Amerika itu, ngotot supaya diizinkan mengekspor bahan mineral mentah. Mereka menjadikan karyawan sebagai tameng. Karena alasan yang mereka pakai adalah menyelamatkan sekitar 8.000 karyawan dan kontraktor yang terancam menerima pemutusan hubungan kerja atau PHK.  Sebelumnya, 1 Juni 2014 Newmont sudah merumahkan sekitar 3.500 karyawan. 

Menurut CT, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal penunjukan tim yang akan menghadapi gugatan Newmont. Presiden berharap, tim segera bergerak menunjuk kuasa hukum andal agar memenangkan Indonesia dalam arbitrase internasional itu.

“Presiden memutuskan, Pemerintah harus tegas dan keras terhadap apa yang dilakukan oleh Newmont. Oleh karena itu, tadi Keppres sudah ditandatangani tentang penunjukan tim terkait menghadapi gugatan Newmont ini," ujar CT, di Kantor Presiden, Kamis (24/7/2014).

Dikatakan oleh CT, Presiden meminta agar tim menunjuk pengacara terbaik untuk memastikan pemerintah Indonesia menang menghadapi gugatan Newmont. Di dalam tim itu, ada Jaksa Agung Basrief Arief dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Pengacara yang akan ditunjuk nanti harus berafiliasi dengan pengacara di luar negeri, ungkap Mahendra Siregar – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang bertugas sebagai Ketua Tim Teknis. Afiliasi itu diperlukan, karena beracaranya di luar negeri.

Karena kasus ini, Newmont Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Partnership BV (berbadan hukum Belanda) yang mengelola pertambangan di Sumbawa Barat, itu sudah menghentikan kegiatan produksi di situs tambang Batu Hijau, dan menimbulkan banyak kerugian kepada karyawan dan para kontraktor.

Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara, Martiono Hadianto belum merespon reaksi balik pemerintah. Ia hanya mengatakan, dalam keterangan tertulis, selama enam bulan terakhir sudah melakukan berbagai upaya terbaik untuk menyelesaikan isu ekspor melalui komitmen atas dasar niat baik untuk mendukung kebijakan Pemerintah.

Perusahaan yang dipimpinnya itu, kata dia, belum dapat meyakinkan Pemerintah bahwa Kontrak Karya berfungsi sebagai rujukan dalam menyelesaikan perbedaan yang ada. Padahal, sejak diberlakukannya UU No. 4/2009, pemerintah sudah memberi waktu lima tahun untuk renegosiasi. Undang-undang ini mengubah rezim kontrak karya menjadi rezim perizinan, sesuai perkembangan di dalam negeri. Termasuk perkembangan otonomi daerah | delanova

 

Editor : Web Administrator | Sumber : file dan berbagai sumber
 
Lingkungan
27 Sep 21, 12:15 WIB | Dilihat : 321
Selamatkan Kebun Raya Bogor
10 Sep 21, 14:55 WIB | Dilihat : 173
Ida Mengamuk Sejumlah Kota Amerika Serikat Berantakan
01 Agt 21, 09:31 WIB | Dilihat : 169
Membaca Sinyal Presiden Joe Biden tentang Jakarta
Selanjutnya
Humaniora
13 Okt 21, 09:25 WIB | Dilihat : 203
Pendekar Mabuk di Tengah Coronastrope
05 Okt 21, 16:00 WIB | Dilihat : 323
Penista Nabi Muhammad Mati Dilahap Truk
03 Sep 21, 12:31 WIB | Dilihat : 213
Membaca Tantangan Abad 21 dan Hegemoni Pendidikan Global
20 Agt 21, 09:28 WIB | Dilihat : 581
Politik Kematian Simbol Kediktatoran
Selanjutnya