
ARUS mudik massal, berulang lagi, datang bersamaan dengan tibanya Idul Fithri. Kita selalu berharap, mobilitas sosial yang menghimpun begitu banyak rakyat, ini berlangsung lancar. Artinya, aman, nyaman, dan pemudik merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita.
Dalam koteks itulah, kita perlu mencermati seluruh preparasi yang dilakukan. Khususnya terkait dengan penyiapan infrastruktur. Baik jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan sebagainya.
Tak bisa disangkal, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan mudik, pemerintah harus memutar otak dan bertindak, melakukan perbaikan seluruh infrastrukturnya. Tentu, tidak semua yang diharapkan para pemudik bisa terpenuhi.

Di tengah situasi demikian, kita sampaikan apresiasi kita pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan BUMN yang telah merespon momentum mudik lebaran ini. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengingatkan para menterinya untuk meneruskan pembangunan infrastruktur.
Presiden mengambil peduli terhadap pembangunan infrastruktur, sebagai jalan untuk mengatasi berbagai disparitas. Termasuk disparitas antar wilayah.
Prosesi mudik lebaran, disamping mengandung nilai-nilai kultural, memberi isyarat kepada kita tentang strategisnya pembangunan infrastruktur. Karena dari tradisi mudik, itu kita diisyaratkan untuk mengenali fenomena mobilitas sosial. Khasnya, pola migrasi penduduk yang sedemikian dinamis.
Melalui pembangunan infrastruktur inilah, sesungguhnya, kita dalam jangka menengah dan panjang dapat merespon berbagai hal, meliputi aspek sosial dan ekonomi. Meski harus diakui, bahwa dalam situasi perekonomian bangsa yang belum sungguh stabil benar, pembangunan infrastuktur belum dapat dirasakan secara menyeluruh.
Walaupun demikian, selama lima tahun berselang, pemerintah telah berusaha melakukan berbagai upaya. Baik membangun infrastruktur baru, maupun melakukan aneka perbaikan atas infrastruktur yang sudah ada sebelumnya.
Khusus terkait dengan mobilisasi sosial mudik lebaran, kita berharap, pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan pemerintah via Kementerian Pekerjaan Umum, memang sudah membuktikan kesungguhan melayani rakyat. Namun, dalam eksekusinya sering membuat kita tak bisa mengikuti alur berpikir aparaturnya.
Jalan lintas pantura (pantai utara) misalnya, selalu diperbaiki setiap tahun dengan alasan beban yang selalu meningkat, sementara ruas dan kualitas jalan belum pula memadai. Padahal, kita sudah mempunyai sumberdaya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi terkini untuk membuat jalan berkualitas lebih baik. Anggarannya pun selalu tersedia.
Setarikan nafas para pengguna jalan jalur pantura, meski sudah paham tentang batasan beban jalan, toh masih saja mengabaikannya. Sejalan dengan itulah, kita ingatkan seluruh pengguna jalan, untuk tidak hanya sanggup menggunakan infrastruktur itu. Tapi juga sanggup memeliharanya.
Salah satu cara supaya kita mempunyai kemampuan memelihara, maka tak ada alasan juga bagi kita untuk menghindari civic obligations.
Di sisi lain, ketersediaan infrastuktur, juga akan memungkinkan kita memacu pertumbuhan dan realisasi penanaman modal di dalam negeri. Mudah-mudahan, kita kian paham, bahwa infrastruktur, merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan upaya kita mencapai kesejahteraan yang lebih menyeluruh.
Boleh jadi, Kementerian Pekerjaan Umum perlu berfikir middle term, supaya jalan yang mereka benahi itu sanggup bertahan selama lima tahun. Apalagi di berbagai sektor lain, seperti bandar udara, kereta api, dan pelabuhan laut sudah banyak mengalami perbaikan lebih berkualitas.
Mudah-mudahan, pemerintahan lima tahun ke depan, bisa membenahi hal ini menjadi lebih baik... | Bang Sem