UN 2015 Masih Sekadar Politik Pengajaran

BANG SEM

TANGGAL 13 APRIL 2015, boleh jadi bakal tercatat sebagai Senin yang amat bermakna 7.3 juta anak-anak Indonesia yang akan mengakhiri masa kanak-kanak mereka. Hari ini, mereka mengikuti Ujian Nasional (UN 2015) serentak, yang proses penyelenggaraannya dimulai dengan evaluasi dan perdebatan lumayan seru. Terutama, karena adanya kebijakan-kebijakan baru dari Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan – pemerintahan Presiden Jokowi – JK.

Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kini, termasuk yang saya percayai punya visi besar dan jelas, menggembleng generasi baru Indonesia yang bermental kuat, mampu berdiri sama tegak dengan generasi baru di seluruh dunia. Generasi baru Indonesia yang sungguh mampu memiliki pandangan jauh ke depan. Tidak tertambat pada kebesaran masa lampau, tidak pula sibuk berkutat dengan kubangan fantasi (fantacy trap) hari ini, dan sungguh mampu mengelola imajinasi masa depan. Generasi baru Indonesia yang tak sekadar mempunyai kecerdasan, kearifan, dan kepemimpinan berkualitas yang belum pernah ada sebelumnya. Paling tidak,  generasi baru Indonesia yang mampu menjadi nation energizer bagi pergerakan bangsa menuju kondisi lebih baik di masa depan.

Mereka – anak-anak muda potensial dan visioner – yang akan sungguh mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan unggul dalam peradaban, itu ada di antara ribuan dan bahkan jutaan peserta UN 2015. Bahkan, mungkin di antara anak-anak yang harus mempersiapkan diri mengikuti ujian dengan segala keterbatasan. Baik karena akibat terkendala posisi geografis mereka, ketimpangan wilayah, dan akses terhadap informasi, lantaran belum semua wilayah di Indonesia mempunyai akses yang sama kuat. Walaupun teknologi satelit di awal 70-an dimaksudkan Presiden Soeharto untuk memeratakan akses pendidikan.

Malam Minggu (Sabtu (12/4/15) lalu, saya jumpa dan berdiskusi dengan salah satu orang muda yang demikian (cerdas, visioner, dan mempunyai potensi leadership kuat). Nadhira namanya. Bersekolah di salah satu SMA Negeri di bilangan Jakarta Timur, yang karena sekolahnya sedang direnovasi terpaksa numpang belajar di gedung sekolah lain.

Yang pertama saya dapatkan dari Nadhira adalah pernyataan kritis: Pemerintah selaku pemangku kepentingan negara dan bangsa belum sungguh berfikir jauh ke masa depan. Dari berita media massa yang dia simak, dan kebijakan pendidikan yang dampaknya dia rasakan langsung, Dhira berpandangan seluruh proses pendidikan yang diikutinya sampai tiba masa harus mengikuti UN, masih berkutat mengurusi didaktis pengajaran. Belum sungguh mengaktualisasi esensi pendidikan.

Filosofi pendidikan umum yang diikutinya, ungkap Nadhira belum sepenuhnya mempertemukan kurikulum, metodologi mengajar, termasuk tujuan instruksional pengajaran dengan keperluan bangsa ini tentang dasar-dasar pendidikan insaniah untuk belajar sepanjang hayat. Pendidikan umum yang diikutinya, menurut siswa kritis dan terlatih hidup interaktif dengan ibu dan lingkungan sosialnya, itu masih mengacu pada materi pelajaran fungsional di alam kelas dan dan berisi konten umum yang dapat berlaku untuk semua disiplin ilmu studi. Program pendidikan umum yang dirancang untuk meningkatkan dan mendukung studi teknis. Mereka masih dimampatkan oleh mata pelajaran: matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, humaniora dan komunikasi, sekadar melek informasi.

Akibatnya adalah realitas lingkungan internal sekolah, keluarga, dan dinamika perkembangan masyarakat tidak terkoneksi satu dengan lainnya. Dalam pelaksanaan UN, umpamanya, Nadhira merasa dipacu hanya untuk mengulang kaji apa yang ditransfer guru melalui proses belajar mengajar yang sudah disiapkan. Sekadar review penyerapan mata pelajaran. Siswa, belum diberi ruang untuk mengekspresikan pemikiran sesuai dengan perkembangan pengetahuan yang mereka dapat di luar sekolah, meskipun relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Tak cukup ruang untuk mengartikulasikan pemahaman dan pemikiran yang terjebak oleh metode mengajar guru-guru yang nyaris rutin dan baku.

Integritas insaniah siswa sebagai seorang pembelajar yang mendapatkan ilmu dan pengetahuan tidak hanya dari lingkungan sekolah, menurutnya belum terwadahi.  Apalagi, terbetik informasi, bahwa hasil UAN menjadi indikator bagi siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri.

Mestinya, menurut Nadhira, tidak demikian. Terutama, karena siswa mengikuti proses pendidikan yang sangat panjang, dan hasil ujian akhir sekolah (UAS) tak perlu dicurigai sebagai bukan bukti pencapaian prestasi peserta didik (siswa). Ia memandang harus ada korelasi antara hasil UAS dan UN (bebasis atau tidak berbasis komputer) secara kumulatif untuk memperoleh kesempatan yang sama mengikuti jenjang pendidikan tinggi negeri.

Adalah sikap kritis siswa semacam Nadhira, sesungguhnya, yang akan menjadi akselerasi perkembangan kemajuan pendidikan kita kelak. Sikap kritis semacam itu perlu direspon dan diwadahi. Agar bangsa ini tidak berulang kali terjebak ke dalam kubangan fantasi yang sama. Dalam konteks itu, mestinya UN tidak lagi hanya ekspresi politik pengajaran.

Harkat bangsa di masa depan, bergantung pada generasi baru cerdas, bijak, kritis, seperti Nadhira. Anak muda Indonesia yang sejak kini sudah bersikap, pendidikan merupakan jalan strategis mengubah bangsa ini menjadi sungguh hebat. |