Korupsi, Warisan Masa Lalu Mengganas di Masa Kini

Ratu Selvi Agnesia

AKARPADINEWS.COM | Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk, isu korupsi bergaung cepat di masyarakat, disebarluaskan melalui media. Apalagi saat ini ketika berkembang kontroversi pengangkatan Komisaris Jendral Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), yang oleh KPK dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ‘rekening gendut. ‘

Kontroversi, itu memanaskan atmosfer di dua institusi. Rakyat, bahkan turut serta menunjukkan keberpihakan mereka pada KPK.

Korupsi di Indonesia seperti fenomena gunung es, hanya puncaknya tampak di permukaan. Tak sedikit orang yang menganggap korupsi sebagai budaya, tradisi, sistem, penyakit sosial dan sejenisnya. Sebenarnya, sejak kapan korupsi muncul di negeri ini? Sejumlah penelitian menunjukkan, korupsi di Indonesia, ada sejak terbentuknya masyarakat. Sejak adanya pola interaksi sosial di dalam masyarakat. Artinya, tidak muncul hanya di era Indonesia modern. Hanya bentuknya yang berbeda.

Dari berbagai literatur, disebutkan, kata “Korupsi”  berasal dari bahasa latin, yakni “corruptio” (diambil dari kata kerja corrumpere), yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Sejarah korupsi Indonesia terbagi dua fase. Yakni : di masa sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu masa kerajaan hingga penjajahan, dan dia masa sesudah kemerdekaan (sejak Orde Lama - Orde Baru, sampai di era Reformasi saat ini).

Sebelum Indonesia Merdeka          

Perebutan kekuasaan dan wilayah terjadi pada kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan slogan demi “harta, tahta dan wanita” umpamanya di kerajaan Majapahit, Demak, Banten, Sriwijaya, Kutai Kartanegara ing Martanegara, dan di banyak kerajaan Nusantara lain, yang runtuh karena pemberontakan, kudeta dan dipicu sikap oportunisme di lingkungan kerajaan.

Terutama, ketika masyarakat dikenakan “upeti” dengan memberikan bagian dari hasil bumi kepada pemerintah dan para pangreh (pejabat) masa itu. Upeti ini terus berlangsung hingga tiba masa penjajahan. Upeti disebut sebagai salah satu akar korupsi. Upeti berkembang istilahnya menjadi  ‘sogpk menyogok’yang menimbilkan ‘memanipulasi’ demi kepentingan tertentu.

Pada masa penjahan korupsi menjadi sebuah kebiasaan, lalu berkembang menjadi sub sistem budaya. Terutama, karena praktik feodalisme masa kerajaan dibalut oleh penjajahan. Para demang, tumenggung hingga pejabat lainnya kebanyakan berada di bawah kekuasaan Belanda. Mereka diangkat dan dipekerjakan sebagai kaki tangan penjajah yang menghisap uang dan tenaga rakyat.

Setelah Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, kita mengalami masa pemerintahan atau rezim Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Orde Lama turut melahirkan sistem pemerintahan yang mengakomodasi pejabat dari kalangan oportunis, yang berujung pemberontakan, rontoknya pemerintahan Soekarno yang sangat berkuasa. Kemudian pemerintahan Orde Baru berkuasa dengan hegemoni kekuasaan yang refresif dan mendominasi rakyat. Pada masa Orde baru seolah-olah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) begitu mengakar dan bersifat sangat nepotistik, berpola kekeluargaan atau perkerabatan. Selama 32 tahun rakyat ‘ditidurkan, dibisukan, dan ditulikan’ hingga terjadi perlawanan rakyat puncaknya pada lengsernya Soeharto.

Bagaimana korupsi saat ini? Tentu lebih canggih, karena tanpa pilah jabatan, dalam situasi yang saling silang sengkarut. Banyak jabatan-jabatan penting yang oleh rakyat dianggap mampu mengayomi kesejahteraan, malah menghisap uang negara dan rakyat dengan sistem yang lebih canggih. Tak hanya kalangan eksekutif, legislatif dan judikatif pun tak bebas dari aksi koruptif. Karenanya, ketika Komjend BG dinyatakan tersangka oleh KPK, muncul pertanyaan publik: Layakkah seorang tersangka dicalonkan sebagai Kapolri dengan kekayaan miliaran di rekeningnya? Meskipun dia sudah menyatakan, rekeningnya telah dinyatakan clean oleh hasil verifikasi Kepolisian RI.

Lalu bagaimana dengan penyelesaian korupsi? Salah satunya adalah menciptakan generasi bangsa yang baru dan berani berkata konsisten memerangi korupsi. Artinya, memerlukan proses kerja bangsa yang panjang melalui pendidikan dan strategi budaya yang ampuh. |