Iran-Saudi, Proxy War, dan Kehancuran Timur Tengah

AKARPADINEWS.COM | EKSEKUSI mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap ulama terkemuka Syiah, Sheikh Nimr al-Nimr, pada 2 Januari lalu, makin memanaskan hubungan Iran-Arab Saudi. Eksekusi terhadap ulama vokal yang kerap menyerukan penggulingan rezim Kerajaan Saudi itu memicu kecaman internasional.

Aksi protes terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah. Demonstran menyerbu dan membakar kedutaan Saudi di Teheran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menyatakan, "Tuhan akan membalas pemimpin Saudi."

Di Irak, dua masjid Muslim Sunni dihancurkan. Dua orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Keputusan pemerintah Saudi mengeksekusi Nimr, diperkirakan akan memperluas ekskalasi konflik sektarian antara Sunni-Syiah di Timur Tengah.

Kemarahan itu disambut Saudi dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, pada 3 Januari lalu. Beberapa sekutu Saudi seperti Bahrain dan Sudan juga melakukan langkah serupa. Sementara Uni Emirat Arab, tidak memutuskan hubungan diplomatik, namun menurunkan status hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Iran-Saudi sudah sekian lama dibayangi perang dingin. Sejak Juli lalu, para pemimpin Arab juga mengungkapkan kekecewaannya ketika Amerika Serikat dan lima negara besar dunia lainnya, mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran. Iran setuju membatasi program nuklirnya dengan balasan pencabutan sanksi internasional terhadapnya. Saudi khawatir, kesepakatan nuklir itu akan menjadikan Iran, rival terkuatnya di kawasan Timur Tengah, menggusur dominasinya.

Saudi-Iran diketahui mendukung faksi-faksi di Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, dan Bahrain sejak Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003. Hal itu tidak terlepas dari sejarah konflik Sunni-Syiah, di mana keduanya bersaing untuk mendominasi di Timur Tengah. Kekuatan Syiah dipimpin Iran, sementara Saudi mengendalikan Sunni.

Proxy war yang melibatkan kekuatan lain--selain Iran-Saudi, yang dipicu sektarianisme agama, menjadi penyebab kehancuran di wilayah Timur Tengah selama lima tahun terakhir.

Di Suriah, lebih dari 250.000 tewas akibat pemberontakan melawan rezim Bashar al-Assad, sejak Maret 2011. Perang Suriah juga memicu krisis pengungsi yang paling parah sejak Perang Dunia II. Hampir 4,4 juta warga Suriah terpaksa mencari perlindungan di negara-negara tetangga.

Kekuataan Syiah Iran diketahui berada dibelakang rezim Assad. Dukungan itu tidak terlepas dari peran ayah Bashar, Haffez al-Assad yang berpihak kepada Iran saat perang dengan Irak (1980-1988). Sementara Saudi diketahui mendukung pemerintah Irak yang dikuasai Sunni.

Pada akhir Maret lalu, Saudi melancarkan perang melawan pemberontak Houthi dan sekutunya di Yaman. Houthi, merupakan sekte Syiah yang disebut Zaydis, yang merupakan sekutu Iran. Perang telah berlarut-larut, serangan udara Saudi dan sekutunya Sunni, menyebabkan 2.600 masyarakat sipil tewas.

Perang di Suriah dan Yaman tidak bisa dihentikan tanpa kesepakatan antara Iran dan Saudi. Sementara kedua negara itu menolak untuk berbicara. Kekerasan di Suriah dan Yaman pun diperkirakan akan lebih buruk lagi pasca memanasnya hubungan Iran-Saudi.

Meski pejabat Saudi bersikeras tidak akan memboikot pembicaraan damai yang disponsori PBB di Suriah yang dijadwalkan 25 Januari nanti, pertemuan itu tidak membawa prospek bagi perdamaian.

Selain itu, pertumpahan darah dan kekacauan, akan makin memperkuat militan Negara Islam (ISIS), yang telah menguasai kota Raqqa, Suriah. Di Yaman, di Semenanjung Arab, Al Qaeda dan kelompok militan lainnya mengambil keuntungan akibat kekosongan kekuasaan.

Raja Abdul Aziz Al-Saud mengklaim kepemimpinannya atas dunia Muslim. Dinasti Saud, dan ulama Wahhabi ultrakonservatif menafsirkan legitimasi politik pada konsep Islam abad pertengahan, di mana Muslim wajib taat kepada pemimpinnya, selama menerapkan hukum Islam. Pandangan ini tidak mentolerir perbedaan pendapat. Saud juga ingin mengasosiasikan Islam dengan identitas Arab, meskipun orang-orang Arab telah menjadi minoritas dalam agama selama berabad-abad.

Paham Sunni akhirnya mendominasi hingga merengkuh 90 persen populasi Muslim dunia, terutama karena pergerakan Wahhabi di Arab Saudi. Namun, Muslim Syiah Iran unjuk kekuatan. Klaim Dinasti Saud itu ditentang Iran, terutama sejak Revolusi Islam pada tahun 1979.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, menganggap monarki Saudi bid'ah. Hubungan diplomatik kedua negara pun terputus selama empat tahun.

Dalam perkembangannya, Saudi mengkhawatirkan perkembangan Syiah. Sheikh Nimr al-Nimr yang dieksekusi mati Saudi adalah pemimpin Syiah, yang berhasil menancapkan pengaruhnya. Ia pun menganjurkan pemisahan dari Saudi untuk wilayah bagian Timur yang kaya minyak.

Nimr menuntut keadilan terhadap Syiah di Saudi. Oleh rezim Saudi, dia dianggap sebagai teroris. Namun, bagi Iran, Nimr, sangat dihormati karena memperjuangkan hak-hak Syiah, kelompok minoritas yang termarginal di Saudi.

Nimr ditangkap pada tahun 2012, setelah memimpin aksi protes. Dia ditembak empat kali di bagian kakinya. Tiga orang tewas kala protes yang dilakukan. Nimr memiliki pengaruh yang sangat kuat di kalangan pemuda Syiah di Arab Saudi dan Bahrain.

Selama satu dekade terakhir, ulama itu ditangkap beberapa kali. Hukuman mati dijatuhkan padanya pada Oktober 2014 lalu. Nimr telah membantah tuduhan politik terhadapnya. Para pendukungnya menyatakan Nimr hanya menganjurkan demonstrasi damai dan menghindari bentrokan dengan pemerintah. Namun, dia tetap divonis mati bersama 46 terpidana terorisme lainnya. 

Sejak invasi AS ke Irak, pusat-pusat kekuasaan tradisional di dunia Arab, Mesir, dan negara-negara Teluk lainnya, mengkhawatirkan pertumbuhan Iran, apalagi dengan ambisi nuklirnya. Di Irak, Arab Saudi mendukung pemberontak Sunni, sementara Iran mendukung pemerintah Syiah yang baru memimpin.

Setelah invasi Irak, pemimpin Sunni sebagian besar memilih diam di depan umum karena takut bertentangan dengan Iran. Mereka juga enggan terlalu dekat dengan Goerge Bush, Presiden AS kala itu, yang tidak populer. Tapi secara pribadi, mereka ingin pihak lain memihak padanya untuk mengatasi masalah Iran. Di tahun 2007, mereka berteriak-teriak agar Amerika Serikat dan Israel menyerang instalasi nuklir Iran, tidak peduli konsekuensinya.

Wikileaks pernah merilis adanya serangkaian pertemuan pada April 2008 lalu antara Raja Abdullah dengan dan pejabat tinggi AS saat berada di Riyadh untuk mendiskusikan kebijakan Amerika Serikat di Irak. Para pemimpin Arab diketahui marah atas pengaruh Iran di Irak, dan ketidakmampuan mereka untuk melawan Iran. Kemudian, Duta Besar Saudi untuk Washington, Adel al-Jubeir, yang sekarang menteri luar negeri, mendesal AS untuk menyerang Iran dan mengakhiri program senjata nuklirnya.

Eskalasi konflik Arab-Iran makin meninggi setelah meletupnya pemberontakan Arab tahun 2011. Dinasti Saud mencoba untuk mematahkan momentum revolusioner di wilayah tersebut. Rezim Saudi menjadi sangat gugup ketika revolusi menyebar ke Yaman, di perbatasan selatan, dan Bahrain, sebuah negara dengan mayoritas Syiah, yang diperintah oleh monarki Sunni.

Saudi menuduh Iran mendukung pemberontakan di Bahrain, dan mengirim pasukan pada Maret 2011 untuk menghancurkan gerakan pro demokrasi.

Dan, proxy war pun dengan cepat meluas ke Suriah. Demonstrasi damai di Suriah berubah menjadi kekerasan, saat menanggapi tindakan kejam rezim Assad. Saudi, Qatar, dan Turki mulai mengirimkan uang dan senjata untuk mendukung para pemberontak. Sementara Iran memberikan dana, senjata, dan penasihat militer, untuk menopang rezim Assad.

Di Yaman, kelompok pemberontak Syiah, Houthi, diduga memiliki hubungan dengan Iran. Dengan dalih mendukung pemerintahan resmi Presiden Abd Mansour Hadi, Saudi lalu melancarkan serangan udara untuk menggempur Houthi.

Proxy war juga dirasakan di beberapa negara yang banyak dihuni Syiah, seperti Libanon, di mana Saudi berupaya meredam pengaruh Hizbullah yang didukung Iran. Ketegangan kedua negara juga terlihat di Irak. Dominasi Sunni di Irak mulai runtuh setelah Saddam Husein tak lagi berkuasa.

M. Yamin Panca Setia