Hidupkan Lagi Program Pro Rakyat

SURABAYA, AKARPADI.COM | Sidang Pleno Kongres IV Partai Demokrat yang berlangsung di Auditorium Shangri-La – Surabaya, 11-13 Mei 2015 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, berakhir dengan spirit harmoni kebangsaan. Selain memilih Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum periode 2015-2020, Kongres juga memutuskan berbagai keputusan kongres menyangkut konstitusi partai dan program kerja. Juga, rekomendasi Partai Demokrat untuk pemerintah.

10 rekomendasi tersebut dibacakan secara langsung oleh SBY pada penutupan Kongres, Rabu malam dengan lantang dan aksentuasi yang jelas. Rekomendasi itu menggunakan bahasa terang, dimulai dengan kalimat, "Atas rahmat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dengan niat dan tujuan yang baik agar pemerintahan Presiden Joko Widodo sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, serta agar saudara-saudara kami rakyat Indonesia dapat terus ditingkatkan kesejahteraannya.”

Ketua Umum Partai Demokrat, SBY -- yang juga Presiden Republik Indonesia ke 6 – ketika menyampaikan  rekomendasi, itu mengawali dengan kalimat, "Partai Demokrat berpendapat jika pemerintah berkenan untuk menerima dan menjalankan 10 rekomendasi Partai Demokrat, diyakini akan banyak lagi yang dicapai oleh pemerintah dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.”

Sepuluh Rekomendasi Partai Demokrat, itu meliputi:

1. Terus jaga dan hidupkan kembali iklim dan kampanye pemberantasan korupsi, karena rakyat menginginkan Indonesia makin ke depan makin bersih dan makin bebas dari korupsi. Utamakan upaya dan tindakan pencegahan; tetap agresif dan tanpa pandang bulu; cermat dan tidak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka serta tidak ada motif politik atau unsur subyektif lainnya; dan putusan pengadilan diharapkan benar-benar obyektif, logis, dan adil.

2. Selamatkan institusi KPK dan Polri agar kedua lembaga penegak hukum tersebut tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif. Fungsi dan pelaksanakan tugas institusi tidak boleh terganggu karena terjadinya benturan kepentingan orang-seorang.

3. TNI dan Polri harus tetap terbebas dari lingkaran politik kekuasaan, agar tidak mengkhianati reformasi dan juga tidak membuat TNI dan Polri terpecah-belah serta tidak lagi independen. Kedua belah pihak, baik pihak sipil maupun pihak TNI dan Polri, secara sadar dan aktif harus menegakkan hubungan sipil militer yang sehat, sesuai dengan tatanan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.

4. Partai Demokrat mendengar aspirasi saudara-saudara kami rakyat Indonesia, yang menginginkan negara tetap berpihak kepada rakyat yang kurang mampu. Oleh karena itu, kami berharap agar pemerintah mengembalikan dan menghidupkan lagi program-program pro rakyat (apa pun istilahnya), agar tercipta keadilan sosial dan kaum miskin pun dapat terus ditingkatkan kesejahteraannya. Jangan sampai ekonomi kita justru menuju ke sistem kapitalisme dan pasar yang fundamental serta lebih neo-liberalistik.

5. Pembangunan infrastruktur memang amat penting, tetapi jangan sampai APBN terkuras hanya untuk biaya infrastruktur. Biaya pembangunan infrastruktur haruslah memadukan antara anggaran pemerintah, dana BUMN, dan juga swasta. Sebaliknya, alokasikan anggaran yang cukup, baik dari APBN maupun APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, utamanya untuk program pengurangan kemiskinan.

6. Jaga dan hidupkan kembali MP3EI - apa pun namanya, atau nama bisa saja diganti – karena masterplan pembangunan infrastruktur dan konektivitas seluruh Indonesia tersebut disusun dan direncanakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta. Tentu saja sebagai sebuah rencana induk (masterplan), MP3EI harus tetap dilakukan perbaikan dan perubahan.

7. Saat ini ada persoalan dalam perekonomian kita. Di samping terjadinya pelambatan pertumbuhan, juga ada masalah di sektor moneter, fiskal, dan juga sektor riil. Partai Demokrat berharap pemerintah mengelola ekonomi nasional dengan sungguh-sungguh serta dengan menetapkan kebijakan yang tepat disertai dengan tindakan yang efektif, sehingga ekonomi tetap tumbuh serta kemiskinan dan pengangguran terus pula berkurang. Presiden Jokowi diharapkan bisa mengkomunikasikan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, agar rakyat Indonesia mengerti dan bisa memberikan dukungannya.

8. Kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI memang harga mati, dan Partai Demokrat sependapat dan setuju dengan sikap Presiden dan pemerintah. Namun, jangan sampai pengelolaan hubungan internasional dan tindakan taktis di lapangan keliru, sehingga mengakibatkan terganggu dan memburuknya hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga maupun negara sahabat lainnya. Kedua tujuan dan kepentingan itu, kedaulatan dan tegaknya wilayah NKRI dengan kemitraan dan kerja sama internasional, sesungguhnya dapat dicapai secara bersamaan.

9. Kehidupan bernegara yang sehat, termasuk tegaknya nilai-nilai demokrasi, meniscayakan kepatuhan bersama atas pranata hukum, etika politik dan niat baik (good will) dari segenap pelaku demokrasi dan elemen bangsa. Mengalir dari semangat ini, Partai Demokrat berharap agar ke depan ini terjalin hubungan yang sehat dan harmonis antara negara dan pemerintah dengan partai-partai politik, serta hubungan antarsesama partai politik, berdasarkan prinsip saling hormat-menghormati dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing.

10. Kita sama-sama mengetahui bahwa ciri-ciri tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemerintahan yang kapabel, akuntabel, transparan, responsif, dan taat aturan (rules based). Partai Demokrat berharap agar semua keputusan, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh Presiden Indonesia dan pemerintah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Hal itu penting agar di satu sisi rakyat sungguh mengerti dan tidak salah persepsi, dan di sisi lain, rakyat bisa ikut mengontrol apakah keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintah itu sesuai dengan tatanan konstitusi dan perangkat peraturan perundangan, berdasarkan common sense serta sungguh mempertimbangkan pikiran dan aspirasi rakyat.

Pada penutupan Kongres IV Partai Demokrat, itu SBY menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan para pimpinan lembaga negara, pimpinan partai politik, para menteri dan mantan menteri yang sudah memenuhi undangan saya. SBY juga menyatakan, akan menjalankan mandat dari kongres yang telah memilihnya kembali sebagai Ketua Umum. SBY, menegaskan dirinya siap melaksanakan amanah Kongres. | JM Fadhillah