Akankah Wapres Kembali Jadi Ban Serep

Bang Sem

INI cerita lain soal orang nomor dua di Republik Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kepada wartawan, di Kantor Wakil Presiden – Selasa (27/1), JK mengatakan, dia tidak bisa melaksanakan rapat, lantaran semua menteri yang harus rapat tidak ada.

Para menteri Kabinet Kerja, katanya, tengah bersemangat melaksanakan pekerjaannya di berbagai daerah atau. Akibatnya, rapat yang akan diselenggarakan bersama sejumlah menteri pun menjadi terhambat. Rapat dengan sejumlah menteri yang sudah diagendakan pun terpaksa ditunda karena. "Semua ikut presiden dalam hal pelabuhan, melihat listrik," katanya.

JK mengatakan, “You sekarang cari menteri tidak banyak di kota karena harus ke daerah untuk melihat keadaan, melaksanakannya." Padahal, pemerintahan juga kudu konsisten membuat perencanaan bersama, mengawasi pelaksanananya, serta mengatasi masalah-masalah yang ada.

Tak perlu heran dengan situasi demikian. Dalam masyarakat yang masih diikat oleh patron client relationship dan traditional authority relationship sekaligus, orang nomor dua tak mendapat porsi prioritas. Terutama karena clientility selalu memberi prioritas pada orang nomor satu. Dan Wapres, boleh jadi kembali seperti ke era Presiden Soeharto, ada dalam ketiadaan dan tiada dalam keberadaan.

Kala itu, banyak orang menyebut, Wapres itu laksana “ban serep,” berfungsi bila diperlukan atau dalam keadaan darurat. Misalnya, ketika ban mobil kena ranjau paku atau ranjau beling.

JK nampaknya memang tak diberikan  peran fungsional atau proporsional plus, seperti di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena diberikan peran fungsional dan proporsional plus, itulah bintang JK kala itu, menjadi terang benderang, bahkan ada yang menyebutnya “the real President.”

Agaknya, Jokowi tak mau begitu. Prinsip, “dalam satu perahu hanya ada satu nahkoda atau matahari hanya satu,” lebih berlaku di era pemerintahan Jokowi, yang baru berusia empat bulan ini. Jokowi mau tiru era Bung Karno dan Pak Harto yang menempatkan dirinya sebagai power centrum. Dia, sepertinya tak mau berbagi peran lebih banyak dengan Wapres.

Salahkah begitu? Tentu saja tidak. Tapi, sejarah pernah mencatat, sikap demikian telah menimbulkan terjadinya disharmoni antara Presiden dengan Wakil Presiden. Itulah yang membuat dwitunggal menjadi setunggal, ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Untungnya, Hatta adalah intelektual yang pandai mengelola dirinya. Meskipun, hal itu secara berlahan dan pasti, akhirnya menggelincirkan Soekarno ke dalam jebakan fantasi-nya.

Akibatnya, terjadi krisis ekonomi yang membuat rakyat musti antre beras, bulgur, dan minyak tanah. Trisaksi yang diusung, pun tak menjadi kenyataan. Terutama, karena kedaulatan negara lebih diperkaya dengan retorika, kemandirian ekonomi terguncang karena fundamentalnya lemah. Kepribadian dalam konteks budaya, hanya berujung pada teringkusnya Koes Bersaudara karena dianggap sebagai penebar musik ngak ngik ngok.

Spirit kepemimpinan ‘setunggal’ terombang-ambing, karena begitu banyak haru biru dengan berbagai gelar pencitraan: Pemimpin besar revolusi, Walihyul Amri adh Dharuri bis Syaukah, dan Presiden Seumur Hidup. Untuk dan atas nama demokrasi terpimpin, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia pun dibubarkan.

Akankah Jokowi seperti itu? Wallahua’lam bissawab. Bung Karno menjadi Presiden setelah melalui proses tempaan yang luar biasa melalui revolusi kemerdekaan. Jokowi bukan Bung Karno dan Jusuf Kalla bukan Muhammad Hatta.. |