Yogyakarta, Provinsi Pertama Didatangi Bus Antikorupsi

 

JAKARTA, AKARPADINEWS.Com-  Kini masyarakat luas makin mudah untuk melaporkan dugaan korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui bus AntiCorruption Learning Center (ACLC). Provinsi pertama yang akan dikunjungi  dalam upaya “jemput bola” ini adalah Yogyakarta.

 

Mobil ACLC ini baru diluncurkan KPK pada Selasa (14/10) di gedung KPK Jakarta sebagai langkah inovatif dalam pencegahan korupsi. Hadirnya bus ini diharapkan KPK bisa menjangkau masyarakat hingga pelosok negeri.

 

Usai peluncuran, bus ACLC ini akan segera menjalankan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi di sejumlah provinsi. Yogyakarta akan menjadi tujuan pertama bus yang mampu menampung 10 orang peserta di dalam bus, dan hingga 50 orang di luar bus.

 

Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, bus ini merupakan langkah “jemput bola” KPK dalam menyebarkan dan menanamkan nilai antikorupsi kepada masyarakat. “KPK ingin menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke pelosok daerah di Indonesia, sehingga nilai-nilai antikorupsi bisa disebarkan secara agresif. Ini seperti kelas berjalan,” katanya dalam keterangan resminya.

 

Bus tersebut dilengkapi dengan 11 perangkat komputer untuk peserta dan instruktur, televisi layar datar, sound system, layar besar berukuran 12 meter persegi, tenda hidrolik dan mini panggung, bus ini bisa digunakan untuk pelatihan di dalam dan luar bus. Adapun sejumlah materi yang bisa didapatkan dari Bus ACLC antara lain, teori dan strategi antikorupsi, modul pendidikan antikorupsi, Pengaduan masyarakat, pengelolaan gratifikasi, dan tata cara pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

 

Bus ini merupakan hasil kerja sama KPK dengan GIZ Jerman dalam upaya pencegahan korupsi. Perwakilan GIZ, Mathias Muehle, menilai strategi KPK yang menggunakan bus sebagai sebuah medium kampanye dan sosialisasi, merupakan pendekatan yang luar biasa. “Di Asia dan Eropa, sejauh ini belum ada yang menggunakan cara ini dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

 

 

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan perwakilan dari GIZ.