Bukan Karena Wangsit
Bukan karena petinggi negeri menerima wangsit sehingga 'ingin mendirikan dan mengembangkan koperasi.' Di berbagai negara yang mengalami kolonialisma, koperasi didirikan dan dikembangkan untuk menjawab tantangan pemajuan daya sosio ekonomi rakyat guna mencapai kesejahteraan berkeadilan.
Karenanya, keberadaan koperasi sebagai gerakan rakyat bersifat buttom up movement katimbang mainstream / top down movement. Gerakan perjuangan rakyat melawan kolonialisma pada paruh awal Alaf ke XX.
Sebagai suatu gerakan, Bung Hatta mendudukkan koperasi sebagai usaha bersama rakyat berasas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi merupakan istitusi sosio ekonomi mandiri, memainkan peran asasi sebagai sokoguru (pilar utama) ekonomi rakyat.
Tata kelola koperasi dengan sendirinya memadukan dua kepentingan utama profit dan benefit dalam satu tarikan nafas. Berbeda dengan kapitalisma yang bertumpu pada modal finansial, koperasi bertumpu pada modal insan -- dengan segala daya cipta yang menyertainya. Karenanya dari perspektif budaya, gerakan koperasi berdimensi luas. sebagai manifestasi manusia dengan kemerdekaan sejati.
Di Alaf XXI yang sering disebut sebagai post truth era -- dengan ketidak-pastian, kegamangan, keribetan, dan kemenduaan yang menyertainya -- gerakan koperasi mesti memainkan peran dan fungsi strategisnya sebagai wahana yang menguatkan akses rakyat terhadap modal, pasar, dan informasi. Dalam konteks demikian, koperasi memainkan peran strategis sebagai penggerak daya kooperatif dan daya kolaboratif yang menguatkan posisi rakyat sebagai subyek.
Akan halnya negara memainkan peran sebagai pelindung, fasilitator dan katalisator dalam merawat kreativitas ekonomi rakyat. Bukan laiknya korporasi yang mengampu koperasi di pedesaan maupun di perkotaan.
Kini di Alaf XXI, di berbagai negara yang telah dan tengah melakukan proses pemajuan peran, fungsi, dan konstelasi rakyat dalam pembangunan, tata kelola koperasi menggeser peran negara yang selalu memandang segala sesuatu bersifat top down dan mainstream atas pemangku kepentingan.
Syahwat Kapitalisme
Kendati demikian, dominasi peran negara atas koperasi -- di negara-negara berkembang -- menjadi salah satu faktor utama penyebab melemahnya daya ekonomi rakyat. Terutama ketika proses dinamis mewujudkan koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi terhalang oleh ambisi dan obsesi politik menjadikan koperasi sebagai legasi kuasa.
Di negara-negara yang mengalami dutch deseas (penyakit walanda) -- kaya sumberdaya alam, namun rakyatnya melarat -- ekonomi dan politik dikuasai para oligark dengan syahwat kapitalisme meruah, isu koperasi kerap mengemuka sekadar sebagai bagian dari aksi progress trap -- bila tak hendak dikatakan sebagai fantacy trap. [ Artikel terkait : Penyakit Walanda dan Kutukan Sumber Daya ]
Koperasi tak menjadi sungguh sokoguru yang berperan sebagai daya fundamental ekonomi yang kokoh. Karenanya, kerap tak berdaya kala krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi - politik.
Di berbagai negara yang lebih banyak didominasi politisi katimbang negarawan, miskin pemimpin kaya petinggi, miskin intelektual kaya akademisi, pengampuan negara atas koperasi -- via badan usaha milik negara (BUMN) -- hilang makna. Khasnya, ketika BUMN hanya berperan sebagai dairy cow yang banyak menghadapi non corporate intervention sebagaimana tercermin dalam komposisi kepengurusan organisasi manajemennya. Terhuyung BUMN-nya, teruk terpuruk juga koperasinya.
Di negara-negara yang sungguh menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat, paradigma tata kelola kooperatif dan kolaboratif di Alaf XXI menggeser fokus dari birokrasi negara yang bersifat mainstream - top-down ke jaringan multi-pemangku kepentingan.
Dihadapkan dengan tantangan global era post truth ini -- mulai dari bagaimana membalik kemiskinan, pengendalian demografi, singularitas, dan gaya hidup berkelanjutan (sustainability life data-style), tanpa kecuali keseimbangan kecerdasan budaya global dengan kearifan budaya lokal (Martin, 2007) -- tata kelola koperasi mengalami ironi getir karena berada dalam kendali korporasi.
Apalagi, kondisi demikian terjadi, kala pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil kini berbagi kekuasaan ketika mengatasi tantangan global yang kompleks seperti perubahan digital dan pembangunan berkelanjutan.
Krisis 1996-1998 yang mengubah krisis moneter - ekonomi - politik menjadi krisis multi dimensi. Demikian pula halnya dengan krisis moneter 2008, lantas 'serangan mendadak nanomonster Covid 19 (2020-2023), termasuk beragam jenis korupsi yang menggila, ternyata tak dipandang sebagai peringatan keras, Sekadar diingat sebagai kenangan masa lalu belaka.
Menjawab Kekhawatiran
Wangsit koperasi tak dihadapkan dengan prediksi gagalnya lembaga tradisional yang gagal menyelesaikan masalah ekonomi dan lingkungan yang saling terkait dan bergerak cepat sendirian. Dalam satu tarikan nafas arus ekonomi digital yang didorong percepatan teknologi melaju dengan sejumlah indikator perubahan, seperti data terbuka, komunikasi transparan, dan partisipasi warga secara real-time.
Penyelenggaraan pemerintahan yang abai terhadap pentingnya pertimbangan ilmu pengetahuan, masih menunjukkan pengambilan keputusan dengan kontrol otoritas tunnggal, sedangkan khalayak sudah mengadopsi cara dan budaya baru, kontrol otoritas dengan jaringan horizontal dan konsensus. Sesuatu yang relevan dengan tata kelola koperasi, karena kontrol otoritas dengan cara dan budaya baru mensyaratkan perlibatan lembaga publik dan komunitas lokal yang bekerja berdampingan.
Partisipasi aktif dan kritis khalayak mesti mendapatkan ruang peran mutakhir kontrol demokratis, yang jauh lebih bermakna katimbang kepatuhan pasif. Karena kontrol demokratis menggantikan struktur yang bergerak cepat dan terikat aturan dengan sistem fleksibel yang merespons dengan cepat pergeseran lokal, nasional, regional, dan global.
Di tengah perubahan zaman, tata kelola koperasi bergerak dengan paradigma anyar, menjawab kekhawatiran di seluruh dunia tentang perlunya peningkatan peran dan kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional - regional - global, terutama setelah pengumuman tahun 2012 sebagai 'Tahun Koperasi Internasional'. (Nooraslinda Abdul Aris, Rohana Othman cumsuis, 2014).
Lepas dari inisiasi yang dijentik oleh wangsit atau bukan, tata kelola koperasi harus menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan status dan reputasi sebagai entitas bisnis yang solid dan unik, sekaligus layak dipandang sebagai pendekatan jangka panjang yang kuat untuk membangun ekonomi yang kompetitif. (Ismail, Embi, Choo, dan Arif, 2014).
Dalam konteks inilah para pengambil keputusan di kalangan pemerintah atau negara yang mengurusi koperasi mesti memilih jalan yang tepat dalam menyiapkan modal insan pengelola koperasi dengan core business utamanya, yaitu business - social services, untuk memicu pertumbuhan. Antara lain dengan menimbang ihwal Customer Value (nilai pelanggan), Cost to Customer (biaya bagi pelanggan), Convenience to Customer (kemudahan bagi pelanggan), Customer Intimacy (kekariban pelanggan).
Karenanya Menteri Koperasi mesti mewanti-wanti siapa saja mitra kerjanya di kabinet untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan pandir : menutup gerai kompetitor. Itu sebabnya, para calon manajer koperasi lebih harus dilatih tentang bagaimana memikat pelanggan, bekerjasama dan berkolaborasi dengan sesama 'pemain' di lapangan retail. |
