Boomerang Kritik KJ Ihwal Republik Pisang

KUALA LUMPUR | Khairy Jamaluddin jèngkèl dengan jerebu (kabut asap) yang 'membekap' wilayah negara Malaysia di Sarawak dan Semenanjung , akibat pembakaran - kebakaran hutan dan ladang (khasnya di lahan gambut) Kalimantan dan Sumatera.

Siniaren (podcaster) dan penyiar radio yang juga politisi UMNO (United Malay Nation Organization) bekas Menteri Pemuda dan Sukan (2013-2018), anggota Angkatan Tentera Malaysia berpangkat Brigardir Jenderal, itu -- sambil meminta ma'af - memperlèkèh Indonesia sebagai 'banana republic' alias 'republik pisang' dunia ketiga. KJ menyampaikan kritik pedasnya itu, dalam salah satu episode siniarnya Keluar Sekejap (KS), Jum'at (4/09/26).

Kritik KJ bak melontar boomerang. Kritiknya dengan menyebut "banana republic' tersebut mendapat respon di media sosial warga Malaysia. Pemilik akun facebook Tharmaraj Raj di akun FB-nya berkomentar,  "Khairy Jamaluddin, kritik terhadap pemerintah Indonesia tentang kabut asap — saya setuju. Tetapi mengapa perlu menghina semua negara tetangga sebagai "negara dunia ketiga" dan "republik pisang"?

Bekas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia (2020-2021) mengekspresikan kejèngkèlannya melihat melihat pemerintah Indonesia (antara lain Menteri Kehutanan) yang lamban mengatasi api kebakaran hutan dan lahan, sehingga berdampak buruk bagi penduduk Malaysia.

Bekas Menteri Kesehatan Malaysia (2021-2022) kelahiran Kuwait (10/01/1976) yang juga menantu PM Malaysia ke 6 (Abdullah Badawi - Pak Lah), itu sungguh gregetan, lantaran isu kebakaran hutan dan lahan selalu berulang terjadi di musim kemarau.

Kesannya, Indonesia mebiarkan isu sedemikian terus berulang. Tak pernah menjadikan peristiwa tahunan ini sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Bahkan terkesan,   pengulangan peristiwa kebakaran hutan dan lahan sebagai sesuatu yang biasa, rutin, dan reguler.

Dari periode ke periode para petinggi yang terkait dengan isu kebakaran hutan dan lahan -- khasnya Menteri - menteri: Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kesehatan -- selalu berkilah,  jerebu yang menyesakkan dada dan membekap pernafasan khalayak di jiran bergantung pada angin. Pernyataan yang terkesan mengabaikan sumber masalah.

Suami Nora Abdullah yang bekas anggota parlemen Rembau - Negeri Sembilan tersebut menilai, berulang-ulangnya peristiwa pembakaran dan kebakaramn hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera atau Indonesia pada umumnya, lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum oleh otoritas Indonesia terhadap para pelaku (dan oligark).

Kurang Tindakan Tegas

Dalam episode terbaru siniar Keluar Sekejap yang diasuhnya bersama Shahril Hamdan - politisi mantan juru bicara UMNO, KJ mengemukakan, Rekam jejak peristiwa pembakaran dan kebakaranm hutan - lahan di Indonesia menunjukan lemahnya negara dalam menuntut dan menindak pelanggaran lingkungan.

“Pertama-tama saya meminta maaf kepada teman-teman saya di Indonesia, tetapi sayangnya, kita tinggal di sebelah negara dunia ketiga yang sesungguhnya. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak memiliki masalah dalam hal penegakan hukum, tetapi ini benar-benar negara republik pisang,” katanya .

KJ yang sempat menjadi wartawan The Economist (1999) untuk liputan isu-isu geo politik dan kebijakan internasional, dan kolomnis untuk Time dan The Wallstreet Journal, itu mengatakan, "Penuntutan pelanggaran lingkungan seperti pembukaan lahan melalui pembakaran seringkali memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan respons Jakarta terhadap masalah ini cenderung pasif dan reaktif."

Menurut KJ, pemerintah Indonesia memadamkan api, namun lemah dalam menegakkan hukum yang lemah. Kurang tindakan tegas terhadap perusahaan terbabit kebakaran dan pembakaran hutan kurang.

KJ yang bekas pemandu acara televisi Dateline Malaysia (1999-2000), itu mengacu pada kegagalan berulang Indonesia dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yang telah berkontribusi pada jerebu parah yang melanda Malaysia, khususnya Sarawak.

Menyebut Indonesia sebagai 'banana republic' alias 'republik pisang,' bekas Ketua Pemuda UMNO itu menilai, Indonesia gagal menghentikan kebakaran hutan dan lahan.

Selari dengan hal tersebut, ASEAN dipandang tak becus menyelesaikan masalah jerebu (kabut asap) lintas batas yang berlangsung terus menerus.

Tharmaraj Raj mengemukakan, Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk. "Kesalahan penegakan hukum pemerintah atau perusahaan yang melakukan pembakaran tidak membuat seluruh bangsa Indonesia layak dihina."

Perbatasan politik antara Malaysia dan Indonesia saat ini, tulis RAJ, tidak dapat menghapus sejarah panjang hubungan manusia, budaya, dan keluarga antara kedua negara.

"Jadi, apa sebenarnya manfaat bagi Malaysia ketika seorang mantan menteri menggunakan bahasa seperti "republik pisang" terhadap negara tetangga?" tanyanya.

Kritiklah Kegagalannya

Jika Indonesia gagal mengendalikan pembakaran hutan, kritiklah kegagalan tersebut. Tuntut penegakan hukum. Tuntut tindakan dari ASEAN. Tuntut agar perusahaan yang bersalah dituntut.

Lebih ironisnya, tulis Raj, sejarah keluarga Anda sendiri memiliki akar Minangkabau, dan tanah asal komunitas Minangkabau adalah Sumatera Barat.

"Negeri Sembilan sendiri memiliki hubungan sejarah yang sangat dalam dengan dunia Minangkabau. Demikian pula, sejarah Malaysia telah dipengaruhi oleh pergerakan masyarakat Bugis, Jawa, Banjar, dan berbagai masyarakat Nusantara selama berabad-abad," tambah Raj.

Raj melanjutkan, "Malaysia dan Indonesia adalah tetangga. Kita berbagi ekonomi, perdagangan, pekerja, budaya, bahasa, dan sejarah yang sangat panjang. Besok ketika Malaysia memerlukan kerja sama Indonesia, kita masih perlu duduk di meja perundingan."

Ini adalah masalah politik kita saat ini. Segala sesuatu ingin digunakan sebagai provokasi untuk menarik perhatian. Di negara kita, itu adalah provokasi rasial dan agama; dengan negara-negara tetangga, itu adalah bahasa yang menghina. Kita memerlukan pemimpin yang menyelesaikan masalah, bukan menambahnya.

Terkait dengan isu tersebut, WALHI -- wahana lingkungan hidup Indonesia - salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memusatkan perhatian pada lingkungan hidup mengemukakan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh deforestasi. Khasnya untuk membuka lahan bagi perkebunan kelapa sawit, tambang, dan kegiatan pembukaan lahan lainnya.

Akibat pembakaran dan kebakaran tersebut, ungkap WALHI, membuat lahan menjadi kering dan rentan terhadap kebakaran. Situasio kian diperburuk oleh El Nino, meski  tak berkaitan langsung. | sharia