Telapak Kaki Gatal, Telapak Sepatu Yang Digaruk

Bang Sem

ISTILAH ‘menggambar lauk dan nasi lezat’ kala lapar dan menggaruk telapak sepatu kala telapak kaki gatal, saya yakin, pas dan cocok untuk ditabalkan pada jalan pikiran Rini (Suwandi) Soemarsono, Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berlatar keuangan itu. Rencananya, Rini ingin menjual Gedung Kementerian BUMN yang dianggukkan oleh Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro, dan disupport Presiden Jokowi, berangkat dari pikiran semacam itu.

Bila sekadar ingin menghitung secara diametral dengan jumlah karyawan Kementerian BUMN, jalan pikiran Rini boleh jadi masuk akal. Dengan asumi setahun kudu menanggunhg belanja pemeliharaan dan listrik sebesar Rp12 mio (miliar), artinya rata-rata cost pemeliharaan per bulan sebesar Rp1 mio.  Biaya itu bisa sangat terlalu besar atau sebaliknya terlalu kecil, bila dibandingkan secara diametral dengan revenue, laba, dan kontribusi BUMN (dalam bentuk deviden) melalui APBN.

Celakanya, di negeri yang sedang berjalan sungsang ini, efisiensi selalu dipahami dalam konteks rendahnya biaya dan murahnya cost operasional, sesuai dengan esensi pencitraan yang tak habis dilakukan Jokowi. Bila ternyata kontribusi BUMN terhadap APBN sangat kecil, yang harus dilakukan Rini bukan lebih dulu menjual gedung, tetapi bagaimana dia meningkatkan kinerja BUMN, dan memberi manfaat atas gedung sehingga berpotensi rendah dari aspek belanja Kementerian BUMN, tapi bernilai guna lebih dari aspek pemanfaatan gedung.

Karena tak menjelaskan secara detil dan lengkap alasan di balik gagasannya, maka muncullah beragam presumsi dan spekulasi. Pertama, Rini meneruskan kebiasaan pendahulunya dari PDIP, Laksamana Soekardi yang di era Presiden Megawati Soekarnoputri gemar menjual asset BUMN, bahkan BUMN-nya sendiri. Kedua, Rini kikuk bekerja karena di gedung itu untuk sementara waktu (sambil menunggu gedungnya dibangun) beberapa bagian gedung Kementerian BUMN dipinjam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mustinya yang dipikirkan Rini di awal pemerintahan bukan hal semacam itu, termasuk punya pikiran merekrut eksekutif profesional asing sebagai Chief Executive Officer (CEO) Asing. Bagaimana mungkin Rini bisa berfikir ke arah semacam itu, tanpa sebelumnya menyusun strategi dasar: manpower plan dan carrier plan pengelola BUMN. Bahkan, Sofyan Djalil yang ketika menjabat Menteri BUMN pernah berjuang menjadikan BUMN sebagai talent and leader bank untuk private sector, kali ini tertular cara berfikir émban yang melekat pada Rini.

Tentang gedung kementerian BUMN yang dulu milik Garuda Indonesia, sejarahnya panjang dan tak mudah mendapatkannya. Kala itu, Kementerian BUMN masih berkantor di Lapangan Banteng, menempel di Kementerian Keuangan – yang kini dipakai Otoritas Jasa Keuangan. Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu, mengatakan, "Gedung Kementerian BUMN saat ini merupakan saksi bisu penyelesaian krisis Garuda tahun 2006," kata Said, Rabu 17 Desember 2014.

Kala itu, pemerintah membeli aset tersebut agar tak jatuh ke tangan swasta. Mereka harus 'berjuang' membeli bangunan tersebut. Garuda sempat menolak menjual gedung itu. "Ada beberapa kali demo karyawan yang menolak. Selain harganya murah, mereka juga tidak mau kehilangan aset strategis." Berulang-ulang Karyawan Garuda melakukan aksi unjuk rasa.

Pemerintah, berbekal dukungan DPR dan Kementerian Keuangan, menyiapkan dana pembelian gedung, melalui dana APBN yang dicicil selama tiga tahun. Pembelian dilakukan dengan ‘sedikit memaksa,’ karena hanya dibeli sedikit di atas NJOP. “Bahkan tidak melalui lelang, tapi hanya melalui appraisal," kata Said.

Pembelian aset ini juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penegak hukum. Mulanya Kementerian BUMN akan membeli Gedung Danareksa di sebelah gedung itu, bahkan sudah membayar uang muka. "Namun, atas pertimbangan menyelamatkan aset Garuda agar tak jatuh ke tangan swasta, Menteri BUMN saat itu, Sofyan Djalil, menyetujui pembatalan gedung Danareksa dan membeli gedung Garuda. Pembatalan itu disetujui oleh BPK."  

Sejumlah kalangan BUMN mengingatkan, Rinny boleh menjual gedung itu, setelah tugas pokoknya rampung. Yakni: menyiapkan likuidasi Kementerian BUMN tahun 2019. Mustinya yang dia wara-warakan adalah dirinya Menteri BUMN Terakhir.., bukan menjual gedung. Rinny bisa berbagi beban, umapamnya, bila dia menyediakan beberapa lantai gedungnya untuk kantor Kementerian Perempuan & Perlindungan Anak yang kantornya nyempil di kompleks Menko Polhukam dan numpak di Kementerian Desa dan Transmigrasi, dan lainnya.|