Sulitnya Menjinakan Lonjakan Harga

AKARPADINEWS.COM | OPERASI pasar yang dilakukan pemerintah nampaknya belum mampu menjinakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di beberapa daerah, harga kebutuhan pokok masih melonjak.

Di Palu, Sulawesi Tengah, operasi pasar dan pasar murah telah dilakukan pemerintah bersama Perum Bulog setempat, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan sejumlah distributor kebutuhan pokok.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto juga telah meminta distributor dan pedagang untuk mengamankan stok dan harga mengingat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjelang puasa meningkat. Namun, upaya itu tidak mampu menekan harga.

Bagi para spekulan, melonjaknya kebutuhan pokok jelang puasa, menjadi kesempatan mencari untung. Caranya, menahan suplai. Dengan suplai terbatas, sementara kebutuhan meningkat, maka harga akan meningkat.

Operasi pasar memang merupakan salah satu instrumen untuk mengembalikan stabilitas harga. Operasi pasar diharapkan mengembalikan keseimbangan antara suplai dengan kebutuhan (supply and demand). Namun, sejauh mana pemerintah mampu memastikan suplai mengimbangi kebutuhan? Masih tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok menunjukan pemerintah rada kelimpungan menghadapi kekuatan pasar.

Di Palu, harga gula tingkat eceran mencapai Rp18.000 per kilogram, meningkat dari Rp12.500 perkilogram. "Harga gula justru semakin naik," sesal Lis, ibu rumah tangga. Dia pun meminta pemerintah menindak tegas para pengecer yang menaikan harga semaunya.

Desakan serupa juga disampaikan Parti, ibu rumah tangga. "Tindakan mereka (pedagang) sudah sangat keterlaluan," cetusnya. Dia juga mengeluhkan kenaikan harga daging sapi dan daging ayam. Di Pasar Masomba, harga daging sapi naik menjadi Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp95.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam boeler naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram.

Sementara para pedagang tidak bisa berbuat banyak. Bahar, seorang pedagang menyatakan, terpaksa menyesuaikan harga, karena harga jual mengalami kenaikan di tingkat peternak. Para pedagang memperkirakan harga daging sapi menjelang Lebaran akan naik hingga mencapai Rp120.000 per kilogram seperti terjadi saat hari raya tahun lalu.

Kepala Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah menilai, kenaikan harga tersebut karena sentimen pasar. Dia menyatakan, stok gula pasir, bawang merah, minyak goreng, daging sapi dan ayam, sudah mencukupi.

Di Kota Gorontalo, harga daging sapi segar di atas Rp110.000 per kilogram. Kenaikan itu dikeluhkan Sukar, pedagang bakso karena akan mengurangi penghasilannya. Dia tak mungkin menaikan harga baksonya karena khawatir minat pembeli berkurang.

Sebelumnya, kata dia, harga daging sapi Rp95.000 per kilogram. Neti, pengelola rumah makan di pasar sentral Kota Gorontalo juga mengatakan, kenaikan harga tidak sebanding dengan penghasilan yang cenderung tetap. Menurut dia, pelanggannya tidak mau pusing dengan kenaikan harga daging sapi.

Di Pekanbaru, Riau, warga protes dengan harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram. "Saya heran kenapa harga daging masih tetap mahal, padahal Pak Presiden sudah memberitahukan harga daging sapi harus turun hingga Rp80.000 perkilogram," kata Ratih, warga Pekanbaru.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, Muhammad Firdaus membenarkan harga daging mencapai Rp130.000 per kilogram. Namun, dia menyatakan, upaya menekan harga daging, terkendala kurangnya ketersediaan daging sapi. "Pasokan daging kita kurang, biasa dikirim dari Lampung atau Bali, yang di sana itu juga diimpor dari Australia, " imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri BUMN, untuk memastikan harga sapi di bawah Rp80 ribu per kilogram. Namun, himbauan Presiden itu tak berlaku di pasar. Para spekulan tetap bertindak mencari keuntungan daripada memikirkan konsumen yang isi kantongnya pas-pasan.

Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg) Pramono Anung menyebut, ada "tangan-tangan kuat" yang ingin mempermainkan harga. Untuk itu, Menteri Pertanian rencananya akan mengimpor 10.000 ton daging. Menurut Pramono, impor dilakukan karena saat ini pasar masih dikuasai beberapa orang.

Pemerintah rencananya mengimpor daging sapi dari Australia dan India. Australia mematok harga daging berkisar Rp58.000 per kilogram. Sementara Malaysia dan Singapura bisa dijual Rp70.000-Rp75.000 per kilogram.

Presiden memerintahkan jajarannya agar mematok harga daging di bawah Rp80.000 per kilogram, termasuk menurunkan harga gula yang sudah menembus Rp15.000, bawang merah, bawang putih, beras, daging ayang, dan kebutuhan pokok lainnya. "Itu harus bisa turun seperti instruksi Presiden,” tegas Pramono.

Pemerintah memang tengah gencar menggelar operasi pasar dan pasar murah. Di Entikong, Kabupaten Sanggau, warga antri membeli sembako di Gerai Perbatasan yang menjual berbagai kebutuhan dengan harga murah yang diprakarsai oleh Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar) TNI-AD.

Harga gula pasir lebih murah yakni Rp11 ribu per kilogram, sementara harga pasarannya mencapai Rp15 ribu per kilogram. Pembukaan Gerai Perbatasan itu didukung PT Pasific Agro Sentosa (PT PAS).

Operasi pasar juga dilakukan di daerah-daerah lainnya. Namun, upaya itu tak mampu meredam kenaikan harga. Seharusnya, pemerintah sudah mengantisipasi jika setiap Ramadhan konsumsi masyarakat mengalami peningkatan 40 hingga 60 persen. Apabila kebutuhan yang meningkat itu tidak disertai dengan ketersediaan stok, maka harga akan melambung.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Jazuli Juwaini mengingatkan pemerintah agar mengamankan jalur distribusi kebutuhan pokok hingga menjelang hari Raya Idul Fitri.

Dia tidak ingin pemerintah melakukan impor, sementara persoalan utamanya terletak di distribusi. Menurut dia, impor akan memukul harga di tingkat petani dan menguntungkan para spekulan besar.

Melonjaknya harga kebutuhan pokok tentu tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus melakukan intervensi. Namun, cara-cara yang dilakukan tidak bisa instan. Memang, operasi pasar adalah salah cara untuk menstabilkan harga. Operasi pasar biasanya dilaksanakan dengan menggelar pasar-pasar murah di beberapa daerah yang mengalami fluktuasi harga.

Operasi pasar mengutamakan penjualan kebutuhan pokok seperti daging, beras, gula, bawang, minyak goreng, dan sebagainya, dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Soal dampaknya, tentu sejauhmana ketersediaan stok dari pemerintah.

Operasi pasar akan efektif jika dilakukan secara terus menerus, hingga harga di pasaran kembali stabil. Jika hanya sekali, rasanya sulit menekan harga. Artinya, operasi pasar sangat tergantung ketersediaan stok kebutuhan pokok disiapkan pemerintah guna menghadapi kekuatan spekulan dalam mengendalikan stok agar dapat mempermainkan harga.

Selama ini, operasi pasar sifatnya sementara. Tentu, tidak bisa melulu dilakukan di kala kebutuhan meningkat seperti jelang puasa, jelang lebaran, Natal, tahun baru, dan hari-hari besar lainnya. Pemerintah dibuat sibuk dengan operasi pasar guna menghadapi spekulan nakal.

Apalagi, masyarakat harus antri dan berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. Itu menunjukan jika operasi pasar belum mampu menjawab keterjangkauan dan keterpenuhan masyarakat. Buat apa harga murah, jika masyarakat harus bersusah-susah mendapatkannya.

Pemerintah juga harus memastikan jika operasi pasar ditargetkan pada kalangan tidak mampu. Jika sekadar menggelar operasi pasar dengan membuka pasar murah, tanpa mengetahui latar belakang ekonomi konsumen, maka barang-barang murah yang dijual, justru banyak dinikmati kalangan menengah ke atas.

Jadi, pasar murah tidak sebatas cara mendistribusikan barang kebutuhan pokok yang harganya lebih murah dari harga pasaran. Namun, operasi pasar harus memastikan, barang-barang dari pasar murah itu, diterima masyarakat kelas bawah yang kewalahan menghadapi lonjakan harga.

Persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Bukan sekadar menempuh opsi impor atau cara-cara instan dengan operasi pasar. Persoalan utamanya adalah minimnya produksi. Bisa juga harga melonjak lantaran hambatan di jalur distribusi.

Minimnya stok tentu terkait kemampuan petani dan peternak dalam berproduksi. Artinya, pemerintah harus lebih serius memikirkan cara meningkatkan produktifitas petani. Misalnya, pemerintah memastikan ketersediaan pupuk, menata distribusi hasil pertanian, memperluas lahan petani, menekan ketergantungan petani kepada tengkulak, membuka akses pasar, meningkatkan penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta mengantisipasi dampak perubahan iklim yang tidak menentu.

Selama ini, pemerintah selalu mengklaim berupaya mewujudkan ketahanan pangan. Namun, sebagian besar petani di Indonesia masih dalam kondisi termarginal dan menerapkan cara-cara bertani yang tradisional sehingga kurang mampu menggejot produksi.

Pemerintah pun lebih memilih impor tatkala dihadapi keterdesakan. Opsi itu tentu berpengaruh terhadap psikologis petani. Memang, dalam perdagangan, sah-sah saja impor. Kebijakan itu ditempuh guna melindungi konsumen yang merasa tertekan oleh permainan harga di pasar.

Namun, kebijakan impor seringkali merugikan petani. Karena, serbuan produk pertanian untuk kebutuhan pokok impor, akan mengancam produksi pertanian dalam negeri. Akibatnya, petani pun kehilangan gairah untuk meningkatkan produksi.

Jika mencermati pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, maka impor tidak perlu dilakukan, khususnya pada komoditas gula, beras, dan bawang merah, hingga menjelang Lebaran. Pasalnya, Mentan menjamin, stok komoditas tersebut mencukupi. Bawang merah stoknya mencapai 251.513 ton, melebihi kebutuhan yang hanya sebesar 175.642 ton, gula pasir ketersediaanya 772.800 ton melebihi kebutuhan 544.500 ton.

Kemudian, beras 7.417.487 ton, melebihi kebutuhan yang hanya 5.626.400 ton, sementara untuk daging ayam sebanyak 493.985 ton melebihi kebutuhan 217.144 ton. Mentan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan operasi pasar dan memperbaiki rantai pasokan. "Ini persoalan tidak bisa diselesaikan satu hari, butuh waktu. Harapannya, petani sejahtera dan konsumen mendapatkan harga yang wajar," katanya. Jika demikian, seharusnya upaya menata distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok, dilakukan jauh-jauh hari. Mentan jangan sekadar mengklaim stok mencukupi karena produksi melimpah hanya ingin dianggap kinerjanya memuaskan.

Begitu juga Menteri Perdagangan, jangan melulu menyalahkan keterbatasan produksi yang menyebabkan impor. Kementerian Perdagangan harusnya mengoptimalkan pengendalian, pengawasan, dan memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok dengan bekerjasama bersama Kementerian Perhubungan, Polri, dan pemerintah daerah.

Jika alur distribusi berantakan, maka akan meningkatkan biaya transportasi, yang sudah pasti, akan mengerek harga jual bahan kebutuhan pokok. Pemerintah juga harus mensterilkan jalur distribusi kebutuhan pokok dari pungutan liar yang membebankan distributor. Jika jumlah yang dipalak cukup signifikan, maka mau tidak mau, distributor pun menaikan harga. Lagi-lagi, yang kecipratan sial adalah masyarakat selaku konsumen.

Upaya penegakan hukum juga harus dilakukan. Aparat kepolisian bertindak tegas terhadap oknum yang sengaja menimbung barang-barang kebutuhan pokok. Dibutuhkan pula regulasi yang bisa memastikan pemerintah berwenang mengontrol harga komoditas utama yang mengalami kenaikan.

Regulasi diarahkan agar segelintir pelaku pasar tidak semudahnya mendistrosi pasar. Bisa saja dengan mengenakan denda dan kurangan pidana kepada pelaku pasar yang bertindak curang seperti yang dilakukan Malaysia lewat kebijakan Price Control Act and Anti Profiteering Act 2010.

M. Yamin Panca Setia