Perlawanan Negeri Para Dewa

AKARPADINEWS.COM | MAYORITAS masyarakat Yunani marah terhadap kreditur internasional. Mereka menganggap para kreditur sebagai biang kerok kebangkrutan ekonomi Yunani yang menjalar ke krisis sosial. Karenanya, mereka menolak negosiasi bantuan yang ditawarkan kreditur Uni Eropa (UE), meski negaranya dalam kondisi terpuruk.

Mereka menilai, kebijakan bailout yang digelontorkan kreditur tidak gratis dan terbukti gagal menjadi resep dalam mengatasi kebangkrutan negaranya. Mereka khawatir intervensi Uni Eropa (UE) maupun IMF lewat penetrasi utang luar negerinya, akan makin menjerumuskan Yunani ke jurang kehancuran. Masyarakat Yunani tak lagi mau terjebak dalam kubangan yang sama.

Kemarahan itu terekam dari hasil referendum bersejarah yang digelar Minggu (5/7). Sebanyak 61 persen masyarakat Yunani menolak persyaratan yang diajukan kreditur UE yang menekan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan efisiensi, menaikkan pajak dan memangkas anggaran untuk sektor-sektor publik.

Di alun-alun Syntagma, Athena, masyarakat Yunani tumplek blek, dan menyerukan "Tidak" melakukan negosiasi mengenai persyaratan utang kepada UE. Mereka yang anti UE terlihat eforia, menari di jalan, dan menyalahkan petasan. "Kami tidak takut terhadap semua tekanan dari Eropa," kata Stathis Efthimiadis, warga Athena, yang berprofesi sebagai guru.

Mayoritas penghuni negeri para dewa sadar jika bailout UE telah mengakibatkan negara berada dalam kendali kreditur. Perubahan struktural yang menjadi tuntutan kreditur telah mengakibatkan negara mengalami disfungsi.

Pemerintah dipaksa melakukan privatisasi sektor-sektor strategis, denasionalisasi, dengan tetap membayar utang beserta bunganya. Kebijakan yang disusun pemerintah pun harus tunduk oleh kepentingan investasi asing. Yunani kehilangan martabatnya sebagai bangsa merdeka.

Dalam kendali kapitalisme Eropa, pemerintah Yunani dipaksa menerapkan kebijakan efisiensi yang berakibat terpangkasnya anggaran yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Nyatanya, kebijakan pengetatan anggaran itu tak juga mampu mengurangi utang Yunani. 

Krisis ekonomi yang melilit Yunani akhirnya menjadi krisis sosial. Kebijakan pemangkasan subsidi, pengurangan anggaran untuk bantuan sosial dan gaji pekerja, turut mendongrak angka kemiskinan. Badan statistik Uni Eropa memperkirakan, pengangguran di Yunani kini mencapai 25,6 persen, terbesar di kawasan Eropa. Hampir 50 persen, pemudanya menganggur. Tak sedikit pula warganya yang hijrah ke negara lain seperti Inggris dan Jerman lantaran mencari pekerjaan.

Realitas itu yang menyadarkan masyarakat Yunani untuk melawan. Mereka tak ingin lagi dijajah oleh kekuatan modal internasional. Mereka ingin kedaulatan negara dipulihkan. Caranya, lewat referendum, mereka memilih untuk "Tidak" melakukan negosiasi dengan UE.

Pada pertemuan Euro Group tanggal 25 Juni lalu, Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF, selaku kreditur, menawarkan bantuan anggaran dengan syarat Yunani melakukan reformasi anggaran yang diyakini menjadi solusi tepat dalam memecahkan masalah kebangkrutan ekonomi. Namun, para kreditur menolak menunda pembayaran utang seperti yang pernah diajukan Pemerintah Yunani.

Penundaan itu memang dimungkinkan, namun kreditur memandang tidak efektif dalam membantu Yunani mengatasi krisis. Karenanya, dalam sebuah pernyataan, IMF tidak memperpanjang jangka waktu pembayaran utang karena kebijakan itu sudah berlangsung lama. Dari beberapa kasus, IMF menilai, selama lebih dari 30 tahun yang lalu, penundaan pembayaran utang kepada beberapa negara berpenghasilan rendah, terbukti tidak membantu pemulihan ekonomi.

Saat ini, jumlah utang luar negeri Yunani telah mencapai 177 persen dari produk domestik bruto (PDB). Negara itu gagal membayar utang sebesar US$1,7 miliar kepada kreditur internasional hingga jatuh tempo, 30 Juni 2015.

Sikap Yunani yang menentang negosiasi terhadap kreditur UE tidak terlepas dari sikap politik Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras. Politisi kelahiran 28 Juli 1974 yang menjadi Perdana Menteri Yunani sejak 26 Januari 2015 itu merupakan Ketua Koalisi Kiri Radikal (Syriza) sejak tahun 2009. Dia pernah menjadi calon Presiden Komisi Eropa dari Partai Kiri Eropa dalam pemilu Parlemen Eropa 2014.

Tsipras sebelumnya menolak bernegosiasi dengan kreditur. Baginya, penolakan merupakan sikap "bermartabat" daripada harus menuruti kepentingan kreditur. "Tidak ada yang bisa mengabaikan keinginan rakyat untuk hidup, untuk hidup dengan tekad mengambil nasib di tangannya sendiri," katanya.  

Tsipras pun mengistilah kebijakan bail out sebagai "pemerasan". Dia menyakinkan rakyatnya jika ada harga yang harus dibayar Yunani dari bantuan yang dianggapnya sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa. Menteri Keuangan, Yanis Varoufakis menganggap tawaran kreditur menjadi momok bagi Yunani. Dia pun menegaskan, tidak ada mekanisme hukum yang memaksa Yunani keluar dari serikat moneter eropa.

Sikap pemerintah yang mampu mempengarui persepsi masyarakat Yunani, khususnya kalangan pemilih muda yang 50 persen menganggur itu dianggap sejumlah kalangan sebagai manuver menekan kreditur internasional dalam mengatasi utang yang melilit negaranya. Pasalnya, Pemerintah Yunani sebelumnya mengajukan proposal bail out senilai hampir 30 miliar euro. Usulan itu disampaikan sebelumnya Yunani dinyatakan gagal membayar utang.

Nefeli Dimou, mahasiswa 23 tahun di Athena percaya jika hasil jajak pendapat bisa digunakan sebagai alat negosiasi bagi Yunani sehingga UE memahami jika negaranya tidak dijajah. Sementara Eleni Deligainni, warga berusia 43 tahun, memilih "Tidak" lantaran sudah lama menjadi pengangguran. "Saya telah menganggur selama hampir empat tahun," katanya. Michelis, warga yang berusia 80 tahun, menyatakan, 'Tidak" karena menyakini bantuan kreditur akan menyebabkan masalah Yunani makin serius.

Meski demikian, banyak pula masyarakat Yunani yang menolak di bawah kendali uero, tidak percaya jika referendum sebagai solusi dalam menyikapi pesoalan utang. "Ketika anda harus memilih antara dua solusi yang buruk, anda memilih yang paling buruk, dan itu jelas "Ya" (mendukung Uni Eropa)," kata Dimitris Kavouklis, 42 tahun, yang menetap di distrik kelas atas di ibukota.

"Kami memberikan suara "Tidak" tapi kami takut. Tetapi, ketika memilih "Ya", kami juga takut. Kami takut di kedua sisi," kata Nadia, seorang pensiunan guru bahasa Inggris berusia 63 tahun di pulau Poros, dekat Athena seraya menangis.

Kekhawatiran itu lantaran Bank Sentral Eropa, kemungkinan enggan untuk memberikan pinjaman darurat kepada Yunani lantaran masyarakat menolak pemotongan belanja publik yang dianggap kreditur sebagai opsi mengurangi utang Yunani.

Martin Schulz, Ketua Parlemen Eropa mengecam sikap pemerintahan Tsipras. Dia menilai, kepemimpinan Tsipras membawa Yunani ke jalur "buntu". Bagi Schulz, pinjaman darurat dari kreditur dapat menjembatani Yunani melepaskan diri dari persoalan krisis sehingga pelayanan publik dapat terus berjalan dan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan dana untuk bertahan hidup. Namun, cara-cara instan itu justru tidak efektif dan pemborosan.

Hasil referendum itu menjadi pukulan bagi UE yang ingin menerapkan mata uang tunggalnya. Dan, lebih dari itu, zona euro yang kehilangan Yunani dapat menjadi preseden buruk, yang akan berimplikasi ke depan nantinya.

Para petinggi UE khawatir negara-negara lain yang terlilit utang akan mengikuti jejak Yunani, khususnya di negara-negara di Amerika Utara dan Eropa. Apalagi, rezim yang berkuasa memiliki ideologi kekiri-kiri-an, nasionalis dan menolak lembaga keuangan internasional yang membawa kepentingan kapitalisme global.

Beberapa negara di kawasan Eropa juga terjerat persoalan utang luar negeri seperti Spanyol, Italia, Portugal, Irlandia, dan sebagainya. Di tahun 2013, Spanyol mengalami penurunan ekonomi hingga 1,2 persen, meskipun berhasil terbebas dari resesi pada kuartal ketiga, dengan angka pertumbuhan hanya 0,1 persen.

Di tahun 2013, utang Pemerintah Spanyol sempat mencapai 961,555 miliar euro, setara dengan 94,02 persen terhadap PDB Spanyol. Negeri Matador itu sempat mengalami resesi selama dua tahun. Meski ekonomi Spanyol mulai tumbuh, tingkat pengangguran masih sangat tinggi. Utang luar negeri menjadi penyebab kebijakan efisiensi yang mengakibatkan banyak warga Spanyol yang menganggur hingga mencapai 25,98 persen.

Irlandia termasuk negara di Eropa yang babak belur diterjang krisis ekonomi.  Negara yang pernah dijuluki Celtic Tiger, negara yang paling bersinar di Eropa 1995-2007 itu dililit krisis ekonomi yang nyaris sama dengan Yunani. Irlandia sebenarnya pernah menikmati masa bulan madu yang cukup panjang dengan UE.

Irlandia bergabung ke UE tanggal 1 Januari 1973. Sepanjang tahun 1995-2007, Irlandia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, rata-rata mencapai 6 persen. Tahun 2007 merupakan masa keemasan Irlandia lantaran mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 6,5 persen.

Namun, di tahun 2008, ekonomi Irlandia mulai goyah lantaran dampak krisis global. Hingga tahun 2011, Irlandia tak juga mampu lepas dari resesi ekonomi akibat rasio utang yang telah mencapai 148 miliar euro.

Pertumbuhan ekonomi negara itu sempat minus dan mengalami defisit anggaran akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola anggaran, dan keterbatasan ruang gerak fiskal. Dalam kondisi demikian, Irlandia pun meningkatkan utangnya. Fondasi ekonomi Irlandia goyah di tahun 2008 yang ditandai dengan defisit anggaran hingga mencapai -7,3 persen di tahun 2009.

Di tahun 2009, Pemerintah Irlandia menerapkan efisiensi anggaran dengan cara yang merugikan rakyatnya yaitu memangkas upah untuk semua pegawai negeri. Namun, cara itu tak mampu menekan defisit anggaran. Di tahun 2010, defisit anggaran Irlandia mencapai 32,4 persen dari PDB. Kondisi itu yang kemudian menyebabkan Irlandia menghamba pada kreditur internasional. Irlandia menjadi negara dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 96,2% di tahun 2011.

Kebangkrutan Yunani tentu menjadi ancaman serius bagi zona euro. Kompleksitas tekanan saat ini bisa menyebabkan runtuhnya uero sebagai mata uang tunggal. Bukan tidak mustahil, Bank Sentral Eropa (BSE) makin kelimpungan jika negara-negara Eropa lain yang terlilit utang mengikuti jejak Yunani. Gelagat kekhawatiran itu telah terlihat sejak Yunani dimanjakan dengan utang.

Para pemimpin Jerman dan Prancis terpaksa menggelontorkan banyak uang untuk Yunani karena mengetahui dampaknya yang bakal merembet. Karenanya, kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande, pemimpin zona euro yang paling dominan menyarankan Yunani agar melakukan negosiasi dengan usulan yang serius untuk memulai kembali pembicaraan bantuan keuangan. Pernyataan itu disampaikan Merkel dan Hollande, sehari setelah mayoritas masyarakat Yunani menolak opsi penghematan.

Kedua pemimpin itu mengharap Athena bergerak cepat jika ingin mengamankan kesepakatan reformasi anggaran dengan kreditur dan menghindari keluar dari mata uang tunggal, euro.

"Kami menyatakan pintu untuk pembicaraan tetap terbuka," kata Merkel. Sementara Hollande memberikan kebebasan kepada pemerintahan Tsipras untuk mengajukan proposal serius sehingga bisa menjadi program yang memberikan perspektif jangka panjang.

Sebelumnya, Menteri ekonomi Perancis, Emmanuel Macron yang menegaskan, jika Tsipras menyatakan 'Tidak", pembicaraan bailout harus dilanjutkan. Ia memperingatkan UE agar tidak bisa menghancurkan semua orang.

Sikap pentolan UE itu rada berbeda dengan sikap sebelumnya. Mereka dinilai lambat melakukan upaya penanganan krisis Yunani. Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Scheuble dan Menteri Keuangan Prancis Christine Legarde sempat menolak memberikan utang kepada Yunani lantaran ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran.

Kini, Jerman dan Prancis rada ketar-ketir karena kebangkrutan Yunani bakal menjalar ke negara-negara Eropa, termasuk bagi Perancis sendiri. Pasalnya, kepercayaan para mitra global UE akan meredup. Pasar akan kehilangan kepercayaan terhadap bank-bank Eropa sehingga berpengaruh terhadap eksistensinya. Krisis Yunani bisa memancing investor mengalihkan investasinya ke kawasan lain seperti Asia maupun Amerika.

Bagi Jerman dan Perancis, krisis Yunani yang menyebabkan turunnya kredibilitas euro, akan berdampak bagi stabilitas ekonominya. Kedua negara itu akan turut menanggung beban yang imbasnya dialami sejumlah bank yang beroperasi di Yunani. Bank-bank Jerman diperkirakan memegang 17 miliar euro utang Yunani.

Resistensi Yunani terhadap kreditur internasional tidak terlepas dari platform politik koalisi partai penguasa, Syriza. Gabungan partai itu berhaluan kiri radikal.  Di dalamnya, bercokol politisi sosial demokrat, sosial demokratik, populis sayap kiri, dan kiri hijau, serta penganut Maois, Trotskyis, eurokomunis, dan euroskeptis.

Koalisi kaum kiri berhasil terbentuk guna menjawab ekspektasi masyarakat yang putus asa akibat dominasi UE. Kekuatan politik kiri di Yunani terpolarisasi, di mana Partai Komunis Yunani terpecah akibat kediktatoran rezim militer tahun 1968. Perpecahan juga terjadi di tahun 1991 setelah keruntuhan Uni Soviet. Syriza merupakan sempalan Partai Komunis Yunani (Interior) di tahun 1987. Ada 13 organisasi kiri yang menjadi bagian di Syriza selain Synaspismos.

Syriza menjadi partai koalisi populis karena sikap politiknya yang konsisten menentang antikapitalisme Eropa. Namun, Tsipras sempat merangkul UE karena menyadari jika Yunani membutuhkan Eropa sehingga dirinya memastikan di bawah kepemimpinannya, Yunani tidak akan keluar dari zona euro. Namun, Yunani ingin menjadi bagian UE dengan posisi yang terhormat.

Syriza berhasil mengantarkan Tsipras ke puncuk kekuasaan di Yunani lantaran berjanji akan mengembalikan kedaulatan negara yang direduksi oleh kekuatan kapitalisme Eropa. Kebijakan yang ditempuh Tsipras adalah menghapus kebijakan efisiensi dan melakukan renegosiasi kerjasama termasuk masalah utang luar negeri dengan kreditur.

Besarnya dukungan terhadap kebijakan Tsipras menandakan gelombang revolusi Yunani makin mendesak seiring terpolarisasinya kelas kapitalis, dan kesadaran kelas menengah untuk melakukan perubahan, mengikuti jejak gerakan buruh. Dalam kondisi demikian, tak ada pilihan lain bagi Syriza untuk mengubah secara radikal haluan negara, keluar dari zona uero.

Konsekwensi yang harus ditanggung tentu tidak ringan. Dengan sikap mayoritas masyarakat Yunani yang menentang UE, maka Yunani tidak lagi terikat dengan perjanjian bersama negara-negara UE. Dalam beberapa waktu ke depan, ekonomi Yunani akan terisolasi. Dengan meninggalkan uero dan kembali mata uang drachma, diperkirakan akan memicu inflasi lantaran mata uang itu lebih rendah atau kurang bernilai dibandingkan uero.

Kondisi itu tentu tidak dapat dibiarkan berlama-lama karena dapat memicu persoalan yang lebih kompleks. Di satu sisi, gerakan Syriza memberikan harapan. Namun, di sisi lain tidak serta mudah menaklukan kekuatan kapitalisme global di Eropa itu.

Syriza memang konsisten dalam melakukan perlawanan terhadap dominasi troika (Bank Sentral Uni Eropa, IMF, dan Komisi Uni Eropa) yang melakukan intervensi berlebihan lewat utang terhadap Yunani. Isu itu yang kemudian dijadikan komoditas politik oleh Syriza untuk memobilisasi gerakan sosial.

Syriza mampu menggalang kekuataan kelas menengah dan bawah, kaum buruh, dan pemuda, yang merasakan dampak terhadap kebijakan-kebijakan negara yang diintervensi Eropa.

Pada Pemilu 2012, dukungan rakyat terhadap Syriza sangat signifikan dengan perolehan suara mencapai 16,8 persen dari total suara pemilih. Kemenangan itu makin menyadarkan kekuatan kiri untuk menggalang kekuatan dengan membentuk koalisi.

Syriza berhasil menyatukan kekuatan kiri yang terdiri faksi moderat yang dikendalikan Alexis Tsipras, faksi kiri yang dipimpin tokoh Marxis Yunani, Panayiotis Lafazanis, dan faksi Platform Komunis yang memiliki hubungan dengan organisasi Trotskyis internasional.

Syriza harus menjadi kekuatan politik yang membebaskan masyarakat Yunani dari praktik eksploitasi yang dilakukan pemilik modal dari UE. Syriza menjadi representasi rakyat Yunani yang mendambakan kemakmuran, kemandirian, menentang ketergantungan dari kekuatan neoliberal. Bagi kalangan investor, Syriza menjadi hantu. Mereka apriori terhadap rezim penguasa yang akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan kepentingannya.

Namun, tidak ada cara lain, Yunani harus terbebas dari pusaran kapitalisme yang menyengsarakan, dengan memperkuat posisi negara dalam menjalankan tugasnya, termasuk mengatur penetrasi investasi yang berupaya mengeruk keuntungan besar. Dengan begitu negara dapat mendorong kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Yunani memang sulit melepas ketergantungan dari negara-negara maju lantaran tidak memiliki cukup modal untuk pembangunan. Namun, tidak harus menempuh cara pragmatis dengan memanfaatkan utang. Dan, tidak pula harus alergi terhadap investor. Untuk keberlanjutan pembangunan, kebijakan pemerintah harus moderat. Yunani tidak dapat menutup diri dari pengaruh globalisasi sehingga harus kompromistis.  Namun, Yunani dapat menolak intervensi kreditur internasional jika sudah menginjak-injak kedaulatan negara. 

Syriza harus mampu mengelola ekspektasi masyarakat Yunani. Meski tidak mudah, setidaknya, Syriza tidak mengikuti kegagalan kekuatan sayap kiri lainnya yang sekadar menebar jargon populis. Tsipras perlu melakukan terobosan dengan merealisasikan janjinya memaksimalkan program-program sosial, yang menjangkau rumah tangga miskin, memberikan bantuan modal untuk pengangguran, pemberian makanan, kesehatan dan pendidikan untuk perempuan dan anak-anak keluarga miskin, mengucurkan kredit bunga rendah kepada buruh dan petani kecil agar dapat meningkatkan produksi, dan sebagainya.  

Setidaknya, program sosial yang direalisasikan tidak berorientasi jangka pendek, namun dapat menjadi stimulan bagi masyarakat Yunani agar bangkit dari ketidakberdayaan. Syriza harus belajar dari kegagalan perjuangan gerakan kiri di negara-negara lain yang nyatanya hanya mampu menebar jargon-jargon populis.

Di beberapa negara seperti Venezuela, Bolivia, Mesir dan sebagainya, gerakan sosial nyatanya dihadapkan persoalan yang kian kompleks, mulai dari ketidakmampuan melakukan konsolidasi, konflik, stagnasi ekonomi dan persoalan kemiskinan. Ketidakmampuan rezim mengendalikan kekuasaan lantaran korupsi juga menyebabkan wajah birokrasi semakin terpuruk di hadapan rakyatnya. 

Tsipras perlu belajar dari Luiz Inacio Lula da Silva. Lelaki yang lahir di kawasan miskin, bagian timur laut negara bagian, Pernambuco, 27 Oktober 1945 itu adalah pentolan Partai Politik Buruh (Partindo dos Trabalhadores/PT). 1 Januari 2003, Lula, yang hanya mengenyam pendidikan tingkat dasar itu, menjadi Presiden Brasil ke-39.  

Saat menjalankan mandat kekuasaan, dia diwarisi ketimpangan ekonomi dan sosial yang akut. Bayangkan, kalangan kaya yang jumlahnya sekitar 10 persen (18 juta orang), mendapatkan 32 persen dari US$1,3 triliun dolar total PDB Brasil. Sementara 54 juta rakyat Brasil berada dalam pusaran kemiskinan dengan penghasilan kurang dari $1 per hari.

Di era kepemimpinannya, Lula merombak kebijakan Plano Real yang diterapkan Presiden Fernando Henrique Cardoso lantaran hanya menguntungkan investor asing dan membuat rakyat makin menderita. Kebijakan itu diterapkan karena terpuruknya nilai mata uang cruzeiro. Cardoso berencana mengganti cruzeiro dengan mata uang baru yang diberi nama Real sebagai mata uang Brasil yang berstandarkan temporer kepada dollar Amerika Serikat.

Kebijakan Cardoso itu ditentang masyarakat Brasil karena melegitimasi privatisasi perusahaan negara dan memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran sehingga turut memangkas anggaran untuk program-program sosial. Kebijakan itu membuat buruh dan rakyat menjerit.

Kekecewaan rakyat itu yang kemudian dimanfaatkan Lula untuk merengkuh simpati. Kebijakan politik PT menolak hutang luar negeri, mendukung nasionalisasi perusahaan negara, dan merombak secara radikal kebijakan pemerintah yang tidak pro kepentingan rakyat. Di bawah kepemimpinan Lula, kedaulatan Brasil berhasil dikembalikan di posisi yang terhormat. Dia juga merombak kelembagaan politik Brasil yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang diwarisi rezim militer yang otoriter.

Di bawah kepemimpinan Lula, Brasil mampu memangkas kemiskinan dari 22 persen menjadi 7 persen antara tahun 2003 - 2009. Brazil yang pernah mengalami krisis tahun 1997, memancing Cardoso untuk kembali hutang kepada IMF senilai US$41,5 miliar. Akibatnya, Brasil masih dalam kendali kekuatan internasional.  Di era Lula, Brasil didorong untuk menjadi bangsa yang mandiri, dengan menolak utang luar negeri, nasionalisasi perusahaan-perusahaan strategis, dan menggenjot ekonomi rakyat lewat program-program sosial.

Lula juga memangkas ketimpangan ekonomi dan sosial dengan melakukan reformasi agraria dan redistribusi kekayaan. Meski sebagai pemimpin partai berhaluan sosialisme, Lula tak menampik peran negara lain dalam mewujudkan masa depan rakyatnya menjadi lebih baik. Karenanya, Lula tidak menggiring Brasil memilih jalur isolasi layaknya Venezuela. Namun, dia tidak ingin pula negaranya amat tergantung dengan bantuan negara lain.

M. Yamin Panca Setia