G-20 di Tengah Perlambatan Ekonomi Global

HANGZHOU, AKARPADINEWS.COM | KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) pemimpin negara-negara yang tergabung dalam The Group of Twenty (G-20) berlangsung tanggal 4-5 September di Kota Hangzhou, Propinsi Zhejiang, China. 

Pertemuan para pemimpin dunia itu penting di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu saat ini. Mereka diharapkan dapat menemukan solusi mengembalikan perekonomian dunia ke lintasan yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi dunia yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Berbagai isu dibahas dalam KTT G-20 kali ini. Masalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia menjadi isu utama. Berbagai opsi pun ditawarkan, di antaranya meningkatkan koordinasi kebijakan makro ekonomi, pertumbuhan yang didorong oleh inovasi, tata dunia yang lebih efisien, kerjasama perdagangan dan investasi yang kuat, pembangunan yang inklusif, dan saling interdepedensi.

KTT kali ini juga diharapkan mendorong transformasi sebagai respons mengatasi krisis global. Para pemimpin negara-negara G-20 dituntut menemukan arah bagi perekonomian dunia dengan visi strategisnya dan mengubah cara dalam mengatasi krisis dunia dengan tata kelola yang berorientasi jangka panjang.

Dengan mengangkat tema: "Toward an Innovative, Invigorated, Interconnected and Inclusive World Economy," diharapkan pula ada rencana aksi dan diterapkan di tahun 2030 terkait agenda pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama guna mendukung industrialisasi di negara-negara di kawasan Afrika dan negara-negara berkembang.

Saat menyampaikan pidato membuka KTT G-20, Presiden China, Xi Jinping menekankan pentingnya memperkuat kemitraan dalam melewati kesulitan ekonomi global. Dia juga mengingatkan jika delapan tahun lalu, G-20 pernah dihadapkan pada krisis ekonomi. Kini, situasi ekonomi global kondisinya sama. "Banyak tantangan dan resiko yang dialami perekonomian global. Dan terkait itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal guna memulihkan kembali situasi ekonomi global," katanya.

Xi menekankan pentingnya negara-negara anggota G-20 memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi makro, bersama-sama mempromosikan pertumbuhan dan menjaga stabilitas keuangan. Anggota G-20 juga dituntut meningkatkan inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonominya dan mengeksplorasi mesin pertumbuhan baru.

"Tahun ini kita telah memiliki cetak biru menciptakan pertumbuhan yang inovatif, reformasi struktural yang inovatif, revolusi industri baru dan pembangunan ekonomi digital," kata Xi.

Anggota G-20 juga diharapkan dapat meningkatkan tata kelola ekonomi global, membangun ekonomi dunia yang terbuka dan terus mempromosikan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi. Xi juga menekankan pentingnya mendorong penguatan sistem keuangan dan moneter serta peningkatan tata kelola lembaga keuangan global. "Kita juga harus meningkatkan jaring pengaman keuangan global, dan merumuskan kebijakan perpajakan secara bersama-sama, serta peningkatan upaya antikorupsi untuk mengurangi resiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Terlebih tahun ini, telah dibentuk kelompok kerja G-20 untuk keuangan global," katanya.

Hadir dalam acara pembukaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon dan para pemimpin negara-negara G20 seperti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, Perdana Menteri India Narendra Modi dan lainnya.

Hadir pula sejumlah pemimpin negara yang diundang sebagai tamu antara lain Presiden Mesir, Presiden Laos, Presiden Senegal Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Thailand, dan organisasi internasional seperti Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan lainnya. 

Tentu, masyarakat global berharap, pertemuan G-20 menghasilkan tindakan nyata, tidak sekadar berwacana. Sebenarnya, fokus pembahasan G-20 kali ini sama dengan pertemuan sebelumnya. Pada KTT G20 di Los Cabos, Meksiko tahun 2012, pembahasan memusatkan pada upaya mengatasi krisis perekonomian global. Kala itu, terjadi pelambatan pertumbuhan di beberapa negara seperti China, India, dan Brasil.

Dalam pertemuan itu juga menekankan pentingnya mendorong perekonomian global yang sehat, dengan pertumbuhan yang kuat, berimbang, dan berkelanjutan. Dibahas pula penguatan sistem finansial global, dengan fokus pada financial inclusion yang diharapkan dapat mendorong berkembangnya usaha rakyat yang ditopang bantuan permodalan. Pertemuan itu juga membahas pembangunan dengan ekonomi hijau, infrastuktur, dan ketahanan pangan.

Namun, pertemuan itu dikritik sejumlah kalangan karena tidak begitu berdampak bagi perekonomian domestik. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah menilai, masuknya Indonesia dalam G-20, tidak ada manfaatnya. Bahkan, dia menganggap, banyak kerugian yang ditanggung Indonesia. Di sektor kelautan misalnya, Indonesia justru dikenakan impor tarif. Padahal, dia mencontohkan, nilai udang Indonesia mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Namun, ada impor tarif sehingga tidak ada untungnya dibantu G-20.

Susi pun mengkritik Indonesia sebatas negara pengembira di G-20, tidak bisa memberikan keputusan apa pun karena bukan negara G-8.  Karenanya, Susi berpendapat, keluar dari G-20 justru membuat Indonesia lebih mandiri dan berdaulat seperti visi Presiden Joko Widodo.

Nyatanya, Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo masih berada dalam pusaran G-20. Di era globalisasi dewasa ini, memang tidak ada yang benar-benar mampu melepaskan ketergantungan dari bangsa lain.

Di forum itu, Presiden Joko Widodo mengangkat isu inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dilakukan pula join komunikasi menyangkut pertemuan sebelumnya termasuk pembahasan 36 agreed document dan lima ministrial statement.

Presiden Jokowi juga bertemu dengan Wakil Kedua Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud, dan sebagainya. Tentu, dalam pertemuan kali ini, Joko Widodo harus benar-benar membuktikan perannya dalam mendorong kemanfaatan G-20 bagi Indonesia.

Buat apa gabung di G-20 jika tidak ada untungnya? Indonesia tentu punya kepentingan di forum itu, khususnya terkait perdagangan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga perlu mendorong kerjasama perdagangan global yang adil. Karenanya, besar harapan kepada presiden untuk menjadikan forum itu dalam memperjuangkan kepentingan domestik.

Dan, itu tidak mudah. Posisi Indonesia dilematis. Indonesia sulit menyuarakan kepentingnya karena terjebak hutang yang besar dan cadangan devisa yang menipis. Selain itu, para pemimpin negara G-20 memiliki misi dan kepentingan negaranya masing-masing. Selain pembahasan seputar ekonomi, dibahas pula persoalan keamanan global. Misalnya, instabilitas di perairan Laut China Selatan, di mana China kerap dianggap seringkali bermanuver.

Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya seperti Korea Selatan tentu mendesak China untuk menjaga stabilitas di perairan itu. UE juga menyuarakan pentingnya G-20 terlibat dalam mengatasi masalah pengungsi. Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker berharap, lembaga keuangan internasional melalui G20, bersama-sama mengatasi krisis pengungsi, dengan memberikan bantuan kemanusiaan, membangun permukiman bagi pengungsi, serta penanganan migrasi yang tidak teratur. 

******

G-20 memainkan peran penting dalam perekonomian global. Apalagi, di tengah situasi perekonomian global yang tidak menentu. Negara-negara yang tergabung dalam G-20 menyumbang sekitar 90 persen dari total produk domestik bruto dunia dan 80 persen dari volume perdagangan dunia.

G-20 yang dibentuk tahun 1999 menjadi forum bagi negara-negara maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Forum itu dibentuk setelah terjadinya krisis keuangan global tahun 1998 dan memunculkan desakan agar G-20 tidak eksklusif, hanya membicarakan kepentingan ekonomi negara-negara maju.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global, perlu menjadi sorotan para pemimpin G-20. Diperkirakan, krisis global itu masih melewati periode yang panjang. Sementara dampaknya cukup signifikan. Misalnya, saat Inggris hengkang dari Uni Eropa (UE) atau dikenal British Exit (Brexit), pasar global mengalami gejolak.

Nilai tukar poundsterling jatuh 10 persen ke level terendah sejak 31 tahun. Mata uang euro juga anjlok di hadapan dolar. Di zona euro, Indeks DAX 30, indikator utama bursa saham Frankfurt, jatuh 6,2 persen, dan indeks CAC 40, di Paris, merosot 8,0 persen. Bursa saham Milan juga merosot 12,5 persen dan Madrid anjlok 12,4 persen. Saham-saham AS juga turun sekitar tiga persen. Sektor perbankan pun menerima pukulan. Di Inggris, Lloyds anjlok 21 persen, RBS menukik 18,8 persen dan Barclays jatuh 17,7 persen.

Di Perancis, saham Societe Generale terjun 20 persen dan BNP Paribas merosot sebesar 17,4 persen. Begitu pula di Jerman, Deutsche Bank anjlok 14,1 persen dan Commerzbank terperosok 13,0 persen. Di Spanyol, Santander turun 20 persen dan di Italia UniCredit hampir mencapai 24 persen.

Brexit dan melambatnya pertumbuhan global juga memicu harga minyak mentah anjlok sekitar 5 persen. Kontrak utama New York, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), untuk pengiriman Agustus menjadi US$47,64 per barel atau turun US$2,47 di New York Mercantile Exchange. Di London, minyak mentah Brent North Sea, yang menjadi patokan global, untuk pengiriman Agustus, dihargai US$48,41 per barel atau turun US$2,50. Turunnya harga minyak mentah itu lantaran investor menghindari resiko di tengah ketidakpastian ekonomi Inggris dan Euro.

Melambatnya perekonomian global juga memicu melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kini di kisaran 4,8 persen hingga 5,5 persen. Indonesia pernah merasakan dampak signifikan akibat hantaman krisis global di tahun 2008 lalu. Pada triwulan IV, pertumbuhan ekonomi menurun hingga minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), dan meningkat 5,2 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2007. Itu menunjukan pertumbuhan ekonomi lebih lambat pada triwulan-triwulan sebelumnya di tahun 2008 yang mencapai 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, 6,4 persen pada triwulan III.

Indonesia masih beruntung. Beberapa negara-negara di kawasan Eropa Timur mengalami pukulan telak. Pertumbuhan ekonomi minus hingga 10 persen di tahun 2009. Laju pertumbuhan negatif itu akibat menurunnya pendapatan dan defisit anggaran. Terpaksa, pemerintah meningkatkan hutang untuk membiayai defisit anggaran dan memotong belanja publik, termasuk untuk sektor pelayanan sosial.

Dampak krisis global pada akhirnya menyulitkan negara-negara miskin dan berkembang dalam mengentaskan kemiskinan. Krisis global yang memukul stabilitas ekonomi domestik di banyak negara memicu tingginya pengangguran akibat banyak perusahaan, khususnya yang berbahan baku impor dan berorientasi ekspor, yang gulung tikar. Problem ekonomi yang kemudian merambah ke persoalan sosial itu tentu memaksa pemerintah segera mengeluarkan kompensasi kepada warganya yang terkena imbas lewat program-program sosial--yang dalam praktiknya cenderung berorientasi parsial.

Realitas tersebut adalah konsekwensi di tengah makin meningkatnya tendensi global yang mengarahkan negara-negara menuju ekonomi yang terintegrasi. Dalam kondisi demikian, stabilitas perekonomian domestik sangat dipengarui situasi perekonomian global akibat interdependensi antarnegara.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global ibarat flu yang dengan cepat menyebar ke negara-negara lain. Keterbukaan ekonomi global memungkinkan terjadinya resesi di suatu negara yang dampaknya mengarah dan mempengaruhi negara lain. Inilah konsekwensi implementasi peraturan global yang tidak begitu memusatkan peran negara, namun didominasi peran pasar. Karenanya, liberalisasi ekonomi mau tidak mau mendorong setiap negara untuk menentukan alternatif dan strategi kebijakan guna mengantisipasi meluasnya dampak negatif krisis global yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan meluasnya kesenjangan sosial.

Sejak lama, para pengkritik antiglobalisasi, menelanjangi keburukan sistem global yang didesain tidak adil karena mengukuhkan kemiskinan di negara-negara kawasan Asia dan Afrika.

Karenanya, orientasi perekonomian global tidak cukup sebatas mengejar pertumbuhan, namun memastikan adanya pemerataan kemakmuran global. Forum itu tentu harus dimanfaatkan untuk mendesak negara-negara maju agar memastikan kerjasama perdagangan yang adil.

Belajar dari China, yang sejak semula telah menyadari ada yang salah dalam penerapan sistem perekonomian global saat ini. Karenanya, China begitu hati-hati, lambat membuka pasar domestik untuk dimasuki produk impor sebagai konsekwensi diberlakukannya pasar bebas (free trade).

Fakta juga menunjukan hampir sebagian besar negara maju tidak konsisten dalam menerapkan aturan WTO, dengan memberlakukan tarif, non-tariff barrier, kuota, dan kontrol terhadap produk dari suatu negara. UE dan AS sering kali memberikan proteksi luar biasa dan menerapkan strategi dagang yang tidak sehat seperti menebar tuduhan praktik dumping, pemberian subsidi dan tindakan safeguard (perlindungan usaha) untuk mengamankan serbuan perusahaan atau industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

******

Kemiskinan, ketimpangan kemakmuran dan krisis global pada dasarnya bermuara dari disfungsi sistem global. Dalam praktiknya, keterkaitan antarnegara menciptakan subordinasi dan dominasi, bukan pada kesetaraan. Negara-negara miskin dan berkembang senantiasa berada dalam kungkungan negara maju karena terjebak dalam pusaran hutang luar negeri yang difasilitasi negara-negara maju.

Indonesia misalnya, hingga akhir 2015, hutang Indonesia mencapai Rp3.089 triliun setara US$223,2 miliar dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 27 persen. Hutang luar negeri itu menjadi modus negara-negara maju yang menggunakan lembaga-lembaga internasional, untuk mempertahankan kepentingannya di negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia.

Ketergantungan terhadap hutang pada akhirnya memudahkan negara-negara maju mendesak negara yang berhutang untuk menerapkan regulasi global yang lebih menguntungkannya. Kini, pasar global di bidang keuangan, perdagangan dan jasa, beroperasi melalui payung peraturan yang tidak begitu memusatkan peran negara, namun didominasi peran pasar.

Sementara pekerja dan industri domestik kehilangan penghasilannya karena perubahan harga-harga komoditas atau nilai tukar uang ditentukan pasar internasional. Inilah konsekwensi jika interaksi global digerakkan oleh akumulasi modal yang menyebabkan kompetisi yang tidak berimbang dan selalu dimenangkan negara-negara maju. Ketidakmerataan distribusi ekonomi, hegemoni, dan ketergantungan inilah yang mengukuhkan kemiskinan di negara-negara miskin dan berkembang.

Dan, realitas menunjukan, sistem global menciptakan konflik lantaran ketidakseimbangan kewenangan antara negara-negara maju dengan negara miskin dan berkembang. Perbedaan kepentingan itu berujung pada upaya saling menaklukan lantaran ambisi memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.

Karenanya, fenomena yang nampak bukan kerjasama, namun subordinasi dan pertarungan merebut dan mempertahankan aset-aset produksi. Dan, fenomena itu tidak akan berakhir, kecuali sistem global menjamin dan memastikan keadilan yang merata. Dan, jika sistem global tidak mengakomodir kepentingan negara-negara miskin dan berkembang, maka akan memunculkan aliansi-aliansi sebagai kekuatan baru seiring bangkitnya solidaritas negara-negara untuk mengimbangi kekuatan lain yang merugikan kepentingannya.

Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dunia yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan hanya sekadar wacana jika tidak ada koreksi terhadap sistem yang jauh menyimpang dan mengabaikan dimensi keadilan. Diperlukan sebuah koreksi terhadap sistem yang hanya memberikan ruang kepada kekuatan modal yang orientasinya mencari keuntungan.

Sistem global cenderung memberikan kekuasaan terlalu dominan kepada negara-negara maju yang ditopang kekuatan uang yang mengalahkan modal sosial. Akibatnya, ketika terjadi goncangan ekonomi global, maka tekanan pun dirasakan negara-negara miskin dan berkembang, yang kadang memicu persoalan politik dan sosial.

Karenanya, pertemuan para pemimpin negara-negara G-20 harus bisa memastikan solusi pertumbuhan ekonomi global yang disertai pemerataan kemakmuran sebagai tujuan bersama. Dan, kemakmuran global yang senantiasa disuarakan para pemimpin negara-negara maju hanya kamuflase saja jika negara miskin dan berkembang tidak memiliki posisi tawar yang kuat, apalagi sebatas sebagai pengembira saja.

M. Yamin Panca Setia