Perseteruan Tanpa Akhir
AKARPADINEWS.COM | Konflik antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) makin mendidih. Kemenpora melakukan langkah paksa, membekukan PSSI. Induk organisasi yang bertugas mengatur persepakbolaan Indonesia itu meradang.
PSSI menuding pembekuan yang dilakukan Kemenpora melabrak aturan FIFA yang melarang adanya intervensi pemerintah. Sekretaris Jenderal FIFA, Jerome Valcke, pada 4 Mei lalu juga melayangkan surat. Isinya: memperingatkan PSSI-Kemenpora untuk menyelesaikan persoalan hingga 29 Mei mendatang. Jika tidak, sanksi akan dijatuhkan.
Kemenpora telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI. Dalam surat yang ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, 17 Mei 2015 dinyatakan jika pemerintah tak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan PSSI. Intinya, pemerintah tidak akan melegitimasi keputusan ataupun hasil dan kegiatan yang dilakukan PSSI, baik dalam Kongres Biasa maupun Kongres Luar Biasa. Dengan begitu, segala bentuk kebijakan PSSI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat alias tidak sah.
PSSI pun makin mati kutu. Pasalnya, Menpora meminta jajaran pemerintah di daerah tidak lagi memberikan fasilitas dan pelayanan kepada pengurus PSSI. Menpora juga meminta pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tidak lagi memberikan pengamanan di seluruh kegiatan keolahragaan di bawah PSSI.
Namun, terkait kompetisi Divisi Utama, Kemenpora memastikan seluruh pertandingan tetap berjalan seperti biasa dengan pengawasan KONI dan KOI bersama Asprov PSSI. Demikian pula persiapan timnas U-23 yang akan turun di SEA Games 2015 Singapura. Menpora menegaskan, kegiatan persiapan Timnas yang dilatih Aji Santoso terus berjalan di bawah kendali Program Indonesia Emas (Prima) KONI-KOI.
Untuk menambal peran PSSI yang hilang, Menpora akhirnya membentuk Tim Transisi pada awal Mei lalu. Awalnya, tim itu beranggotakan 17 orang. Namun, empat anggotanya resmi mundur dari Tim Transisi. Mereka antara lain Velix Wanggai (mantan staf khusus Kepresidenan), Darmin Nasution (mantan Gubernur Bank Indonesia), Farid Husaini (Ketua Palang Merah Indonesia), dan Ridwal Kamil (Wali Kota Bandung).
Anggota Tim Transisi diisi dari berbagai kalangan seperti FX Hadi Rudiatmo (Wali Kota Solo), Lodewijk F Paulus (mantan Danjen Kopassus), Edy Rumpoko (Wali Kota Batu), Bibid Samad Rianto (mantan Wakil Ketua KPK), Cheppy T Wartono (anggota DPR dari partai PDI P) dan lainnya.
Lebih jauh, Tim Transisi dirancang Kemenpora untuk membentuk kepengurusan PSSI yang baru. Tim Transisi juga bertugas mengawasi kegiatan Timnas dan kompetisi. Atas keputusan pemerintah itu, PSSI pun meradang. La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI melawan pemerintah dengan menghentikan gelaran kompetisi QNB League musim 2015-2016. Imbasnya, ketidakjelasan nasib klub peserta QNB League berujung pada kerugian finansial dan gaji para pemainnya.
Kemenpora melakukan langkah tegas itu lantaran tak menerima pembangkangan yang dilakukan PSSI. Karena sebelumnya, PSSI tetap menggulirkan kompetisi musim ini, meskipun masih ada dua klub yang bermasalah, yakni Arema Cronus dan Persebaya Surabaya. Namun, PSSI punya alasan. PSSI bersama PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi merasa kadung telah mengatur keseluruhan adminstrasi hingga jadwal pertandingan. Dan, PSSI juga merasa benar karena berlindung di bawah statuta FIFA yang mengharamkan campur tangan pemerintah ke tubuh organisasi tertinggi sepakbola suatu negara.
Perseteruan Kemenpora-PSSI itu menunjukan kedua lembaga itu tidak mampu bahu-membahu menyelesaikan sejumlah masalah yang sudah sekian lama membelengu persepakbolaan Indonesia. Keduanya mencari solusi sesuai caranya sendiri. Hasilnya, bukan justru menyelesaikan masalah, namun justru menambah masalah.
Perseteruan itu justru makin mengancam nasib sepakbola Indonesia. Jika polemik itu tak juga terurai, Indonesia dipastikan akan mendapat sanksi FIFA. Bisa jadi, tim sepak bola Indonesia tidak dapat berlaga di ajang internasional yang digelar FIFA-AFC. Jika sanksi itu dikenakan, maka pencinta sepakbola Indonesia hanya bisa gigit jari--tak bisa menyaksikan tim kesayangannya berlaga di kompetisi bergengsi. Perseteruan ini membuat prestasi sepakbola Indonesia menjadi nol besar. Unjuk rasa yang dilakukan Jakmania, Selasa (5/5) lalu, di depan Istana Merdeka, Jakarta, menunjukkan bahwa masyarakat sangat tersakiti dengan perseteruan itu.
Bagaimana jika hingga batas waktu yang ditetapkan FIFA, PSSI-Kemenpora tak juga mampu menuntaskan masalah? Jelas, sanksi FIFA bakal diterima Indonesia. Indonesia bakal absen di ajang internasional. Status sebagai tuan rumah kejuaraan internasional juga akan dicabut. Seperti Piala AFF U-16 yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, 27 Juli-7 Agustus nanti. Kemudian, Piala AFF U-19, dilaksanakan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, 22 Agustus-4 September. Selain kedua itu, ada Piala AFF Futsal, yang akan diselenggarakan 8-18 Oktober.
AFF sebagai lembaga di bawah FIFA yang menaungi persepakbolaan wilayah Asia Tenggara juga mengamati kondisi yang terjadi di Indonesia. Saat ini, Indonesia memang masih terdaftar menjadi tuan rumah untuk Piala AFF U-16, U-19, dan AFF Futsal 2015. Namun, status tuan rumah Indonesia itu sebenarnya masih tak aman karena di bawah bayang-bayang sanksi FIFA. AFF baru akan melihat kondisi sepak bola Indonesia hingga 29 Mei. Kemudian, akan mengeluarkan keputusan akhir pada Juni 2015 nanti.
Imbas pembekuan PSSI adalah pemberhentian kompetisi QNB League musim 2015-2016. Hal itu berakibat tidak digajinya para pemain lantaran tidak bertanding? Beberapa klub juga sudah membubarkan diri karena tersangkut permasalahan biaya. Salah satunya, Persis Solo.
Manajemen PT Persis Solo Saestu (PSS) resmi membubarkan Persis Solo sebagai dampak dari putusan penghentian kompetisi setelah PSSI dibekukan. Persis Solo dikabarkan menderita kerugian hingga mencapai Rp600 juta. "Realistis saja, kami tidak ada pemasukan karena tidak ada pertandingan. Terus bagaimana kami bisa menggaji pemain? Terpaksa Persis Solo kami bubarkan," ungkap Paulus Haryoto, CEO PT Persis Solo Saestu.
Meskipun bubar, manajemen memastikan akan tetap membayar gaji pelatih dan pemainnya untuk periode April dan Mei. Namun, pihak manajemen Persis hanya sanggup membayar gaji pemain yang sudah dikontrak pada musim ini sebesar setengah dari gajinya. Pemain yang sudah dikontrak itu hanya bisa pasrah menerima hanya 50 persen gaji pada bulan ini.
Kini, semua berharap pada “PSSI baru” bentukan Kemenpora, yakni Tim Transisi. Namun, tidak mudah bagi tim itu dapat menghidupkan persepakbolaan Indonesia. Pasalnya, mereka akan berhadapan dengan PSSI lama yang menyimpan dendam. Kebencian dan sikap tak acuh PSSI selalu ditunjukan ketika merespons upaya yang dilakukan Tim Transisi ke depan. Apakah skenario membentuk PSSI baru ini akan gagal dan bernasib sama seperti pada normalisasi PSSI era pemerintahan sebelumnya?
Sejauh ini, Tim Transisi telah merancang konsep penyelamatan sepakbola Indonesia ke depan. Bentuknya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Rapat itu diikuti oleh PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi bersama 18 klub liga sepakbola profesional di Hotel Borobudur, Rabu (13/5) lalu. Keputusannya cukup melegakan. Kompetisi Liga Indonesia musim 2015-2016 yang sempat disetop oleh PSSI akan digulirkan kembali pada September mendatang, sesuai permintaan PT Liga Indonesia.
"Kompetisi sepak bola nasional akan dimulai pada periode September 2015 sampai Mei 2016. Untuk U-21 dan Divisi Utama, akan dilaksanakan antara bulan Oktober dan November," ungkap CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, seusai rapat.
Sebelumnya, PT Liga Indonesia juga memutuskan akan mengadakan turnamen mini yang diikuti oleh 18 klub. Rencananya, turnamen tersebut dimulai pada 27 Mei mendatang. Turnamen itu dibuat guna mengisi kekosongan selama kompetisi QNB League diberhentikan. "Keputusan ini sudah disetujui oleh PSSI yang diwakili oleh Pak Erwin D Budiawan. Kami juga sepakat soal agenda timnas mulai dari SEA Games sampai Pra Piala Dunia 2018," ujar Joko.
Namun, di balik kabar itu, hasil RUPS juga tidak terlalu menggembirakan. Karena, klub boleh memangkas gaji pemain sampai 75 persen selama matinya kompetisi hingga start pada September nanti. Jumlah gaji tersebut bisa berubah sampai ada negosiasi kontrak baru untuk kompetisi sepakbola profesional. Acuan keputusan itu adalah QNB League musim ini telah dianggap selesai oleh PT Liga Indonesia. Sisa 25 persen gaji yang akan dibayarkan hanya berlaku berlaku selama Piala Liga dan turnamen pra musim yang akan digelar PT Liga Indonesia. Setelah itu, manajemen klub dan pemain akan bicara soal kontrak baru.
Jadi, akankah jalan menuju masa depan sepakbola Indonesia yang cerah berjalan dengan lancar sesuai kehendak Menpora? Mengingat, PSSI sekarang merasa sudah sangat dilangkahi oleh Tim Transisi. Buntutnya, PSSI telah berupaya mencari upaya untuk melemahkan integritas tim itu. Anggota Komite Eksekutif PSSI Djamal Azis menilai, salah satu anggota Tim Transisi, Saut Hamonangan Sirait, merupakan bagian dari kelompok Liga Primer Indonesia (LPI) yang pernah berkuasa di PSSI selama 2011-2013.
Kehadiran Saut itu dianggap berdampak pada netralitas Tim Transisi. Pasalnya, saat ini “PSSI baru” praktis diisi oleh pendukung Komite Penyelamat Sepak Bola Seluruh Indonesia (KPSI), seteru dari kelompok LPI pada masa itu. Kabar ini tentu justru menimbulkan kontroversi baru. Belum apa-apa, kehadiran Tim Transisi sudah diberi label negatif, bahkan jauh sebelum tim itu memberikan hasil signifikan atas kinerjanya.
PSSI lama di bawah kendali La Nyalla Mattalitti nampaknya gusar dengan posisinya sekarang ini. Wajar saja, karena sudah lama PSSI menjadi organisasi yang melawan pemerintahan dalam kurun waktu sepuluh tahun ini. Sekarang, mereka seperti kebakaran jenggot atas terbentuknya Tim Transisi. Tentu tidak ada asap jika tidak ada api, karakteristik arogan dan membangkang khas PSSI seperti itu lahir karena campur tangan pihak tertentu yang justru datangnya dari luar tubuh organisasi itu.
Hasil audit keuangan PSSI selama beberapa tahun belakangan menunjukan fakta kebobrokan PSSI yang baru. Pada tayangan Mata Najwa di sebuah televisi swasta bulan lalu, pihak Kemenpora telah membeberkan hasil audit keuangan PSSI secara lengkap dan jelas. Dan, hasilnya cukup menggemparkan.
Ternyata, dalam kurun waktu ke belakang, keuangan PSSI tidak dilaporkan secara terbuka. Ironisnya, PSSI ternyata punya hutang secara personal kepada Nirwan Bakri sebesar Rp10 miliar dan La Nyalla sebesar Rp3 miliar.
Bahkan, dalam keterangan dokumen itu terdapat kalimat bahwa hutang tersebut adalah hutang tidak resmi. Maksudnya, hutang itu tanpa jaminan, tanpa bunga, dan tanpa MoU apapun. Untuk apa hutang itu? Dan, bagaimana bisa?
Dari sini kemudian bisa dikira-kira mengapa klub-klub langganan kompetisi sepakbola nasional begitu patuh dengan PSSI yang merasa sangat berkuasa. Kemungkinan, disebabkan karena Nirwan dan La Nyalla mempunyai “saham” di PSSI. Dari realitas itu bisa ditemukan penyebab kenapa era Menpora Roy Suryo sebelumnya hanya membentuk tim konsolidasi yang menggabungkan PSSI dan KPSI? Bukan tim transisi seperti sekarang.
Jika saja tidak ada skenario pembentukan Tim Transisi oleh Kemenpora, pasti ujungnya akan sangat mudah ditebak. PSSI masih saja berkutat di lubang yang sama. Masih menyimpan tabir kegelapan dan kepentingan politis pihak tertentu. Kondisi itu akan mirip seperti saat PSSI yang berhasil digusur oleh KPSI dengan hanya menyisakan Djohar Arifin sebagai ketua umum.
Menarik melihat bobrok yang telah terkuak dari hasil audit keuangan PSSI tersebut. Karenanya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk merevolusi PSSI. Mengakhiri dan menumpas segala bentuk politisasi persepakbolaan Indonesia. Karena, sudah cukup lama insan sepakbola di Indonesia menjadi pesakitan di negerinya sendiri. Tanpa prestasi yang membanggakan.
Kini, revolusi sepakbola Indonesia sedang pecah telur. Dalam beberapa waktu ke depan, akan banyak lagi kejutan-kejutan dari efek revolusi ini. Indonesia masih membutuhkan beberapa waktu untuk melengkapi tahap menuju sepakbola Indonesia yang cemerlang. Dibutuhkan pula sinergi antara Kemenpora dan PSSI untuk melakukan bersih-bersih.
Adhimas Faisal
