Tanpa JK - Jokowi Tinggal Oowi

Bang Sem

PEMERINTAHAN Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah lebih 100 hari. Beragam komentar bermunculan, begitu juga hasil polling dan survey yang beragam. Ada yang menilai pemerintahan Jokowi – JK baik dan sesuai dengan harapan. Ada juga yang menilai, belum dan tidak sesuai harapan. Di negeri demokrasi yang membuka ruang terjadinya social engineering, baik buruk pemerintahan selalu menjadi relatif. Semua bergantung pada subyektifitas orang yang menilainya.

Bagi saya, tak penting kinerja 100 hari itu seperti apa, karena tidak mungkin menilai kinerja Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu sesingkat itu. Apalagi ada tema besar yang diusung dan berdimensi waktu lama untuk mewujudkannya.

Selama 100 hari menjalankan pemerintahan, saya melihat ada hal-hal yang pantas dipujikan. Dalam hal penegakan hukum, umpamanya, penolakan grasi para terpidana penyalahgunaan narkoba yang telah divonis hukuman mati. Begitu juga keputusan menenggelamkan kapal asing yang dianggap mencuri ikan di perairan Indonesia, kendati yang ditembak dan ditenggelamkan masih terbilang jukung, bukan kapal yang ada dalam mindset frame kita.

Tapi, dalam menangani kasus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) versus Polri, dilihat dari konteks law enforcement, sikap Jokowi – JK belum patut dipujikan. Memaksakan diri pencalonan Komisaris Jendral Budi Gunawan dan aksi penegakan hukum atas pribadi para komisioner KPK, ternyata berimplikasi lain. Dan, menurut analisis Majalah TIME, yang sempat menulis cover story JOKOWI – NEW HOPE bagi Indonesia, setelah 100 hari, justru terjadi penurunan dramatik dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Jokowi.

Jokowi – JK yang mempunyai modal dukungan lebih separuh rakyat Indonesia dan terkenal sebagai praktisi di bidang bisnis, mestinya dapat mewujudkan banyak hal pada seratus hari pertama kepemimpinannya. Terutama, karena banyak rencana program aksi yang dihasilkan selama lima tahun sebelumnya, hampir di seluruh sektor. Sejumlah Menteri, seperti Ferry Mursyidan Baldan, Susi Pudjiastuti, Rinny M. Soemarno, Sudirman Said, Anies Baswedan, Rachmat Gobel, Ryamizard Ryacudu, Arif Yahya, dan Menko Perekonomian sudah memberi impuls yang menarik dan cukup untuk menggerakkan akselerasi.

Apalagi komunikasi-komunikasi politik yang terjalin dengan Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum Partai Demokrat, relatif sudah memberi kontribusi terhadap kondisi yang lebih kondusif dan favourable untuk menggerakkan aksi governansi. Walaupun dalam banyak hal, Menteri Koordinator Politik Hukum & Keamanan belum memberikan gambar terang tentang Strategi Politik Hukum & Keamanan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan juga belum jelas memberi clue tentang Strategi Kebudayaan & Humaniora untuk memanifestasikan sesanti Revolusi Mental. Bahkan, Menteri Koordinator Maritim juga belum memberi impuls tentang Strategi Kemaritiman Abad 21 padahal Indonesia berada dalam bayang-bayang jejaring strategi maritim para penguasa Asia Pasifik.

Selain itu, masih nampak selama 100 hari ini, sejumlah menteri menduplikasi habit Jokowi melakukan ‘blusukan’ dan akhirnya ‘keblusuk’ dalam fantacy trap, termasuk ‘keblusuk’ dan tersesat dalam memahami hakekat efisiensi dan efektivitas, yang hanya diukur melalui angka-angka pengeluaran belanja semata. Bukan pada logika outcome bersanding income. Bahkan, dalam banyak hal terbilang lebay, seperti penggunaan kelas ekonomi penerbangan komersial untuk kunjungan kerja Presiden, karena dalam banyak hal, akan berdampak buruk. Lain soal, bila hal itu berlaku untuk urusan pribadi. Syukurlah, belakangan Jokowi sudah menggunakan pesawat TNI AU untuk kunjungan dinasnya.

Persoalan efisiensi belanja, mestinya bertumpu pada disiplin budget, bukan pada besaran pengeluaran. Penghematan anggaran pemerintah yang dihasilkan oleh aksi berhenti rapat di hotel dan sejenisnya, tak sebanding dengan menurunnya kinerja industri perhotelan yang berdampak pada matarantai lain yang mengikutinya, termasuk berkurangnya lapangan kerja. Begitu juga dengan kebijakan mengurangi jaminan keluarga dalam slot belanja pegawai.

Hal lain yang mengemuka dan tak patut dipujikan adalah menguatnya clientelisme bersifat patron client, sehingga Wakil Presiden harus gagal melakukan rapat koordinasi, lantaran menteri sibuk ‘keblusuk’ dan lebih mendahulukan ‘menyertai Presiden.’ Barangkali, ini bedanya JK kini dan JK yang lalu, yang mendapat porsi kewenangan memadai untuk melakukan governance driving. Padahal, secara prinsip: pemerintahan berjalan baik, ketika Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan leadership tak terpisah, dan para menteri harus loyal kepada institusi kepemimpinannya, bukan orangnya ! Jokowi JK harus lebih solid. Tanpa JK, Jokowi tinggal Oowi.. Selamat bekerja ! |