Setelah Ketum Terpilih, Fokus pada Program Kerja dan Program Aksi

AKARPADINEWS.COM | PEMILIHAN Ketua Umum dalam Kongres partai adalah salah satu agenda penting, tapi bukan satu-satunya. Ada agenda lain yang tak kalah pentingnya dan harus dibahas peserta Kongres. Yaitu platform partai dan program kerja untuk lima tahun ke depan.

Ketika Ketua Umum sudah dipilih secara aklamasi, perumusan program kerja dalam kongres adalah hal penting yang harus dilakukan. Kelak, pelaksanaan program kerja inilah yang akan menjadi basis pertanggungjawaban Ketua Umum dan pengurus pada kongres berikutnya.

Kader partai yang bertanggungjawab, tentu akan fokus pada pembahasan program kerja partai selama satu periode. Pembahasan itu mengandung makna, kader atau peserta pemegang daulat partai, tidak memberikan cek kosong kepada Ketua Umum. Program kerja ini juga yang harus dipandang sebagai referensi utama untuk melakukan evaluasi di penghujung periode kepemimpinan Ketua Umum.

Lima tahun ke depan, proses perkembangan konsolidasi demokrasi terkait bangsa dan negara, akan memasuki era baru. Terutama, karena terjadinya pergeseran berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, negara, dan bangsa.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen dan realitasnya antara 4.7 sampai 5.7 persen per tahun, masalah besar yang akan dihadapi rakyat tetap masih bertumpu pada ‘wilayah kampung tengah’ alias ekonomi. Terutama, karena laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan berdampak pada stabilitas sosial politik.

Di sisi lain, dalam konteks perubahan global yang akan berdampak pada perubahan nasional dan lokal masyarakat, akan timbul berbagai persoalan yang tak pernah kunjung usai. Mulai dari kemiskinan (struktural dan kultural), kesempatan kerja dan usaha, sampai akses rakyat terhadap modal dan jaminan sosial.

Selaras dengan itulah, semestinya pembahasan program kerja bidang ekonomi di sidang komisi Kongres IV Partai Demokrat, mestinya menjadi perhatian utama.  Sesuai dengan tema besar Kongres IV Partai Demokrat: Untuk Rakyat, Demokrat Peduli dan Memberi Solusi, maka titik beratnya, minimal fokus pada ketersediaan pangan dan energi, serta peningkatan daya beli rakyat, sekaligus pelayanan dan advokasi terhadap rakyat untuk mendapatkan akses terhadap modal dan pasar. Tentu dengan segala variannya. Antara lain: pertanian, industri, perdagangan, industri jasa keuangan & perbankan, serta korelasi bidang ini dengan bidang sosial.

Dalam konteks itu, secara internal partai, semestinya sudah terpikirkan untuk mengembangkan institusi ekonomi partai, yang berdampak langsung terhap perluasan kesempatan usaha dan kewira-usahaan kader sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Salah satu wujud kongkretnya adalah koperasi atau kelompok usaha binaan.

Gatot M. Suwondo, peninjau utama dalam Kongres IV Partai Demokrat mengemukakan, untuk periode 2015-2020, Partai Demokrat perlu membentuk Induk Koperasi yang akan menjadi energizer keberdayaan ekonomi kader sampai strata terbawah. Minimal di ekstensi partai di Kecamatan. Baik dalam konteks bidang usaha yang memberi manfaat langsung terhadap kader, maupun konstituen.

Salah seorang kader dari DPD Lampung menyambut gagasan itu. Dengan logika sederhana dia katakan, institusi ekonomi partai akan membawa manfaat banyak pada aksi nyata partai terhadap kader di front line. Terutama, karena merekalah yang setiap kali berlangsung hajat politik (Pemilu dan Pemilukada) memberi kontribusi terhadap perolehan suara partai.

Institusi ekonomi partai juga akan bermanfaat nyata dalam membuktikan keandalan program di lapangan, sehingga selaras dengan pandangan Ketua Umum Partai Demokrat, SBY perlunya policy design dan policy action dalam merespon dinamika ekonomi yang sedang berkembang. Bukan sekadar retorika. Apalagi ke depan, ketika rakyat kian berkualitas kesadaran politiknya, akan mengukur aktivitas partai berdasarkan need, want, dan interest mereka. Khasnya, yang bertalian dengan masalah ekonomi.

Dari perbincangan dengan beberapa kader kritis dari berbagai daerah, terungkap, selama ini institusi ekonomi partai relatif tidak berkembang, karena semua perhatian terfokus pada politik praktis yang berujung pada politik transaksional. Termasuk penguasaan sumberdaya di setiap simpul jejaring partai. Akibatnya, terjadi penurunan kinerja kader di peringat ekstensi partai. Khasnya di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Dalam periode 2015-2020 pembentukan dan pengelolaan institusi ekonomi partai harus diprioritaskan. Terutama, karena terkait langsung dengan hajat hidup kader. Terkait dengan hal itu, Gatot yang adalah seorang bankir profesional dan berpengalaman dengan program economic community development dan entrepreunership, menyarankan, minimal dibentuk satu dua pilot project sebagai model di daerah.

“Setelah itu baru dieksplorasi,” ujarnya. Minimal, 1 pilot proyek di Sumatera, 1 di Sulawesi, 1 di Kalimantan, 2 di Jawa, sebagai model.

Selaras dengan pandangan demikian, pada pembahasan program kerja juga perlu dipertimbangkan relasi – korelasi antar bidang dalam suatu kesatuan sinergi rencana dan aksi program yang berkelanjutan. Keberhasilan program dimasukkan ke dalam performance appraisal untuk melihat kinerja kepengurusan.

Untuk itu, selepas Kongres IV ini usai dan kepengurusan lengkap terbentuk, segera perlu dilakukan Rapat Kerja departementasi untuk melakukan konsolidasi program. Paling tidak, merumuskan program aksi tahunan. Dengan demikian gagasan-gagasan besar yang mengemuka dalam program kerja hasil keputusan Kongres IV, sungguh membumi.| Bang Sem