Membebaskan WNI dari Kepungan Peperangan

AKARPADINEWS.COM| Suasana mencekam membayangi tim evakuasi dan ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang berupaya terbebas dari kepungan peperangan di Ibu Kota Yaman, Sanaa. Semua berharap, mereka tidak menjadi korban peperangan.

"Suasana sangat mencekam, tetapi kami terus menenangkan para WNI dan meminta semuanya untuk terus berdoa," ucap Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Yaman, Wajid Fauzi yang memimpin upaya evakuasi dalam siaran persnya, Kamis (2/4). Arab Saudi dan negara lain, anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) melancarkan serangan udara ke posisi Al-Houthi di Yaman. Tindakan tersebut dikutuk Iran, namun didukung Amerika Serikat, Mesir, Jordania dan Marokko.

Upaya evakuasi tersebut merupakan kali pertama yang berhasil dilakukan setelah rangkaian serangan udara yang dilakukan koalisi di bawah pimpinan Arab Saudi terhadap gerilyawan Al-Houthi di Yaman, sejak 25 Maret lalu. Serangan itu menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur luar biasa. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNICEF mencatat, sekitar 62 anak-anak terbunuh dan 30 lagi terluka di Yaman sepanjang pekan lalu akibat peperangan.

Untuk mengevakuasi WNI yang terjebak dalam kepungan peperangan itu, tim evakuasi menempuh jalur darat dengan menggunakan enam bus. Mereka menempuh perjalanan sekitar lima jam ke kota Jizan.

Tim meninggalkan Kota Sana'a menuju kota Al Hudaidah, 30 Maret lalu karena situasi keamanan yang semakin mengkhawatirkan di Sana'a. Di Al Hudaidah, tim bermalam selama dua malam untuk mempersiapkan skenario evakuasi.

Sebelumnya, WNI yang terjebak dalam peperangan itu direncanakan akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan pesawat charter. Namun, karena kondisi keamanan udara yang mengkhawatirkan, evakuasi terpaksa ditempuh lewat jalur darat dengan pengawalan Yaman Special Force. Di antara ratusan WNI yang diselamatkan itu, ada dua orang warga negara Thailand. Keduanya berhasil diselamatkan tim evakuasi atas permintaan Kedutaan Besar Thailand di Sana'a.

Di perbatasan Arab Saudi, rombongan disambut Wakil Duta Besar Republik Indonenesia untuk Saudi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Jeddah. Tiba di sana, mereka kemudian dibantu tim dari imigrasi dan ditampung di kota Jizan.

"Kita sudah lakukan pendekatan jauh-jauh hari kepada imigrasi Saudi agar para WNI yang dievakuasi dari Yaman dapat diberikan dispensasi visa transit 15 hari," ujar Konjen RI di Jeddah, Dharmakirti.

Setelah tiba di wilayah Saudi, seluruh rombongan akan segera dipulangkan ke tanah air. "Saat ini, kita akan melakukan pendataan ulang untuk menyiapkan tiket pemulangan ke indonesia," ujar Wakil Dubes RI di Riyadh, Sunarko, yang bersama tim evakuasi Yaman sudah berada di Jizan sejak beberapa hari sebelumnya untuk melakukan koordinasi dengan otoritas Saudi.

Upaya evakuasi terhadap ratusan WNI masih terus dilakukan dari berbagai kota di Yaman. Upaya evakuasi dikendalikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri RI berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Aaudi, Oman, dan Addis Ababa.

"Saat ini kita sedang fokus mengevakuasi sekitar 45 WNI yang masih di Al Hudaidah serta sekitar 100 WNI yang masih terjebak pertempuran di Kota Aden. Semoga hari ini dan besok ada rombongan WNI lain yang bisa kita evakuasi dari Yaman dengan berbagai skenario evakuasi yang memungkinkan," ujar Lalu Muhamad Iqbal, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (WNI BHI), Kementerian Luar Negeri.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menegaskan, selama masih ada WNI yang membutuhkan, pemerintah akan terus melakukan evakuasi. Menlu menambahkan, kondisi di masing-masing titik evakuasi berbeda-beda karena itu skenario evakuasi telah disiapkan pemerintah, baik melalui darat, laut maupun udara.

1 April lalu, pemerintah telah mengirimkan dua Tim Percepatan Evakuasi WNI dari Yaman di bawah koordinasi Kemlu. Tim itu berangkat ke Yaman untuk melakukan intensivikasi evakuasi WNI di kota Salalah, kota di Oman yang berbatasan dengan Yaman bagian timur, dan Jizan, kota di Arab Saudi yang berbatasan dengan Yaman bagian barat.

Selain mengerahkan personil, pemerintah juga mengirimkan satu pesawat B-737 400 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) untuk melakukan evakuasi WNI dari Yaman.

​“Dua tim itu merupakan tim veteran yang sudah pernah melakukan evakuasi WNI di Tripoli dan Damaskus,” ucap Iqbal. Tim pertama yang terdiri 15 orang itu masuk melalui Jeddah, sementara tim kedua akan masuk melalui Oman. Tim akan bergerak secara dinamis, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Opsi evakuasi yang dipersiapkan bisa lewat jalur darat, laut, dan udara.

Evakuasi lewat jalur udara dengan menggunakan pesawat TNI AU merupakan opsi paling cepat, namun terbatas. Pasalnya, tidak dapat dipastikan batas waktu no-fly zone baru diakhiri. “Indonesia juga dapat menggunakan opsi kapal laut," ucap Iqbal.

Namun, evakuasi lewat kapal memakan waktu lama. Perjalanan dari Yaman menuju Indonesia memakan waktu 15 hari. Namun, Indonesia bisa meminta bantuan India atau Tiongkok, yang mempunyai pangkalan militer di Afrika untuk memperlancar upaya evakuasi.

Arab Saudi bersama koalisinya menyatakan perang terhadap gerilyawan Al-Houthi di Yaman. Mereka melancarkan serangan militer di Saana. Arab Saudi mengklaim, serangan yang dilancarkannya mampu memukul mundur kelompok Syiah Yaman yang mencoba merengsek ke Aden. Serangan dilakukan lewat jalur udara maupun laut. Senin (30/3) lalu, Arab Saudi mengumumkan tentara koalisi berhasil menguasai pelabuhan di Yaman, dalam Operasi Badai Penentu melawan pemberontak Al-Houthi, demikian laporan Al-Arabiya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam serangan udara yang menewaskan sekitar 40 orang di kampung pengungsi di Yaman bagian utara. PBB menilai, serangan itu melanggar hukum dan pelaku penyerangan harus bertanggung jawab. PBB mengutuk serangan yang diarahkan ke kampung pengungsi Mazraq di dekat Haradh, pada Senin (30/3) lalu. Serangan itu mengakibatkan sekitar 200 orang terluka, demikian laporan Badan Perantauan Antarbangsa.

"Pasukan mana pun yang menyerang berarti melanggar hukum, harus ada pertanggungjawaban, semua serangan harus dihentikan," tegas juru bicara PBB, Farhan Haq, Rabu (1/4). Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini juga mengutuk serangan militer yang mengakibatkan jatuhnya korban. UE menentang serangan yang diarahkan ke rumah sakit, sekolah, dan rumah warga sipil.