Jangan Kebijakan Jadi Macan Kertas
JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | FORUM Pemimpin Redaksi (Pemred) yang dipimpin Suryopratomo (Tommy) memandang, paket kebijakan ekonomi yang sudah digulirkan pemerintahan Jokowi – JK, harus segera diimplementasikan agar tidak menjadi macan kertas.
Peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci, menurut Forum Pemred, perlu segera dirumuskan dan pengawasan di level eksekusi perlu lebih diintensifkan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran hanya bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi mampu didorong di atas 6 persen per tahun.
Pernyataan tersebut merupakan satu dari 12 butir pemikiran Forum Pemred yang disampaikan kepada pemerintahan Jokowi-JK, sebagai evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Dalam jumpa pers yang digelar di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/10), Forum Pemred menilai, di tahun pertama, Jokowi-JK mengalami the lost of opportunity atau kehilangan kesempatan. Hal itu, menurut Forum Pemred, semestinya dimaknai sebagai pelajaran yang sangat berharga. Karena itu, menurut Forum Pemred seperti dikemukakan Tommy, sekarang waktu yang tersisa hanya empat tahun. Pemerintah Jokowi-JK tidak boleh lagi membuang kesempatan yang dimilikinya.
Forum Pemred yang selama ini nampak mesra dengan Jokowi – JK dan para Menteri Kabinet Kerja, itu melalui Tommy – ketuanya, mengemukakan, 12 butir pemikiran yang mereka sampaikan merupakan wujud konkret tanggung jawab pers yang akan selalu mengawasi jalannya pemerintahan.
Selain apa yang sudah dikemukakan tersebut, Forum Pemred memandang, pemerintah perlu memperhatikan dinamika yang terjadi di tingkat global dan segera merespons dengan kebijakan yang tepat. Masalah internal pemerintahan, kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, perlu segera dituntaskan agar pemerintah memiliki kemampuan yang cepat merespons perubahan global.
“Perlambatan ekonomi dan pergerakan kurs rupiah yang fluktuatif tidak boleh dibiarkan,”ungkap salah satu butir pernyataan Forum Pemred. Karena itu, kebijakan ekonomi dan langkah konkret perlu segera diambil untuk mencegah situasi yang kian memburuk. Harus ada akselerasi dalam penyerapan anggaran belanja guna menggerakkan roda perekonomian. Perbaikan iklim investasi mesti dilaksanakan dengan lebih sungguh-sungguh.
Pemerintah, menurut Forum Pemred, seyogianya segera meningkatkan public trust agar investasi kembali mengalir. Berbagai janji perlu segera direalisasikan dan komunikasi politik sebaiknya dilakukan dengan lebih elegan guna membentuk persepsi positif masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan masa depan bangsa.
PEMERINTAH PERLU MEMBERIKAN PERHATIAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT
“Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan daya beli masyarakat yang melemah dengan memberikan stimulus fiskal dan stimulus moneter yang lebih efektif, mengendalikan laju inflasi, mendorong perluasan lapangan kerja, mencegah PHK, dan memacu pertumbuhan ekonomi,”ungkap pemikiran Forum Pemred berikutnya.
Setarikan nafas, Forum Pemred memandang, penggunaan dana desa dan pembangunan infrastruktur di daerah harus mengutamakan proyek padat karya. Di sisi lain, Kehadiran BPJS Kesehatan perlu diperkuat guna memberikan manfaat kepada seluruh rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum miskin.
Selain itu, menurut Forum Pemred, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar pada upaya mengurangi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pembangunan ke luar Jawa.
Pembengkakan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan absolut harus dicegah. Proritas ketiga Nawacita, "membangun Indonesia dari pinggiran," hendaknya tidak sekadar slogan, melainkan perlu benar-benar diimplementasi.
Kegiatan ekonomi domestik harus menjadi prioritas dengan memperkuat industri dalam negeri. Berbagai belanja barang pemerintah dan BUMN harus mengutamakan produk dalam negeri. Para elite politik mesti menjadi contoh bagi rakyat dalam mengonsumsi produk lokal.
Forum Pemred juga mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan strategi terpadu dan langkah konkret mendongkrak ekspor untuk memperkuat neraca perdagangan.
Di sisi lain, Forum Pemred mendesak, Pemerintah hendaknya membangun koordinasi yang lebih baik dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, pemerintah perlu segera membentuk protokol krisis dengan mengajukan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
Selanjutnya, menurut Forum Pemred, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan memperkuat kekompakan kabinet agar terbangun sinergi dan bukan hanya kegaduhan yang diperlihatkan kepada rakyat. “Presiden sebagai CEO mesti mengambil posisi yang jelas dan memberikan arahan yang terang kepada setiap menterinya.”
JOKOWI - JK JADILAH DWITUNGGAL DAN TIDAK TERPENGARUH OLEH INTRIK-INTRIK | foto ISTIMEWA
Di bagian lain permikirannya, Forum Pemred mengemukakan, "Kekacauan" data yang acap terjadi hendaknya segera dituntaskan agar berbagai kebijakan, termasuk impor pangan, dilandasi data yang akurat. Kesalahan data yang terus dibiarkan akan melumpuhkan kemampuan bangsa untuk berdikari di bidang ekonomi, satu dari semangat Trisakti yang selalu digaungkan Presiden.
Forum Pemred mendesak pemerintah memperhatikan reformasi hukum di level produk hukum dan penegakan hukum di level pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan seluruh rakyat. Berbagai kebijakan pemerintah hendaknya sungguh-sungguh menjiwai dan mengimplementasi revolusi mental, amanat Trisakti, dan prioritas program Nawacita.
Dan, ini yang penting. Menurut Forum Pemred, “Presiden dan wakil presiden harus menjadi dwi-tunggal yang memimpin negeri ini dan jangan mudah terganggu oleh intrik-intrik yang merusak harmoni.”
Dalam banyak hal pandangan Forum Pemred terhadap kinerja Jokowi – JK, itu tak berbeda dengan berbagai pandangan dan penilaian yang berkembang di ruang publik. Khasnya tercermin dalam media sosial.
Dari pengamatan akarpadinews.com, selama setahun memerintah, Jokowi-JK dan para menterinya tidak menunjukkan kinerja baik. Akibatnya, seperti hasil survey yang dikemukakan Indo Barometer dan beberapa lembaga survey lainnya, tingkat kepercayaan dan kepuasan rakyat kepada Jokowi – JK merosot.
Berkembangnya hastag #JokowiJKsetahungagal dan #Jokowigagaltotal yang menjadi trending topic, menunjukkan setahun ini raport Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden, merah. Bahkan berkembang penilaian, Jokowi tidak menunjukkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi sebagai Presiden.
Selama setahun pemerintahannya, banyak masalah yang tidak terselesaikan dengan baik dan menimbulkan kesan Jokowi – JK tidak bertindak adil terhadap rakyat. Misalnya dalam menangani kasus Tolikara dan belakangan Aceh Singkil. Termasuk pembiaran terhadap berkembangnya kejahatan alam, pembakaran hutan yang menebar bencana asap. Bahkan, sampai penghujung setahun pemerintahannya, bertambah bilangan hutan yang terbakar di Papua dan Jawa.
Semua kekurangan Jokowi – JK itu oleh Forum Pemred dinyatakan sebagai the lost of oppurtunity. Sejak berdiri beberapa tahun terakhir, Forum Pemred telah menyumbangkan berbagai pemikirannya kepada pemerintah. Baik melalui Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi se Indonesia di Nusadua – Bali (2013) di bawah kepemimpinan Wahyu Muryadi, dan Dialog Kebangsaan di Jakarta (2014) di bawah kepemimpinan ketua Nurjaman. | JM Fadhillah.
