Transportasi Publik dan Upaya Mengatasi Kemacetan Jakarta

| dilihat 2048

Catatan Bang Sem

SEBAGAI ibukota negara, Jakarta memainkan peran sebagai ibukota negara Republik Indonesia, sekaligus ibukota ASEAN (Association South East Asia Nations). Artinya, Jakarta wajib bertumbuh sebagai ibukota berkelas dunia. Terutama, kini di tengah pergeseran orientasi aero decade dari Eropa – Amerika ke Asia Pasifik.

Ada tujuh faktor kunci yang tak bisa diabaikan, yaitu: Keamanan dan Kenyamanan warga kota, Transportasi Publik, Stabilitas Politik dan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sarana Rekreasi, serta Komunikasi Sosial Politik. (baca: Partai Politik Mesti Jeli Menyeleksi Calon Pemimpin Jakarta)

Dalam transportasi publik, tampak masih terabaikan, rangkaian sistem pengangkutan yang komprehensif dan efisien yang menghubungkan antar wilayah di dalam dan di luar Jakarta. Apalagi, ketika ingin melihat posisi dan peran Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, regional, dan internasional. Termasuk perannya sebagai pintu gerbang utama menuju dunia internasional.

Melihat realitas, terjadi migrasi ‘burung-burung metropolitan’ sampai mencapai sekira 3 (tiga) juga jiwa rata-rata di siang dan sore hari, sangat wajar jiga warga kota Jakarta menuntut pemerintah DKI Jakarta menyediakan struktur kota yang lebih efisien dan komprehensif. Sekaligus pelayanan prima yang sebaik-baiknya.

Tujuannya adalah agar setiap warga kota mudah menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta dengan mudah dan murah, sehingga warga memperoleh manfaat kehidupan kota yang optimum. Struktur kota dan layanan prima dalam bentuk moda transportasi publik yang juga efektif dan efisien, juga akan memberikan citra ibukota dan bangsa yang maju, modern, dan tidak crowded.

Pemerintah Jakarta sejak dua dekade terakhir, memang telah berusaha mengatasi hal ini. Tetapi nyaris tak pernah tuntas. Pertambahan ruas jalan (termasuk dengan membangun underpass dan fly over) tak seirama dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, yang sama sekali tak terkendali.

Ambillah contoh sepeda motor yang terus bertambah jumlahnya, karena dapat diperoleh dengan cara kredit (dengan uang muka yang murah), serta pajak kendaraan bermotor (untuk sepeda motor) yang juga relatif tidak mahal.

Dengan kondisi demikian serta belum tuntasnya struktur dan layanan transportasi publik, jelas pemerintah kota tidak bisa mengatur kelayakan sepeda motor atau mobil yang layak lalu lalang di ibukota negara (seperti di New York, Tokyo, Kuala Lumpur, bahkan Osaka). Belum lagi perilaku pengendara sepeda motor yang kebanyakan datang dari kalangan masyarakat rural yang abaik terhadap aturan. Bahkan aturan keselamatan lalu lintas.

Jalur rel yang dipergunakan untuk kereta commuter, misalnya, sebagian terbesar masih merupakan rangkaian peninggalan jaman Belanda. Misalnya, jalur Rel dari Stasiun Jatinegara ke Bekasi, Stasiun Manggarai ke Depok, Tanah Abang ke Serpong dan Bintaro, atau Stasiun Kota ke Tangerang. Karena itu, pembangunan jalur rel dalam tanah yang kini tengah dibangun dari Lebak Bulus – Thamrin, sangat dinantikan.

Tak bisa tidak, struktur rangkaian jalan dan rel yang komprehensip yang tengah dibangun kini, memberi harapan. Setidaknya pada tahun 2020 boleh dikira Jakarta akan mulai era baru sebagai ibukota yang sungguh modern dan meningkat berkelas dunia. Adalah keniscayaan yang harus diwujudkan di ibukota negara, untuk terus memajukan, mengemas, dan melengkapi sistem transportasi publik yang lebih memungkinkan terlayaninya warga kota secara baik.

Kendati demikian, tak bisa tidak, Jakarta juga perlu menata moda transportasi kota secara lebih revolusioner. Dengan cara itu, Jakarta akan terhindar dari stagnasi dan menjadi kota mubazir, yang akan berdampak pada penggunaan bahan bakar yang juga tidak efisien dan tidak efektif.

Suatu revolusi besar penataan transportasi publik harus dilakukan, paling tidak dalam sistem pengangkutan bis yang sesuai dengan Jakarta, bukan seperti busway yang justru menambah kantung-kantung kemacetan.

Apalagi, moda transportasi busway terkesan dicomot begitu saja dari Bogota yang struktur kotanya berbeda dengan Jakarta. Selain itu juga tidak selaras dengan perkembangan kemampuan ekonomi dan kemudahan warga Jakarta dalam memiliki mobil dan kendaraan bermotor lainnya.

Di sisi lain, moda transportasi publik seperti busway, tak pula menjangkau penguatan kemampuan ekonomi, daya beli, dan kemudahan memiliki kendaraan bermotor (terutama mobil), seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pemukiman di wilayah buffer zone (Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor). Tidak terkecuali pertumbuhan lambat kota Serang sebagai metropolitan baru. Bahkan, Bandung menghadapi persoalan pula di setiap akhir pekan, karena arus masuk mobil dari Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor dan kota lainnya.

Kita boleh berharap, berbagai jalan tol (di luar outer ring road) yang sedang dibangun, seperti Gandul – Depok dan Cimaci, dapat mengurangi beban berat Jakarta, dan tidak seperti ruas tol Bintaro – Simatupang yang justru menambah kemacetan baru. Demikian juga pembangunan jalan layang Tendean – Ciledug dan Kalimalang dapat mengurangi beban Jakarta.

Pembenahan transportasi publik dan upaya mengatasi kemacetan Jakarta, tak bisa tidak memang harus dilaksanakan simultan dan dalam satu tarikan nafas. Pengembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di sekeliling Jakarta, tak bisa tidak harus seirama dengan berbagai upaya penataan kembali Jakarta untuk memenuhi syarat sebagai ibukota berkelas dunia.

Tanpa pembenahan yang simultan dan komprehensif akan terjadi dampak lingkungan dan dampak budaya yang mengerikan di masa depan. Baik dalam konteks lingkungan fisik dan sosial, sekaligus perubahan karakter. Apalagi, kemecaten Jakarta dapat dikira sebagai salah satu penyebab terjadi situasi understress dan underpressed yang dalam banyak hal akan memengaruhi kinerja dan sosiohabit masyarakat.

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat dan seluruh Gubernur di Pulau Jawa, perlu duduk bersama untuk membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, untuk mengendalikan arus migrasi (urbanisasi) yang menekan berat ibukota negara.

Perlu komitmen bersama untuk melakukan percepatan simultan pembangunan wilayah metropolitan Serang, Cirebon, Majalengka, Pekalongan, Surakarta, Purwokerto, Gunung Kidul, dengan berbagai varian kota baru seperti Walini, Maja, dan sejenisnya sebagai bagian dari proses kanalisasi arus migrasi.

Dengan demikian, pembangunan ruas jalan dan rel, termasuk rel dari Bandara Soekarno – Hatta ke Stasiun Maggarai sebagai stasiun Sentra Jakarta. Termasuk pembangunan Terminal Bis Pondok Cabe sebagai sentral terminal yang berfungsi relatif sama dengan Terminal Bis Antar Kota – Cakung.

Dari semua itu, yang teramat penting dan mendesak adalah perlunya kerjasama harmonis antar Gubernur – Kepala Daerah di Pulau Jawa, untuk berkontribusi bagi pengendalian dan penataan Jakarta sebagai ibukota negara. | 

Editor : sem haesy
 
Polhukam
24 Sep 21, 09:17 WIB | Dilihat : 174
Pembangkang dalam Pusaran Transformasi Politik Malaysia
19 Sep 21, 16:48 WIB | Dilihat : 331
Cermin Buram Kekuasaan dan Luka Rakyat
31 Agt 21, 21:38 WIB | Dilihat : 230
Milisi Houthi Serang Lagi Bandara Abha Saudi
Selanjutnya
Sainstek
27 Okt 21, 17:41 WIB | Dilihat : 255
Waspadai Kabar Palsu Artis Meninggal di Media Sosial
20 Nov 19, 13:05 WIB | Dilihat : 1970
Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading
Selanjutnya