Ibukota Negara

Partai Politik Mesti Jeli Menyeleksi Calon Pemimpin Jakarta

| dilihat 1828

Opini Bang Sem

APA sungguh yang diharapkan warga Jakarta terhadap pemimpin ibukota negara ini kelak?

Dalam konteks transformasi Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia sekaligus ibukota ASEAN (Association of South East Asia Nations), jelas, setidaknya dapat dipenuhinya tujuh faktor mendasar yang mempengaruhi kualitasnya sebagai kota modern, maju, dan beradab.

Pertama, Keamanan dan Kenyamanan warga. Sebagai ibukota negara, dengan sendirinya, DKI Jakarta harus menjamin keamanan dan kenyamanan warganya. Dalam bahasa relijius, disebut sebagai baladil amiin. Keamanan kota, termasuk di dalamnya ketertiban kota dan disiplin waga. Sampai kini, faktor ini masih sangat lemah. Berita tentang kasus pemerkosaan di jembatan penyeberangan umum, sarana transportasi umum, dan lokasi lain, menunjukkan hal itu.

Kedua, Transportasi Publik. Meski berbagai upaya sudah dilakukan sejak era Gubernur Sutiyoso termasuk pembangunan monorel yang mangkrak, dan kini peremajaan armada angkutan umum yang jauh lebih baik, tetap saja kualitas transportasi publik belum memadai. Akibatnya, warga kota termasuk lelaju (mereka yang tinggal di wilayah sub urban) masih senang menggunakan kendaraan pribadinya.

Ketiga, Stabilitas politik dan ekonomi. Faktor ini terbilang sebagai faktor yang paling tak terpenuhi selama dua tahun terakhir. Disharmoni hubungan antara eksekutif dan legislatif, kegaduhan – kegaduhan politik yang meruyak di media (mainstream dan sosial) dan lenyapnya independensi media dalam melihat substansi persoalan, adalah bukti hal ini menjadi tantangan utama pemerintahan DKI Jakarta ke depan. Terutama karena tumbuhnya pengelompokan invisible hand, yang ditimbulkan oleh manajemen pemerintahan yang dikelola secara kurang dewasa.

Keempat, Pendidikan. Faktor ini dalam banyak hal, relatif berhasil dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, kendati di sana sini diwarnai oleh berbagai noktah, seperti tercermin dari gugatan guru terhadap pola kepemimpinan yang otoriterian dan dianggap menghambat kreativitas. Juga kasus Kepala Sekolah diprotes murid. Hal ini bisa ditelisik dari protes Kepala SMA Negeri 3, protes murid terhadap Kepala SMA Negeri 6, Protes guru terkait nilai tunjangan, lelang jabatan Kepala SMA / SMKK dan lain-lain;

Kelima, Kesehatan. Terutama kesehatan lingkungan. Tak bisa disangkal terjadi perbaikan kualitas puskesmas di DKI Jakarta dan pembangunan rumah sakit daerah dengan fasilitas yang tak kalah dengan rumah sakit umum pusat nasional.  Boleh dikata program jaminan pemeliharaan kesehatan di ibukota bergerak maju dan bisa menjadi contoh. Kendati demikian, tak adapat dipungkiri, beberapa wilayah kota masih menjadi kantung-kantung penyebaran wabah demam berdarah dan berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh belum terwcapainya kualitas kesehatan lingkungan yang prima;

Keenam, sarana rekreasi. Sebagai ibukota negara, Jakarta mempunyai sentra-sentra tujuan rekreasi warga yang memadai. Warga Jakarta mempunyai beragam pilihan rekreasi bertaraf nasional dan internasional, walaupun sarana katarsis warga, seperti Gedung Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Jakarta belum optimal memainkan perannya sebagai sentra kreativitas seni dan budaya, seperti di era Ali Sadikin.

Ketujuh, Komunikasi Sosial dan Publik. Meskipun sudah mengembangkan sistem komunikasi berbasis teknologi informasi mutakhir, proses komunikasi sosial dan publik di Jakarta, belum bisa dikatakan baik. Berbagai friksi sosial (yang berpotensi menimbulkan konflik sosial) terjadi, akibat komunikasi sosial – politik yang buruk antara pemimpin kota dengan warganya. Dan, media, berasas kecepatan (dan mengabaikan ketepatan) mendiseminasikan kelemahan pola komunikasi sosial politik pemimpin kota, nyaris tanpa kendali. Aksi penggusuran, umpamanya, salah satu contoh buah dari keburukan komunikasi sosial politik tersebut.

Berbagai hal positif, negatif, dan separuh positif separuh negatif tersebut menjadi tantangan besar bagi pemimpin kota Jakarta yang akan datang. Khasnya yang akan berkompetisi dalam Pilkada 2017 mendatang. Terutama bila Pilkada 2017 tak hendak direduksi hanya sekadar menjadi pertarungan kalah menang antar kandidat yang bakal dan sudah didukung oleh partai politik.

Kelak, siapapun dia, pemimpin kota Jakarta (2017-2022) harus sungguh mampu menempatkan Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia yang sungguh berkelas dunia. Minimal berkelas regional Asia Tenggara atau bahkan Asia. Dalam bahasa lain boleh disebut sebagai kota beradab.

Kota beradab hanya akan mungkin mewujud bila pemimpin dan penyelenggara pemerintahan kota (eksekutif dan legislatif) juga beradab. Paling tidak berperangai bersih (anti korupsi dan adil dalam menegakkan keadilan), arif bijaksana, tegas – manusiawi, efektif dan efisien, profesional – kompeten, dan berjiwa nasionalis religius dengan wawasan internasional pluralis. Tidak arogan, tidak berpihak pada golongannya sendiri, dan terbuka terhadap kritik, sekaligus tidak berbohong, bahkan kepada dirinya sendiri (termasuk bukan sosok yang inkonsisten).

Pemimpin kota yang semacam itu, bukanlah pemimpin yang sentak-sengor (gemar mencerca, memaki, dan mengancam) karena masih mengalami sindroma-eksistensialismus. Sindroma yang menyebabkan seseorang gemar menunjukkan siapa dirinya.

Seperti kata Lao Tzu : “Seorang pemimpin yang terbaik adalah dia yang eksistensinya hampir tidak diketahui orang, tetapi karyanya dapat dirasakan, tujuan kepemimpinannya terpenuhi, dan mampu menggerakkan semua orang untuk melakukan atau tidak melakukan bukan karena takut menerima hukuman, melainkan karena menjadikan tanggungjawab sebagai prioritas utama dirinya.”

Di tengah masyarakat kota Jakarta, tak sedikit pemimpin yang semacam itu, namun selama ini tenggelam oleh subyektivitas media dalam mengeksplorasi popularitas dan elektabilitas seseorang untuk kepentingan yang tak nampak.

Pemimpin semacam ini  akan hadir dan tampak di tengah masyarakatnya. Karena itu, rakyat mesti memberikan kesempatan kepada mereka.

Caranya? Jadilah sebagai konstituen yang menggunakan akal budi dalam memilih pemimpin. Untuk itu, partai politik sebagai instrumen demokrasi, mesti jeli dan jernih memandang faktor-faktor utama yang diperlukan untuk membangun Jakarta yang lebih baik.  

Jakarta milik semua.

Partai politik mesti membebaskan dirinya dari kepentingan sesaat. Karena partai politik apa saja yang memilihkan calon pemimpin yang jauh dari rakyatnya, kelak akan menerima ganjaran buruk dari rakyatnya. | 

Editor : sem haesy
 
Humaniora
14 Jan 22, 13:57 WIB | Dilihat : 106
Gloria Academica
20 Des 21, 13:16 WIB | Dilihat : 316
Harry Sungguh Mengemban Amanah Sampai Akhir
04 Nov 21, 07:24 WIB | Dilihat : 454
Tolak Toleransi Zina di Kampus
Selanjutnya
Sporta
12 Jul 21, 10:12 WIB | Dilihat : 245
Italia Boyong Piala Eropa via Penalti
23 Agt 20, 12:51 WIB | Dilihat : 735
Anggur Hijau Douro untuk Bayern Munchen
22 Okt 19, 13:15 WIB | Dilihat : 1719
Pertamax Turbo Ajak Konsumen ke Sirkuit F2 Abu Dabi
Selanjutnya