Menyambut Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi

Catatan Bang Sèm

berkain kebaya di atas pentas

kerongsang hiasan puan kenakan

kala budaya menjadi prioritas

modal insan mesti diutamakan

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung, Jum'at (28/8/26), di Balai Agung - Balai Kota DKI Jakarta mengukuhkan Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi yang dipimpin oleh Fauzi Bowo (Foke) - Gubernur DKI Jakarta (15.10.2007 – 15.10.2012) sebagai Ketua.

Pengukuhan tersebut merupakan ayunan langkah pertama - transformation kick off -- pelaksanaan Bagian Kedua Belas, Kewenangan Khusus di Bidang Kebudayaan, yang secara tersurat mengamanatkan Pasal 31 (dengan empat ayat yang menyertainya).

Pada ayat 1 Pasal 31, secara tersurat amanah : (a). prioritas pemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta; dan (b). pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Konteks asasinya adalah pemajuan kebudayaan Betawi (major dan minor) meliputi resam, adat, religi, ritus, ritual, tradisi, seni, bahasa, pengetahuan, teknologi, sosial, dan ekonomi, sistem dan produk budaya lainnya -- dalam dimensi artistika, estetika, dan etika atau tamaddun --, yang mesti diatur dengan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan.

Pengukuhan tersebut patut disyukuri sebagai suatu pencapaian sinergis dan kolaboratif antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan kaum Betawi (pituin dan mukimin) sebagai masyarakat inti Jakarta.

Sebagaimana halnya Ali Sadikin - Gubernur DKI Jakarta (1966-1977), Pramono menyatakan lugas, bahwa kebudayaan Betawi merupakan identitas utama Jakarta. Karenanya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan senang hati, ia berkomitmen mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan LAKB -- sebagai institusi kebudayaan -- berkolaborasi erat dalam pemajuan budaya Betawi dalam makna luas, tanpa kecuali mengkurasi budaya Betawi agar dapat ditampilkan dan bersaing di kancah internasional.

Pramono pun berkomitmen, Pemprov DKI akan menonjolkan nuansa Betawi di semua sektor, termasuk seni, olahraga, pendidikan, dan lainnya. Ia sangat berharap LAKB ini bisa menaungi semua institusi sosiologis Betawi, sehingga kian solid.

Wadah Kolektif Menjawab Tantangan

Dalam keseluruhan konteks proses dinamis perubahan dramatik (transformasi Jakarta) sebagai Kota Global Berbudaya dan Pusat Perekonomian Nasional soliditas kaum Betawi menjadi penting dan utama. Khasnya dalam menjawab cabaran peradaban Alaf XXI yang bakal menggenapkan perjuangan ekuitas - ekualitas sejak lima abad lampau.

Secara historis Jakarta merupakan kota yang menjadi sentra gerakan perjuangan kebangsaan yang lantang melaungkan gairah dan ghirah narrow nationalism secara multidimensi. Kini dan ke depan Jakarta diharapkan sebagai sentra pergerakan global nationalism.

Dalam konteks demikian, LAKB bakal menjadi wadah kolektif bagi hidupnya gairah dan ghirah baru dalam menjawab cabaran kotemporer, tekanan modernisasi dan modernisma.

Setarikan nafas, LAKB juga mesti menjawab cabaran dalam menghidupkan kecerdasan budaya dalam reaktualisasi nilai dan norma adat, resam, budaya -- berbasis aqidah, syari'ah, mu'amalah, akhlaq -- di tengah perubahan minda antargenerasi yang memengaruhi kesadaran dan antusiasme menghidupkan mutual respek berasas simpati, empati, apresiasi, dan inklusi.

Tantangan lain di depan mata adalah konflik yuridsiksi akibat meletupnya konflik agraria dan transformasi hartanah akibat inkonsistensi perencanaan dan ekseksui tata ruang yang banyak dikuasai oligark. Tumpang-tindih dan ketidakjelasan status hukum antara peraturan negara dan hak atas tanah yang sering kali memicu ketidakjelasan administratif.

Dalam konteks partisipasi aktif dan kritis penyelenggaraan manajemen daerah khusus yang terkait dengan pemajuan dan kemandirian masyarakat. Kendati APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta mampu mengcover pendanaan formal operasi LAKB, termasuk mengcover perangkat digital, penelitian dan pelatihan teknis pengelolaan belanja program pengembangan masyarakat yang kompleks secara efektif perlu perhatian khas.

Utamakan Modal Insan

Kita memahami pandangan dan sikap Foke yang mengapresiasi pendampingan Pramono selama proses penataan kelembagaan di tengah keberagaman organisasi dan kaum Betawi. Terutama berkaitan dengan dilema postur sosiologis kaum Betawi lebih menonjolkan heterogenitas untuk mencapai homogenitas. Sesuatu yang memang tak mudah, khasnya dalam menentukan titik temu kepentingan yang sangat beragam.

LAKB berbeda dengan lembaga sejenis -- di daerah dan negara lain -- yang memumpun entitas sosial, ekonomi, hukum, dan politik dengan fungsi melindungi masyarakat inti sebagai identitas tamaddun sekaligus energizer pemberdayaan dan pemajuan.

Terutama karena LAKB dibentuk atas amanat Undang Undang sebagai institusi sosiologis yang kudu memainkan peran sebagai pemandu masyarakat / kaum untuk secara aktif progresif menentukan arah kemajuannya sendiri.

Maknanya, LKAB mesti memainkan peran sebagai penghela sekaligus pendorong kemajuan, yang adaptif dengan perubahan nasional, regional, dan global serta bermitra dengan pemerintah untuk menghadapi sejumlah prioritas aksi. Antara lain: Merawat ekologi dalam suatu ekosistem yang berdampak pada pemajuan ekonomi (kesejahteraan) dalam konteks membalik (bukan mengentaskan) kemiskinan; Melakukan perubahan minda dan gaya hidup berkelanjutan berbasis kreativitas, inovasi, dan invensi.

Di sisi lain, sebagai lembaga sosio budaya, LAKB diharapkan menjadi institusi sosiologis yang mampu meredam, memberi solusi (the way of problem solving, dan subyek penyelesaian friksi dan konflik sosial. Katalisator keadilan restoratif melalui pengembangan musyawarah mencapai mufakat bukan melalui pengadilan.

Sesuai dengan tantangan perkauman yang bakal dialami DKI Jakarta ke depan, LAKB mesti memainkan peran sebagai medium harmoni komunitas. Sekaligus wadah utama bagi berlangsungnya kohesi sosial, sebagai penguat akses kaum terhadap modal dan jaminan sosial, informasi dan pasar.

Tentu, sebagai pengarah bagi pelestarian, pengembangan budaya, dan perlindungan identitas, meskipun pelaksananya adalah institusi Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) yang sudah lama terbentuk. Termasuk dalam menjaga karakter kaum Betawi yang (konon) egaliter dan kosmopolit, agar tak terjebak oleh pusaran feodalisma baru.

Membaca susunan personil pengurusnya, saya optimistis LAKB mampu mengemban amanah Undang Undang. Dalam konteks itu, maka fokus pembangunan kualitas insan (human investment dan human capital) di berbagai lapangan kehidupan melalui pengembangan pendidikan, budaya, religi, ekonomi dan kesehatan mesti diutamakan. Karenanya, sejak awal karakter naif (pengirian dan pengambekan) kudu dibuang jauh-jauh. |  

[pinang 30.08.26]