Keteladanan dalam Penegakan Hukum

Delanova

Iyya nanigesara’ ada’ biyasana buttaya tammattkamo balloka, tanaikatonganngamo jukuka, annyalotongi ase’yo.

HUKUM harus tegak dan ditegakkan, tak seorangpun boleh meruntuhkannya. Begitulah nasehat nenek moyang. Dalam hal menegakkan hukum, prinsip pokoknya adalah adil dan keadilan. Dengan begitu, hukum tak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Oleh sebab itu juga, hukum tak boleh diseret dan terseret ke ranah politik.

Salah satu persoalan paling berat dalam menjalankan reformasi adalah reformasi di bidang hukum. Tidak saja karena bahasa hukum sering multi tafsir, juga karena landasan hukum, undang-undang, kerap dibuat berdasarkan need dan interest tertentu, termasuk kecurigaan.

Dalam suatu pertemuan tak formal yang dihadiri oleh beberapa pengusaha asing, seorang teman dengan jengkel pernah berseru: “Datanglah ke Indonesia, tanam uang kalian di sini, lalu injak-injaklah hukum negeri ini.”

Kejengkelan semacam itu tak akan pernah terjadi, bila prinsip-prinsip hukum yang di dalamnya mengalir asas perlindungan dan kepastian hukum, sungguh ditegakkan dengan baik dan benar, oleh siapapun. Dengan penegakan semacam itu, tak sesiapapun bisa bermain – main, apalagi mengontaminasi aksi penegakkan hukum dengan cara-cara melanggar hukum.

Dalam konteks itulah, praktik penegakan hukum, kudu dilakoni dengan penegakkan budaya hukum yang pengejawantahannya harus dilaksanakan dengan keteladanan. Dan, setiap pemimpin, di level manapun, harus menjadi role model.

Penegakan hukum harus dimulai dari dalam rumah. Buatlah aturan berdasar kesepakatan seluruh anggota keluarga, dan kepala keluarga menjadi teladan dalam menegakkan aturan itu. Termasuk dalam hal menjalankan sanksi atas setiap pelanggaran yang terjadi.

Keteladanan itu kemudian bergerak ke institusi-institusi di luar rumah, baik sekolah, kampus, kantor, dan masyarakat.

Ketika belia, saya punya sahabat. Ayahnya polisi. Sebutlah dia Komisaris Gafar. Karena di rumahnya berlaku disiplin yang kuat dan dicontohkan langsung oleh Komisaris Gafar sebagai kepala keluarga, seluruh anak-anaknya, termasuk sahabat saya, sangat berdisiplin di sekolah.

Suatu ketika, sahabat saya itu menjadi Ketua Kelas. Dia mengajak kami berdiskusi dan bersepakat membuat aturan kolektif. Suatu ketika, karena ketidak-sengajaan, sahabat itu melanggar aturan yang sudah disepakati bersama. Dia terkena sanksi dan melaksanakan sanksi itu dengan membaik: membersihkan tandas (toilet) sekolah.

Pada kesempatan lain, ketika pulang sekolah, saya ajak dia bonceng sepeda motor. Ketika traffic light berwarna merah, saya siap menerabas. Dia memukul punggung saya, lumayan keras, sambil berteriak : berhenti !! Sepeda motor saya hentikan mendadak. Dia terjungkal. Jatuh. Lalu bangkit lagi, dan duduk di belakang.

“Ah.. kau.. Bikin repot aja. Ngapain sih pake berhenti segala.. Gak ada polisi..” kata saya.

Spontan dia bilang. “Polisi lalu lintas memang tidak ada, tapi traffic light itu aktif. Di seluruh dunia aturannya sama, bila traffic light berwarna merah, kita harus berhenti. Ada atau tak ada polisi.”

Bukan karena ayahnya polisi, bila teman saya bersikap demikian.

Beberapa hari lalu, kami jumpa. Dia tersenyum ketika ada oknum petugas polisi lalu lintas melintas dengan santai di perlintasan kereta Permata Hijau, yang sudah diberi marka verboden. Saya tunjukkan fakta itu kepadanya.

Perlahan dia berkomentar. “Ya, karena tak ada keteladanan, coba kau lihat, jalan jadi crowded.. Nah, begitu mereka disambar kereta, baru pada merasakan akibatnya.”

Saya hanya tersenyum.. Persoalan penegakan hukum di negeri ini, memang keteladanan !!! Bila untuk melaksanakan aturan yang kecil saja tak ada keteladanan, apalagi aturan yang besar..!!|