Bukan Habitat Ideal

Bang Sem

BAGAIMANA hakekat kota? Sebagian orang menyebut, kota sebagai tempat orang hidup lebih besar atau lebih penting daripada desa, terutama karena kota merupakan daerah tempat banyak orang tinggal dan bekerja.  Sebagian kecil orang memahami kota sebagai tempat berpenghuni dalam ukuran yang lebih besar, bagi dari aspek populasi atau kepentingan manusia yang hidup di dalamnya. Karena terjadi perpindahan penduduk (migrasi) dari desa ke kota, kemudian, muncul perspektif lain tentang kota, ketika digunakan istilah urban.

Istilah ini secara luas digunakan secara intuitif untuk memahami konsentrasi penduduk dengan tingkat kepadatannya. Dan kota, kebalikan dari desa (rural) yang penduduknya tidak terkonsentrasi dengan kepadatan rendah. Perspektif intuitif demikian, menghadapkan kota – desa pada dua titik ekstrem yang berbeda satu dengan lainnya, termasuk ketika didekati dengan segmentasi kontinumnya.

Sejumlah kota di dunia, ketika pertama-kali dibangun melalui suatu perencanaan jangka panjang, sehingga tidak menjadikannya kota tumbuh. Tapi, lebih banyak lagi kota dibangun melalui perencanaan kota terbatas (rata-rata dengan orientasi masa satu abad). Kota-kota baru yang dibangun di abad ke 19, sudah mempertimbangkan aspek hirarkial kota. Termasuk dengan pembangunan konurbasinya. Hal ini mempertemukan pengetahuan dan pengalaman manusia dalam interaksinya dengan kota.

Dalam konteks itu orang secara geografis, demografis, dan sosiologis, orang membagi kota dengan berbagai tingkat kepentingan. Mulai dari kepentingan modernitas dengan menjadikannya metropolitan. Tapi, dalam konteks kontinum, terbatasi dari dimensinya sebagai urban – sub urban – dan rural. Terutama, ketika melihat korelasi kota dengan kampus, desa, dan dusun.

Kota sebagai tempat konsentrasi kaum urban, didorong sedemikian rupa menjadi sentra-sentra perdagangan dan industri, termasuk menjadi ‘tanah impian’ - dream land. Sedangkan sekelilingnya merupakan kawasan industri substantif – manufaktur, dan kemudian pedesaan berbasis pertanian.

Di sejumlah negara maju terus berkembang upaya memadu-serasikan pemikiran intuitif dengan pendekatan imagineering tentang kota masa depan yang harmonis: mempertemukan modernisme dan tradisionalisme, dengan berbagai sarana kota yang tetap manusiawi. Mulai dari penataan jalan, sungai, pedestrian untuk pejalan kaki, trotoir atau sempadan jalan. Termasuk untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warganya.

Di berbagai belahan lain, terutama di negara-negara yang relatif terbelakang dan berkembang, yang terjadi adalah kota-kota tumbuh. Kota-kota dengan desain buruk dan tak mudah diubah suai perencanaannya sesuai dengan perkembangan era peradaban manusia.

PEMERINTAH MALAYSIA BERHASIL MEREDISAIN KUALA LUMPUR KARENA KONURBASINYA MENDUKUNG |

Apapun perspektif yang dipergunakan untuk melihat sisi perencanaan pembangunan kota dengan segala utilitasnya, harus melihat relasi – korelasi kota tersebut dengan daerah sekeliling, yang disebut sebagai hinterland atau bufferzone, dengan berbagai pilihan rencana pembangunan kota di masa depan. Terutama kota-kota pantai. Dari situlah kemudian akan ditemukan perspektif khas dari sudut pandang platform kota.

Perencanaan pembangunan kota, umumnya memang tak bisa hanya menggunakan perspektif tunggal dari sudut pandang kontinum kota – desa. Terutama, karena banyak hal (termasuk dari aspek statistik dalam mencermati perkembangan populasi) tidak bisa diprediksi. Karenanya, seringkali kajian kota tergantung pada isu-isu pokok yang kemudian dianalisis dan dicarikan solusi struktur terbaiknya.

Sejarah perencanaan kota dengan sudut pandang budaya (dan reorientasi budaya) menemukan beberapa form yang khas, seperti yang bisa kita lihat di New York, dengan sistem blok atau lot. Terutama, ketika Manhattan dibangun sebagai jawaban dari pengakhiran penggunaan moda pembangunan kota a la Eropa (khasnya Belanda, Perancis, dan Inggris) sesuai dengan posisi geografis dan reliefnya.

Perubahan konsep pembangunan kota berlangsung setelah Perang Dunia II. Jepang termasuk negara yang berhasil melakukan perencanaan kota yang mempertemukan ‘masa lalu’ dengan ‘masa depan,’ sekaligus mempertemukan tradisionalisme – modernisme dari aspek budaya. Keserasian itu yang membuat kota-kota di Jepang, tertata dengan sangat baik dan berdimensi jauh ke masa depan.

Harmonitas itu juga terlihat di Kanada dan beberapa negara Eropa, antara lain dengan melihat proyeksi dan perspektif format kota dengan pertumbuhannya. Antara lain perbandingan antara konsentrasi dan kepadatan penduduk, penggunaan lahan (misalnya untuk perumahan, komersial, industri, pengembangan jaringan transportasi, pertanian, dan ruang terbuka).

Pemerintah kota akan selalu dihadapkan oleh nilai-nilai atribut yang kelak dianggap sebagai lawan di kedua ujung kontinum. Karena akhirnya, perkotaan memiliki konsentrasi tinggi populasi dan kepadatan, pembangunan transportasi intensif, perumahan, penggunaan lahan komersial dan industri, dengan sedikit lahan untuk pertanian dan ruang terbuka. Termasuk penggunaan lahan yang diproyeksikan untuk pengembangan habitat.

PEMERINTAH PERFECTURE KANSEI BERHASIL MEMBANGUN OSAKA KOTA YANG NYAMAN BAGI PEJALAN KAKI DAN MAMPU MENATA SUNGAI, JALAN RAYA DAN PEDESTRIAN SECARA HARMONIS

Jakarta, termasuk kota yang didesain untuk bentang masa 100 tahun dengan proyeksi pengembangan yang bergerak dari pantai ke bukit. Namun, formasi Jakarta sebagai ibukota negara, tidak memungkinkan pengembangannya menjadi terencana, alias jakarta memang tidak disiapkan untuk menjadi kota yang mudah diubahsuai perencanaannya. Berbeda dengan Kuala Lumpur, misalnya. Terutama karena konurbasi yang disiapkan, sebelum perencanaan dan pembangunan ulang Kuala Lumpur dilakukan, akhirnya tumbuh bergerak sendiri-sendiri.

Basisnya adalah tata ruang wilayah yang dipegang konsisten. Khususnya terkait dengan wilayah konservasi, wilayah lindung, dan wilayah budidaya. Hal yang sama tidak berlaku bagi Jakarta, yang kemudian menafikan begitu saja rencana tata ruang wilayah. Mulai dari pengembangan Pluit, Kelapa Gading, dan Ancol. Terutama, karena wilayah-wilayah buffer zone dan hinterland juga mengalami perubahan drastis.

Pada dekade 70-an ketika untuk pertama kali dikenal istilah Jabotabek, berkembang pemikiran untuk menyiapkan konurbasi dengan basis fungsi kota masing-masing. Antara lain, Depok untuk memikul fungsi pendidikan, Serpong untuk fungsi bisnis dan keuangan, dan Bekasi untuk mengemban fungsi industri.

Pembangunan sentra-sentra produk pertanian, seperti Pasar Induk Keramat Jati, Pasar Induk Beras Cipinang, dan Rumah Potong Hewan Cakung diharapkan agar penduduk Jakarta memperoleh bahan konsumsi yang fresh dan sehat. Namun, situasi berubah dan bergerak liar. Perubahan politik 1998 menyebabkan terjadinya perubahan orientasi pemerintahan. Antara lain dengan menerapkan otonomi daerah, tanpa mempertimbangkan aspek korelasinya dengan Jakarta.

Akibatnya, penataan Jakarta terkepung oleh berbagai keterbatasan. Termasuk untuk memperoleh ruang bagi terjaminnya sumber pangan segar. Baik dalam konteks pemenuhan kebutuhan protein hewani dan nabati. Kecuali, Rumah Potong Hewan dan Pasar Induk Sayur Mayur dan Beras direlakan untuk tidak berada di dalam kota lagi. Melainkan dengan area untuk vetening dan cool storage.

Dalam konteks itu, Jakarta tidak bisa mengelak dinilai sebagai kota dengan desain terburuk, setara dengan Dhaka – Bangladesh. Antara lain sebagai kota yang tak menghargai pejalan kaki, dengan situasi lalu lintas di Jakarta sangat buruk.

KOTA OSAKA DILIHAT DARI KETINGGIAN. NAMPAK KESERASIAN PENATAAN RUANG KOTA.

Jakarta memang kota yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki, rata-rata membawa kendaraan ke Jakarta (pada siang hari dengan populasi 11 juta) bisa menghabiskan waktu sebanyak 400 jam per tahun untuk pergi dan pulang dari tempat kerja. Jumlah mobil yang terus meningkat ditambah dengan sarana transportasi umum yang belum memadai menjadikan kemacetan di Jakarta sangatlah buruk.

Pembangunan Mass Rapid Traffic (MRT) dan Light Rapid Traffic (LRT) juga tak akan banyak menolong Jakarta, sepanjang masing-masing kota otonom atau daerah otonom di sekeliling Jakarta tidak berjuang menjadikan kota dan daerah mereka sebagai tempat paling ideal untuk mencari nafkah.  Pilihan lain adalah memasukkan Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Kota Bekasi ke dalam wilayah DKI Jakarta, di bawah satu komando..

Tanpa begitu Jakarta akan terus mengalami dilema kota terburuk.. Jakarta bukan habitat yang ideal. |